Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Petani Sebut Putusan PN Mukomuko tentang Konflik Lahan Sawit Tidak Ada Perintah Pengosongan

image-gnews
Shutterstock.
Shutterstock.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum tiga petani Tanjung Sakti, Ridhotul Hairi, mengkritik putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Mukomuko tidak dapat dieksekusi. Alasannya, dalam putusan itu tidak menyatakan adanya kerugian penggugat serta tidak adanya ganti rugi terhadap kerugian itu.

"Karena harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan terhadap wajibnya untuk ganti kerugian," kata Ridhotul dalam keterangan tertulis pada Rabu malam, 6 Maret 2024.

Kasus ini bermula saat PT Daria Dharma Pratama mengajukan gugatan kepada tiga petani Tanjung Sakti, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, yakni Harapandi, Rasuli, dan Ibnu Amin. Ketiganya digugat sebesar Rp 7,2 miliar dengan pendudukan lahan hingga pencurian sawit.

Dalam putusan gugatan Nomor 6/PDT.G/2023/PN MKM yang dikeluarkan pada 5 Maret 2024, disebutkan bahwa mengabulkan gugatan para penggugat sebagian. Namun dalam pokok perkara putusan tersebut disebutkan bahwa tiga petani telah melakukan perbuatan melawan kepada perusahaan.

Pertama, tiga petani disebutkan menghalang-halangi proses panen buah sawit milik perusahaan diatas lahan hak guna usaha atau HGU Nomor 125 milik perusahaan. Kedua, para petani itu mengambil hasil panen sawit perusahaan di lahan HGU 125 tersebut.

Ketiga, dua di antara petani disebutkan menghalang-halangi kegiatan usaha di atas lahan perusahaan dengan menggunakan nama kelompok tani lain. Mereka Dihukum dengan membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.363.000. "Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya," ujar dia.

Salah satu petani, Harapandi, mengatakan selama bersidang, pihak perusahaan tidak pernah menunjukkan peta HGU 125. Juga dalam sidang lapangan, titik lokasi yang diambil oleh pihak Badan Pertanahan Nasional, bukanlah lokasi tiga petani tersebut. "Kami bingung dengan putusan majelis hakim," ujar dia. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Harapandi mengatakan, PT Daria Dharma Pratama mengakui bahwa lahan devisi 5 dan 7 Air Pendulang Estate (APE) yang saat ini menjadi obyek konflik antara petani dengan pihak perusahaan belum mempunyai HGU. Hal ini disebutkan oleh pihak PT DDP dalam surat Nomor 113/DD APE/III/2022 tertanggal 9 maret 2022. "Hal ini sejalan dengan alat bukti HGU 125, yg alamatnya tidak berada di wilayah Desa Serami Baru," ujarnya.

Petani itu menilai, hasil putusan pengadilan sangat membingungkan petani. Harpandi menyatakan semakin yakin bahwa selama ini tanah yang diperjuangkan petani adalah perjuangan yang benar. "Kami akan tetap bertahan sampai titik darah penghabisan demi tercapainya keadilan," ujar dia.

Ridhotul mengatakan, dalam putusan tersebut tidak tertulis pernyataan yang menyatakan bahwa para petani sebagai tergugat mengosongkan atau merobohkan bangunan atau pondok yang berada dilahan HGU 125. Sehingga dia meminta kepada para advokat supaya terus mendukung perjuangan para petani tersebut.

"Tetap mengawal konflik yang ada. Para petani Tanjung Sakti tetap berjuang dan semangat dalam mencari keadilan yang sebenar-benarnya," ucap Ridhotul.

Pilihan Editor: Ibu 26 Tahun di Bekasi Membunuh Anaknya yang Berusia 5 Tahun Atas Dasar Bisikan Gaib

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Memahami Konsep Lazy Farming, Ini Maknanya yang Jelas Bukan Petani Malas

1 hari lalu

Ilustrasi - Agribisnis. Strategi Pengembangan Pertanian Agribisnis. dok/agribisnis.ac.id KOMUNIKA ONLINE
Memahami Konsep Lazy Farming, Ini Maknanya yang Jelas Bukan Petani Malas

Apa itu Lazy Farming? Berikut prinsip-prinsip dan manfaat lazy farming.


