Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Arogansi Pengemudi Fortuner Berpelat Dinas TNI Palsu, Usai Menabrak Malah Minta KTP Para Korban

image-gnews
Pengemudi Fortuner dengan pelat dinas TNI yagn cekcok di Tol Cikampek. Foto : X
Pengemudi Fortuner dengan pelat dinas TNI yagn cekcok di Tol Cikampek. Foto : X
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Marcellina Irianti Deca (25), Paulinus Dugis, menceritakan kembali peristiwa ketika kliennya diancam oleh pengemudi Toyota Fortuner berpelat dinas TNI palsu yang kini telah ditangkap Polda Metro Jaya. Tak hanya mengaku adik jenderal, pengemudi itu juga sempat memintai identitas lima orang penumpang di mobil korban.

Paulinus menuturkan, pengemudi Fortuner sempat mengatakan akan mencari identitas korban. “Entar gue cari lo! Kakak gue jenderal, cari aja entar,” ujar Paulinus menirukan perkataan pengemudi Fortuner itu melalui sambungan telepon kepada Tempo, Rabu, 17 April 2024. Dia menyebut tindakan pengemudi Fortuner itu sebagai dugaan pengancaman.

Pengancaman kepada korban tak berhenti di situ. Menurut Paulinus, ada sejumlah ancaman lain tak terekam dalam video di media sosial. Dia mengatakan, para penumpang di mobil korban sempat dimintai KTP secara paksa oleh pengemudi Fortuner. Di dalam mobil itu, total ada lima penumpang. Mereka yakni Marcellina, rekannya sebagai sopir, ibu, bibi, serta ponakan Marcellina. “Sini mana identitas lo,” ujar Paulinus, kembali menirukan perkataan si pengemudi Fortuner.

Paulinus mengaku tak mengetahui alasan pengemudi Fortuner memintai identitas KTP korban. Yang jelas, menurut dia, pengemudi itu berniat memfoto identitas itu. Kliennya enggan menyerahkan KTP lantaran takut disalahgunakan dan takut dicari seandainya pengemudi itu benar merupakan keluarga jenderal. “Dia yang nabrak, dia lagi yang minta identitas korban,” kata Paulinus, heran.

Meskipun begitu, dalam keadaan panik, korban memutuskan menyerahkan kartu identitas lain kepada pengemudi Fortuner. Karena sudah memberikan identitas, korban balik meminta KTA TNI kepada pengemudi Fortuner. Dia mengaku mengantongi KTA itu. Namun, dia tak mau memberikannya. “Lo cari itu nama kakak gue Tonny Abraham, jenderal bintang dua di mabes TNI. Saya adiknya,” ujar Paulinus, menirukan pengemudi itu.

Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum)  Polda Metro Jaya kini telah membekuk pria pengemudi Toyota Fortuner berpelat nomor militer yang berlaku arogan di Jalan Tol Cikampek itu.

Pria itu bukan militer, melainkan seorang warga sipil dengan inisial PWGA. "Dari hasil pemeriksaan dipastikan yang bersangkutan merupakan warga sipil dan berprofesi sebagai pengusaha," demikian ditulis akun Puspom TNI di Instagram, Selasa, 16 April 2024.

Video pria tersebut sempat viral di media sosial pada 12 April 2024. Mobil Fortuner hitam yang dikemudikannya, terlihat menyerempet sebuah mobil berwarna putih. Kejadian itu divideokan seorang pengguna jalan tol lain yang kemudian menanyakan identitasnya karena menggunakan nomor dinas militer 84337-00.

Dalam percakapan, ia semula mengaku sebagai anggota TNI. Ia sempat turun dan menghampiri pembuat video dan mengatakan mempunyai kakak seorang jenderal bernama Tonny Abraham.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Diketahui bahwa nomor tersebut milik Marsekal Muda TNI Asep Adang Supriyadi. Namun guru besar di Universitas Pertahanan itu menyatakan, mobil dinasnya bukan Fortuner tapi Pajero Sport. Ia kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya.

"Kami telah membuat laporan pengaduan di Mapolda Metro Jaya guna membantu tercapainya titik terang dari permasalahan ini," kata Asep dalam keterangan tertulisnya.

Menurut Puspom TNI, menggunakan peralatan yang dimiliki Ditreskrimum, akhirnya keberadaan pengemudi arogan tersebut bisa diketahui.

“Benar sudah diamankan dan sedang dilakukan pendalaman,” ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu, 17 April 2024.

Penangkapan pria itu juga dibenarkan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar. "Yang bersangkutan sudah ditangkap. Saat ini dalam pemeriksaan Polda Metro Jaya,” kata Nugraha saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu pagi.

Adapun motif pria itu memalsukan pelat dinas TNI Nomor Registrasi 84337-00, kata Puspom TNI, semata mata untuk menghindari peraturan lalu lintas ganjil-genap di wilayah Jakarta.

Saat ini, pelaku sedang menjalani pemeriksaan untuk tuduhan pemalsuan sebagaimana diatur dan pasal 263 KUHP berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/2005/IV/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 12 April 2024.

