Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jelang Putusan Sidang Aksi Bela Rempang, Komisi Yudisial Turun Pantau Perilaku Hakim

image-gnews
Dua petugas KY menyaksikan langsung jalannya persidangan aksi bela Rempang di Pengadilan Negeri Batam, Rabu, 13 Maret 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Dua petugas KY menyaksikan langsung jalannya persidangan aksi bela Rempang di Pengadilan Negeri Batam, Rabu, 13 Maret 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Iklan

TEMPO.CO, Batam - Komisi Yudisial (KY) kembali memantau berlangsungnya jalan persidangan perkara Aksi Bela Rempang di Pengadilan Negeri Batam, Rabu 13 Maret 2024. Sidang dengan agenda replik menghadirkan 34 terdakwa massa unjuk rasa yang terlibat ricuh dalam aksi bela Rempang, 11 September lalu.

Asisten KY Penghubung Wilayah Riau Darwin mengatakan, pemantauan sidang Rempang ini sudah kedua kalinya dilakukan. Kali ini dua petugas Komisi Yudisial turut hadir dalam sidang. "Pemantauan ini berdasarkan instruksi pimpinan kami," kata Darwin saat ditemui menjelang sidang di PN Batam, Rabu siang.

Dia belum bisa memastikan apakah KY akan terus menghadiri sidang perkara Rempang ini. Darwin mengatakan, kehadiran KY adalah untuk melihat perilaku hakim perkara Rempang. "KY Itu lebih kepada perilaku hakim, di dalam website kami ada semua kode etik hakim yang tidak boleh dilanggar," katanya.

Darwin tidak bersedia membeberkan apakah kehadiran mereka berdasarkan aduan yang dimasukkan Tim Advokasi Solidaritas untuk Rempang atau tidak. "Untuk sumber pelaporan, baik itu aduan atau tidak, itu sifatnya rahasia," kata Darwin.

Begitu juga hasilnya nanti, Darwin menjelaskan, hasil temuan juga bersifat rahasia alias bukan untuk konsumsi publik. "Prosesnya juga panjang, tidak langsung setelah ini ada hasil, butuh waktu lama," katanya.  

Dalam sidang hari ini, petugas KY merekam jalannya persidangan menggunakan kamera khusus yang mengarah ke meja hakim

Sidang dimulai dengan pembacaan pleidoi oleh dua terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan replik atau tanggapan jaksa atas pleidoi 8 orang terdakwa, yang nota pembelaannya sudah dibacakan dalam sidang sebelumnya.

Saat Jaksa meminta replik untuk dua orang terdakwa disampaikan terpisah pada Senin, 18 Maret 2024, timbul cekcok antara jaksa dan kuasa hukum. Ketua Majelis Hakim David Sitorus langsung menengahi kedua pihak.  

"Tenang semuanya, tidak ada diskusi dalam sini, nanti saya marah saya dilaporkan, kena kode etik lagi, di sini juga ada KY yang pantau sidang, ada juga wartawan," ujar David. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

David menegaskan, replik adalah hak jaksa untuk disampaikan di depan persidangan. "Baik, sidang akan kita tunda hari Senin depan, 18 Maret 2024," kata David. 

Berkas 34 terdakwa Aksi Bela Rempang ini memang disidangkan pada hari yang sama, namun dengan dua berkas terpisah, yaitu berkas untuk 26 terdakwa dan 8 terdakwa. Saat ini keduanya masuk dalam tahap replik dan duplik. Direncanakan pertengahan puasa akan masuk putusan.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 10 terdakwa dijatuhi 10 bulan penjara, 15 terdakwa dijatuhi 7 bulan penjara dan 1 terdakwa dihukum 3 bulan penjara. Tuntutan itu dianggap kuasa hukum tidak adil, karena tidak semua terdakwa melakukan perusakan atau penganiayaan kepada petugas.

Kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang meminta hakim memutuskan perkara dengan adil. Terdakwa yang tidak melakukan tindakan dibebaskan, dan yang terbukti diberikan hukuman ringan.

"Singkatnya peristiwa yang dilakukan terdakwa merupakan kejadian ajar Melayu, Raja Adil Raja Disembah, Raja Zalim Raja Disanggah, kalau tidak ada kebijakan Rempang Eco-city, pasti kejadian ini tidak akan terjadi," kata Manggara, kuasa hukum terdakwa dalam pembacaan pleidoi dalam sidang sebelumnya.