IKN Berpotensi Ciptakan Konflik Tanah Ulayat, Guru Besar Unissula Ungkap Empat Solusinya

7 hari lalu

Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Gunarto (kiri) bersama Firmanto Laksana (tengah) usai pengukuhan guru besar kehormatan Unissula, di Semarang, Jumat, 5 Juli 2024. Foto: ANTARA/HO-Unissula
IKN Berpotensi Ciptakan Konflik Tanah Ulayat, Guru Besar Unissula Ungkap Empat Solusinya

Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Firmanto Laksana, menilai pembangunan IKN berpotensi menimbulkan konflik tanah ulayat


Jokowi Puji Harga Cabai hingga Bawang Merah di Sulsel Lebih Murah dari Jawa

9 hari lalu

Ibu Negara Iriana membagi-bagikan tas saat mendampingi Presiden Jokowi blusukan ke Pasar Sentral Palakka, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 4 Juli 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Puji Harga Cabai hingga Bawang Merah di Sulsel Lebih Murah dari Jawa

Kepala negara, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, menyoroti produksi petani lokal di Sulawesi Selatan sangat baik.


Pemerintah Bakal Dorong Hilirisasi Rumput Laut, Bappenas Klaim Ada Investor Tertarik

17 hari lalu

Panen rumput laut di pesisir Pantai Nuruwe, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, pada Senin, 9 November 2020. Tempo/Linda Trianita
Pemerintah Bakal Dorong Hilirisasi Rumput Laut, Bappenas Klaim Ada Investor Tertarik

Deputi Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia A. Widyasanti mengatakan hilirisasi rumput laut bakal menjadi salah satu fokus pemerintah pada 2025.


Petani Kecil Dibuatkan Panduan Bebas Deforestasi untuk Tembus Pasar Global

19 hari lalu

Seorang petani kelapa sawit, mendorong gerobak saat panen di perkebunannya di Desa Gunam, Beruak, Kecamatan Parindu, Sanggau, Kalimantan Barat.Sumber foto: Greenpeace
Petani Kecil Dibuatkan Panduan Bebas Deforestasi untuk Tembus Pasar Global

Panduan dibuat Greenpeace dkk. Telah lewati serangkaian uji coba lapangan bersama petani kecil di Kalimantan Barat selama 4 tahun.


Pemerintah akan Salurkan Pupuk Organik Bersubsidi Mulai Agustus

25 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Pemerintah akan Salurkan Pupuk Organik Bersubsidi Mulai Agustus

Penyaluran pupuk organik bersubsidi akan dimulai pada Agustus dan bisa digunakan petani untuk musim tanam Oktober. Total penyaluran tahun ini sebesar 500 ribu ton.


Anggaran Pupuk Subsidi Rp 53,3 Triliun, Dirut PT Pupuk Indonesia Beberkan Alasan Penyaluran Masih Lamban

25 hari lalu

Seorang pekerja mengangkut pupuk urea bersubsidi dari Gudang Lini III Pupuk Kujang di Pasir Hayam, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. (ISTIMEWA)
Anggaran Pupuk Subsidi Rp 53,3 Triliun, Dirut PT Pupuk Indonesia Beberkan Alasan Penyaluran Masih Lamban

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia memaparkan penyaluran pupuk bersubsidi masih lambat. Realisasi pupuk subsidi hingga 15 Juni 2024 baru 29 persen.


Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan

29 hari lalu

Suasana pelaksanaan Reforma Agraria Summit 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Acara yang digelar di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, ini akan dihelat pada 14-15 Juni 2024. Tempo/Adil Al Hasan
Reforma Agraria Summit Digelar, Petani Jawa Tengah: Banyak Konflik belum Diselesaikan

Para petani anggota Organisasi Tani Jawa Tengah mengungkap banyaknya konflik agraria yang tidak kunjung diselesaikan.


Konflik Agraria di Desa Pakel Banyuwangi, Petani Ditangkap Polisi saat Makan Malam Sepulang Menggarap Lahan

32 hari lalu

Warga Desa Pakel, Banyuwangi, saat berunjuk rasa di depan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jalan Sumatera, Surabaya, Rabu, 13 Desember 2023. Dok TeKAD GARUDA
Konflik Agraria di Desa Pakel Banyuwangi, Petani Ditangkap Polisi saat Makan Malam Sepulang Menggarap Lahan

Belasan orang tak dikenal yang belakangan diketahui polisi dari Polresta Banyuwangi menangkap petani Desa Pakel saat sedang makan malam.


Perpanjangan Relaksasi Kenaikan HET Beras, Ini Alasan Kepala Bapanas

32 hari lalu

Aktifitas pekerja ditengah harga beras dipasaran naik di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Badan Pangan Nasional (Bapenas) menetapkan HET beras untuk wilayah zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi Rp. 10.900 dan beras premium Rp. 13. 900, Sementara zona 2 meliputi Sumatera selain Lampung, dan kalimantan Rp. 11.500 dan beras premium Rp. 13.800 dan untuk zone 3 Maluku dan Papua Rp. 14.800. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Perpanjangan Relaksasi Kenaikan HET Beras, Ini Alasan Kepala Bapanas

Kenaikan HET beras resmi diperpanjang pemerintah. Apa alasan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi?