Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Top Metro: Sidang Penghinaan Jokowi oleh Rocky Gerung, Dugaan Aliran Uang Korupsi SYL ke NasDem

Reporter

image-gnews
Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Syahrul diduga melakukan penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Syahrul diduga melakukan penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler kanal Metro pagi ini, Kamis, 29 Februari 2024 diawali dari sidang gugatan perdata terhadap Rocky Gerung yang diajukan seseorang bernama David Tobing. Pengacara Rocky Gerung menilai gugatan ini untuk mengganggu kliennya yang kerap kritis pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Berita populer kedua, yaitu polisi yang menemukan riwayat pencarian keberadaan CCTV kolam renang di ponsel Yudha Arfandi, tersangka penenggelaman Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante.

Berita lainnya jaksa KPK mengungkap dugaan uang hasil pemerasan di Kementerian Pertanian oleh Syahrul Yasin Limpo mengalir ke Partai NasDem

Berikut tiga berita populer Metro

Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

Sidang gugatan perdata terhadap Rocky Gerung yang diajukan David Tobing selaku penggugat kembali digelar pada Selasa, 27 Februari 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang lanjutan ini digelar dengan agenda pemeriksaan saksi fakta dari pihak tergugat.

Kuasa hukum Rocky Gerung, Muhammad Al Ayyubi Harahap mengatakan, bahwa pihaknya menghadirkan saksi fakta dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Mohammad Jumhur Hidayat.

Alasannya, kata Ayyubi, saksi fakta itu ada di dalam seminar buruh untuk aksi penolakan Undang-undang Omnibus Law, saat Rocky Gerung mengucapkan pernyataannya yang dituding menghina Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu.

"Tadi saksi Jumhur sudah menjelaskan kepada majelis hakim apa yang dia lihat, dia dengar, dan dialami bahwa diksi pernyataan Rocky Gerung itu berkaitan dengan kebijakan Jokowi yang menerbitkan UU Omnibus Law," kata Ayyubi saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Selasa, 27 Februari 2024.

Berdasarkan penjelasan Jumhur, Ayyubi mengungkapkan bahwa UU Omnibus Law yang diterbitkan Jokowi itu merugikan buruh, masyarakat adat, dan sektor yang lain. Ayyubi juga menyatakan, bahwa dari kesaksian Jumhur, kliennya tidak pernah menyebut nama David Tobing selaku penggugat gugatan ini.

"Penggugat juga tidak ada di acara itu, jadi perkara ini apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung dalam seminar itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan David Tobing," ujarnya.

Karena itu, Ayyubi menilai bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dan legal standing untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Sebab, ujarnya, dalam sidang pemeriksaan dari pihak penggugat, tetapi tidak ada satupun saksi fakta dan saksi ahli dari penggugat untuk diperiksa.

Sebelumnya kata Ayyubi, penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat kepada Majelis Hakim dalam persidangan. Namun, kata Ayyubi, ketika diperiksa, bukti-bukti yang diserahkan penggugat adalah peraturan perundang-undangan saja.

Undang-undang itu tentang Kewarganegaraan, UU ITE, UU tentang Advokat, UU Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung, tangkap layar Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita online tentang Rocky Gerung, dan doktrin hukum perdata.

"Walapun penggugat melampirkan 1 barang bukti video Rocky Gerung, namun hal itu menunjukkan bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki bukti-bukti yang layak hingga harus melampirkan peraturan perundang-undangan sebagai bukti surat," katanya.

Penggugat sama sekali tidak memiliki bukti surat apapun untuk menunjukkan bahwa Rocky Gerung telah melanggar hukum dan langsung merugikan diri penggugat. 

Karena itulah, kuasa hukum melihat gugatan perdata terhadap Rocky Gerung dilakukan hanya untuk mengganggu Rocky Gerung yang sering memberikan kritik terhadap pemerintah

"Karena gugatan dan proses persidangan tidak dilakukan secara serius, terlebih lagi gugatan tidak diajukan dengan dasar fakta maupun hukum yang jelas," kata Ayyubi.

Baca selengkapnya di sini

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selanjutnya: Polisi temukan bukti browsing CCTV di balik kematian anak artis Tamara Tyasmara

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di Indonesia, Diprediksi akan Berlanjut di Masa Prabowo-Gibran

7 jam lalu

Sekarung bawang putih yang diimpor dari Cina di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020. Bawang putih yang ada di pasaran merupakan stok lama sebelum pembatasan impor. Tempo/Tony Hartawan
BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di Indonesia, Diprediksi akan Berlanjut di Masa Prabowo-Gibran

BPS mencatat nilai impor Cina di Indonesia masih mendominasi sepanjang bulan Juni dan semester pertama 2024. Diperkirakan akan terus berlanjut di masa pemerintahan selanjutnya.