Pilihan Editor: Puspom Ungkap Motif Sopir Arogan Fortuner Palsukan Pelat Dinas TNI, Kini Ditahan di Polda Metro Jaya

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

6 jam lalu

Kapolres Nduga, AKBP V. J. Parapaga mengatakan situasi di Kabupaten Nduga, Papua kembali aman pasca konflik antar kelompok. Tim keamanan tetap melakukan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan sejak Minggu, 18 Februari 2024. Foto: Humas Polda Papua
Presiden Jokowi Didesak Tarik Pasukan TNI-Polri Non-Organik di Papua

Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi menarik seluruh pasukan TNI-Polri non-organik di Papua. Pendekatan keamanan dinilai tak efektif.


Danpuspom Selidiki Dugaan Keterlibatan Prajurit TNI dalam Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV

8 jam lalu

Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto usai upacara pembukaan gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Opsgaktib) dan Yustisi Pom TNI TA 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Danpuspom Selidiki Dugaan Keterlibatan Prajurit TNI dalam Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV

Puspom TNI tengah menyelidiki dugaan keterlibatan prajurit TNI di kasus kebakaran rumah dan kematian wartawan Tribrata TV Rico Pasaribu dan keluarga.


Beda Pendapat KSP Moeldoko dan KSAD Maruli Simanjuntak soal Wacana Prajurit TNI Boleh Berbisnis

9 jam lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Beda Pendapat KSP Moeldoko dan KSAD Maruli Simanjuntak soal Wacana Prajurit TNI Boleh Berbisnis

Sejumlah pejabat publik turut bersuara atas usulan penghapusan larangan berbisnis untuk prajurit TNI tersebut.


KSP Moeldoko Tolak Prajurit TNI Berbisnis, tapi Minta Publik Tak Khawatir Dwifungsi

15 jam lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KSP Moeldoko Tolak Prajurit TNI Berbisnis, tapi Minta Publik Tak Khawatir Dwifungsi

Kepala Staf Presiden Moeldoko menyikapi dua isu revisi UU TNI dengan pendekatan berbeda.


OPM Tuduh TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Komnas HAM Akan Turun Tangan Memeriksa

1 hari lalu

Kendaraan milik TNI-Polri di bakar massa saat kerusuhan di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Foto: ANTARA/HO/Dokumentasi
OPM Tuduh TNI Salah Tembak Mati 3 Warga Sipil, Komnas HAM Akan Turun Tangan Memeriksa

OPM menuding TNI telah salah tembak 3 warga sipil di Papua. Kondisi itu memicu aksi kemarahan warga. Komnas HAM bakan turun tangan memeriksa.


Polisi Bubarkan Judi Sabung Ayam di Bekasi, 70 Orang Diringkus

1 hari lalu

Ilustrasi seorang penjudi di tempat sabung ayam di Haiti. AP/Ricardo Arduengo
Polisi Bubarkan Judi Sabung Ayam di Bekasi, 70 Orang Diringkus

Praktik judi sabung ayam ini dilakukan di tempat yang tersembunyi dan juga tertutup di Jatimekar, Bekasi.


KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

1 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat konferensi pers tentang Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 31 Mei 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang.
KSP Moeldoko Tidak Setuju TNI Boleh Berbisnis Lagi

Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko menilai TNI harus profesional.


Polda Metro Catat 25.827 Pelanggaran dalam Operasi Patuh Jaya 2024 Sampai Hari ke-7

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menjawab pertanyaan media saat konferensi pers terkait pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu dan ekstasi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 15 Juli 2024. Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah gudang penyimpanan narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polda Metro Catat 25.827 Pelanggaran dalam Operasi Patuh Jaya 2024 Sampai Hari ke-7

Sebanyak 25.827 pelanggaran lalu lintas selama tujuh hari penyelenggaraan Operasi Patuh Jaya 2024, mayoritas terjaring melalui tilang elektronik


Fakta-fakta Wacana Ganjil Genap 24 jam di Jakarta

1 hari lalu

Petugas kepolisian melarang pengendara mobil berplat nomor genap memasuki Jalan MH Thamrin di kawasan Bundaran Monas, Jakarta, Jumat, 13 Agustus 2021. Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem ganjil genap di delapan ruas jalan di Jakarta pada pukul 06.00-20.00 WIB. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Fakta-fakta Wacana Ganjil Genap 24 jam di Jakarta

Ganjil genap 24 jam pernah diusulkan oleh salah satu angggota DPRD DKI Jakarta. Berikut fakta-fakta soal wacana tersebut.


Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

2 hari lalu

Pakar hukum dan tara negara Bivitri Susanti saat temu ilmiah Universitas memanggil bertema Menegakan Konstitusi Memulihkan Peradaban dan Hak Kewargaan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 14 Maret 2024. Sejumlah Guru Besar dan akademisi dari berbagai peguruan tinggi berkumpul untuk menyuarakan
Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

Bivitri mengkritik soal RUU TNI. Menurut dia, pencabutan larangan bagi TNI untuk berbisnis sama dengan kembali mundur ke zaman sebelum reformasi.