TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), menyatakan siap mengikuti proses hukum dan melakukan pembelaan pasca-ditolaknya eksepsi oleh Majelis Hakim PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Syahrul Yasin Limpo kini duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa perkara gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan)
Ia mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya. "Saya siap berproses dengan hak-hak saya untuk melakukan pembelaan dengan pengalaman yang saya miliki," katanya saat ditemui sesuai mengikuti sidang putusan sela di PN Tipikor, Rabu, 27 Maret 2024.
Dia meminta diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan. "Kalau itu memang menjadi perbuatan saya, saya akan bertanggung jawab, tapi berikan saya hak untuk membela," ujarnya.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan bekas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL); bekas Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono; dan bekas Direktur Alat Mesin Pertanian, Muhammad Hatta dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian
Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh memutuskan untuk melanjutkan proses hukum ke tahap pembuktian dengan menggelar sidang pemeriksaan saksi pada 3 April mendatang.
"Menyatakan nota keberatan dari para terdakwa, tim penasihat hukum terdakwa Syahrul Yasin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta, dan terdakwa Kasdi Subagyono tidak dapat diterima," katanya.
Dalam sidang pembacaan putusan sela, hakim ketua menyampaikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi atau JPU KPK dibuat dengan cermat dan lengkap dalam menguraikan materi dugaan tindak pidana gratifikasi dan pemerasan yang dilakukan SYL dan dua terdakwa lainnya.
Majelis Hakim Tipikor pun meminta JPU KPK untuk menghadirkan saksi pada sidang lanjutan yang digelar pekan depan.
Pilihan Editor: Ribuan Mahasiswa jadi Korban TPPO Berkedok Magang Ferienjob Jerman, Pakar: Kampus Tak Hati-Hati