Prabowo Bilang akan Kunjungi Papua Nugini usai Dilantik Jadi Presiden

7 jam lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyapa awak media sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti
Prabowo Bilang akan Kunjungi Papua Nugini usai Dilantik Jadi Presiden

Prabowo mengatakan Jokowi telah membina hubungan baik dengan negara-negara tetangga, termasuk Papua Nugini.


Koalisi Tujuh Partai Politik Dukung Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024, Apa Alasannya?

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Wali Kota Medan sekaligus menantunya, Bobby Nasution saat Car Free Day (CFD) di Kota Medan, Sumatera Utara, Minggu, 12 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev
Koalisi Tujuh Partai Politik Dukung Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024, Apa Alasannya?

Pada Pilkada Sumut 2024, Bobby Nasution mendapatkan dukungan dari koalisi gemuk yang terdiri dari tujuh partai politik. Apa saja?


Media Asing Sorot Jokowi Batal Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat, Termasuk Kurangnya Minat Investor IKN

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan gedung kantor Bank Tabungan Negara (BTN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Rabu, 5 Juni 2024.  Foto: tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden
Media Asing Sorot Jokowi Batal Pindah ke IKN dalam Waktu Dekat, Termasuk Kurangnya Minat Investor IKN

Jokowi batal pindah kantor ke IKN dalam waktu dekat mendapat sorotan media asing. Termasuk, apa yang membuat investor IKN kurang minat?


Massa Ormas Pendukung SYL Batal Demo ke Menara Kompas, Polisi Bubarkan Diri

9 jam lalu

Sejumlah anggota polisi Direktorat Samapta Korps Brimob lakukan apel sebelum bubar di sekitaran Menara Kompas pada Senin, 15 Juli 2024. Tempo/ Mochamad Firly Fajrian
Massa Ormas Pendukung SYL Batal Demo ke Menara Kompas, Polisi Bubarkan Diri

Menurut rencana massa dari ormas Formasi mau menggelar demo di Menara Kompas. Buntut kisruh antara pendukung SYL dan wartawan usai sidang.


Hari Terakhir Pendaftaran Capim KPK, IM57+ Institute Singgung Tanggung Jawab Presiden Jokowi

11 jam lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hari Terakhir Pendaftaran Capim KPK, IM57+ Institute Singgung Tanggung Jawab Presiden Jokowi

Terdapat empat pegawai IM57+ Institute yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.


HGU di IKN 190 Tahun, Apa Bedanya dengan Hong Kong yang Disewakan Cina ke Inggris 99 Tahun?

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
HGU di IKN 190 Tahun, Apa Bedanya dengan Hong Kong yang Disewakan Cina ke Inggris 99 Tahun?

Rentang waktu Hak Guna Usaha atau HGU untuk pengelolaan lahan di IKN sampai 95 tahun dan bisa diperpanjang sampai 95 tahun lagi melahirkan kontroversi


Jokowi Pastikan RI Pasok Listrik ke Wutung Wilayah Perbatasan Papua Nugini

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyambut kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini Jamaes Marape di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 15 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Pastikan RI Pasok Listrik ke Wutung Wilayah Perbatasan Papua Nugini

Presiden Jokowi memastikan bahwa Indonesia sudah memasok listrik ke Wutung di wilayah perbatasan Papua Nugini.


Jokowi dan PM Papua Nugini Sepakat Pererat Kerja Sama di Lintas Batas

14 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Papua Nugini James Marape menyampaikan keterangan pers bersama di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (15/7/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jokowi dan PM Papua Nugini Sepakat Pererat Kerja Sama di Lintas Batas

Jokowi juga mendorong pentingnya melanjutkan pembahasan preferential trade agreement untuk meningkatkan perdagangan RI - Papua Nugini


Polisi Pasang Barikade Depan Menara Kompas Antisipasi Demo Massa Ormas Pendukung SYL

14 jam lalu

Dua unit mobil polisi tampak bersiaga dan besi hitam barikade terpasang di depan Menara Kompas, Palmerah, Jakarta Pusat pada Senin, 15 Juli 2024. Tempo/ Mochamad Firly Fajrian
Polisi Pasang Barikade Depan Menara Kompas Antisipasi Demo Massa Ormas Pendukung SYL

Massa dari sebuah ormas berencana menggeruduk Menara Kompas buntut kericuhan setelah sidang Syahrul Yasin Limpo.