YOGI EKA SAHPUTRA

Pilihan Editor: Habib Hasan Bin Jafar Assegaf Wafat, Dimakamkan Besok di Cilodong Depok

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Airlangga Tanggapi Warga yang Tolak Relokasi PSN Rempang: Semua Dilakukan Bertahap

1 hari lalu

Warga Rempang-Galang terus menyuarakan penolakan relokasi pada Minggu malam, 16 Juni 2023. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Airlangga Tanggapi Warga yang Tolak Relokasi PSN Rempang: Semua Dilakukan Bertahap

Airlangga juga meminta Forkopinda untuk selalu berkoordinasi agar PSN Rempang bisa terealisasi


Rekam Jejak 3 Hakim yang Bebaskan Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia

1 hari lalu

Majelis hakim PN Stabat yang diketuai Andriansyah menjatuhkan vonis bebas kepada bekas Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin karena tidak terbukti melakukan TPPO. Foto: Istimewa
Rekam Jejak 3 Hakim yang Bebaskan Eks Bupati Langkat di Kasus Kerangkeng Manusia

Hakim PN Stabat memvonis bebas eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin di kasus kerangkeng manusia. Bagaimana rekam jejak 3 hakim itu?


Airlangga Sebut Xinyi Lanjut Investasi di PSN Rempang, Walhi Minta Pemerintah Terbuka

1 hari lalu

Menko Airlangga Hartanto saat konperensi pers terkait perkembangan penyelesaian penanganan PSN Rempang Eco City, di Gedung BP Batam, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Airlangga Sebut Xinyi Lanjut Investasi di PSN Rempang, Walhi Minta Pemerintah Terbuka

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu mundurnya Xinyi Group dalam investasi di Pulau Rempang.


Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

2 hari lalu

Anggota Komisi Yudisial (KY) melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2024, 8 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
Ini 12 Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM yang Lulus Seleksi KY

Komisi Yudisial mengumumkan 12 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM.


Menteri Airlangga Bahas Penyelesaian PSN Rempang Eco City

2 hari lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. ANTARA/Juwita Trisna Rahayu
Menteri Airlangga Bahas Penyelesaian PSN Rempang Eco City

Menteri Airlangga Hartarto melakukan rapat tertutup membahas Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City di Batam


Daftar Kejanggalan Sidang Kasus Kerangkeng Manusia eks Bupati Langkat, dari Perilaku Jaksa hingga Putusan Hakim

2 hari lalu

Kondisi kerangkeng di rumah pribadi Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Migrant Care melaporkan adanya temuan kerangkeng manusia di halaman belakang rumah Teguh Rencana yang kini menjadi tersangka setelah terjaring OTT KPK. Dok. Migrant Care
Daftar Kejanggalan Sidang Kasus Kerangkeng Manusia eks Bupati Langkat, dari Perilaku Jaksa hingga Putusan Hakim

Tim Advokasi Penegakan HAM mengungkap daftar kejanggalan dalam persidangan eks Bupati Langkat di kasus kerangkeng manusia.


KY Kirim 12 Nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM ke DPR

2 hari lalu

Anggota Komisi Yudisial (KY) melakukan wawancara terbuka kepada sejumlah calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung tahun 2024, 8 Juli 2024. Tempo/Maulani Mulianingsih
KY Kirim 12 Nama Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc HAM ke DPR

KY akan menyerahkan 12 nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM ke DPR.


Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

3 hari lalu

Terdakwa Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 13 Juni 2022.  TEMPO/Imam Sukamto
Komisi Yudisial Pelajari Putusan Bebas Eks Bupati Langkat dalam Kasus TPPO

Kasus kerangkeng manusia ini terungkap setelah Bupati Langkat periode 2019-2022 Terbit Rencana Perangin Angin terlibat dalam skandal korupsi.


Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

4 hari lalu

Suasana kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu, 26 Januari 2022. Dalam video yang diuggah di kanal YouTube milik istrinya, Tiorita Rencana pada 27 Maret 2021, Terbit  pernah menyebut sel yang ada di rumahnya itu digunakan untuk menampung para pengguna narkoba. Namun, kerangkeng itu diduga dipakai untuk mengurung pekerja perkebunan sawit milik Terbit. ANTARA FOTO/Dadong Abhiseka
Komnas HAM Sesalkan Putusan Bebas Eks Bupati Langkat di Perkara TPPO

Komnas HAM menyebut vonis bebas eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin itu tidak memenuhi hak atas keadilan bagi keluarga korban.


KY Telah Periksa Pelapor Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Perkara Gazalba Saleh

5 hari lalu

Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata (kiri) didampingi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan keterangan kepada wartawan usai menggelar pertemuan di KPK, Jakarta, Senin, 26 September 2022. Pertemuan Ketua Komisi Yudisial dengan Pimpinan KPK tersebut membahas koordinasi antar lembaga terkait pemeriksaan Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati serta lima pegawai Mahkamah Agung (MA) yang terjerat kasus suap pengurusan perkara di MA. TEMPO/Imam Sukamto
KY Telah Periksa Pelapor Terkait Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY terus memproses pengaduan dugaan pelanggaran etik terhadap majelis yang memutus perkara Gazalba Saleh.