Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

image-gnews
PJ Gubernur Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali (baju merah) menerima aspirasi masyarakat yang menuntut penyetopan izin tambang dan mengevaluasi izin yang terbit di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin, 22 April 2024. Tempo/Servio Maranda
PJ Gubernur Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali (baju merah) menerima aspirasi masyarakat yang menuntut penyetopan izin tambang dan mengevaluasi izin yang terbit di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin, 22 April 2024. Tempo/Servio Maranda
Iklan

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Masyarakat pecinta lingkungan dan penolak tambang timah Bangka Belitung yang dipimpin Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menggelar demo di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin Sore, 22 April 2024. Mereka mendesak pemerintah menyetop penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah yang baru dan mengevaluasi secara menyeluruh seluruh izin yang telah dikeluarkan.

Direktur Walhi Bangka Belitung Achmad Subhan Hafiz mengatakan, tata kelola timah dinilai sudah kacau balau karena banyak menyebabkan konflik antar-masyarakat, kerusakan ekosistem lingkungan hingga korupsi sumber daya alam. Selain itu, evaluasi IUP juga dinilai sangat penting karena diduga perusahaan tidak bekerja di dalam wilayah IUP dan memilih menghidupkan tambang ilegal untuk menampung hasilnya melalui peran kolektor atau pengepul.

"Penyetopan izin baru dan evaluasi izin yang sudah terbit sudah sangat diperlukan karena dalam kurun waktu 5 tahun terakhir saja telah terjadi 14 konflik akibat tambang timah yang melibatkan masyarakat di 42 desa," kata Hafiz di kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin siang.

Hafiz menuturkan fakta kacaunya tata kelola di Bangka Belitung juga dapat dilihat dari perubahan peradaban yang dialami masyarakat adat terutama suku Mapur, suku Jering, suku Sekak, suku Maras dan beberapa suku adat lainnya.

"Masyarakat adat sulit melanjutkan eksistensi dan sebagian lagi berubah dari peradaban mencintai lingkungan menjadi merusak lingkungan. Ada 12.600 kolong bekas tambang yang banyak menyebabkan anak-anak meninggal tenggelam hingga rusaknya 26 habitat buaya yang membuat konflik buaya dan manusia meningkat tajam setiap tahun," ujar dia.

Menurut Hafiz, keluh kesah masyarakat sebetulnya sudah lama dan terkesan tidak ada yang membela. Dia terang-terangan bahwa sudah bukan rahasia lagi jika adanya kongkalikong antara pengusaha perusahaan tambang timah dengan oknum pemerintah daerah yang disokong oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

"Aparat-aparat itu tidak membela rakyat dan tidak membela lingkungan. Angka Rp 271 triliun itu hanya dihitung Kejagung dari daratan saja mencakup kawasan hutan dan non hutan. Yang di laut, sungai dan perairan itu lebih parah. Belum lagi masyarakat yang berjuang melawan kapal isap, ponton timah dan melawan ekonomi ekstraktif yang dibekingi oleh aparat hukum," ujar dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menanggapi tuntutan itu, Penjabat Gubernur Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali mengatakan akan meminta perusahaan tidak melakukan penambangan di wilayah yang belum ditemui ada kesepakatan dengan masyarakat, terutama di Perairan Batu Beriga Kabupaten Bangka Tengah dan Perairan Teluk Kelabat Dalam Kabupaten Bangka. Masyarakat di wilayah itu menolak kehadiran perusahaan tambang.

"Untuk IUP, saya tidak bisa mencabutnya karena bukan saya yang keluarkan. Tapi saya bisa bersurat kepada kementerian yang mengeluarkan IUP supaya ditinjau kembali. Kalau mau nambang, diskusikan. Kalau setuju, silahkan menambang. Kalau tidak, jangan dulu. Nanti saya minta Kapolda dan Kajati agar aspirasi masyarakat ini tolong dilihat dan dijaga," ujar dia.

Safrizal menuturkan, pemerintah daerah setuju pemerintah menyetop sementara penerbitan IUP timah yang baru dan melakukan evaluasi terhadap izin yang telah terbit. Dukungan itu, kata dia, ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat rekomendasi kepada kementerian terkait.

"Tapi kalau soal menyetop semua tambang, saya tidak bisa karena 40 persen orang Bangka Belitung bekerjanya di sektor tambang, atau sekitar 500 ribu hingga 600 ribu orang dari 1,4 juta total penduduk Bangka Belitung. Kalau semua disetop, mereka bagaimana memperoleh penghasilan. Tolong bijak. Mana daerah yang boleh ditambang dan mana yang tidak nanti kita atur secara benar," ujar dia.

SERVIO MARANDA

Pilihan Editor: Kasus Polisi Pesta Narkoba di Depok, Anggota Polres Jaktim Dilepas karena Terbukti Tidak Terlibat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Walhi Sebut Rencana Pulau Sampah di Area Reklamasi Teluk Jakarta Asal-asalan

2 jam lalu

Sejumlah petugas menggunakan eskavator melakukan  proses pendinginan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Minggu 29 Oktober 2023. Menurut keterangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta sebanyak 19 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api pada kebakaran yang terjadi pada pukul 13.30 WIB dan penyebab kebakaran di zona 2 TPST tersebut masih dalam penyelidikan. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Walhi Sebut Rencana Pulau Sampah di Area Reklamasi Teluk Jakarta Asal-asalan

Pulau sampah dinilai tidak akan berhasil mengatasi persoalan utama dari situasi darurat sampah di wilayah metropolitan Jakarta.


Cerita Pengurus Ranting Terdampak Tambang di Berau Kaltim, Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP

5 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Cerita Pengurus Ranting Terdampak Tambang di Berau Kaltim, Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP

PP Muhammadiyah menggelar rapat pleno untuk mengkaji sikap terhadap konsesi tambang di Gedung PP Muhammadiyah pada Sabtu, 13 Juli 2024.


Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

6 hari lalu

Suasana Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, saat menggelar rapat pleno tertutup membahas izin usaha pertambangan (IUP), Sabtu, 13 Juli 2024. Sumber Tempo menyebut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, hadir dalam rapat ini. TEMPO/Han Revanda Putra.
Bahlil Hadir di Rapat Pleno PP Muhammadiyah, Jelaskan IUP untuk Ormas Keagamaan

PP Muhammadiyah menggelar pleno untuk membahas sikap mereka terhadap IUP yang ditawarkan oleh pemerintah kepada ormas keagamaan


PP Muhammadiyah Gelar Pleno Hari Ini, Kader Muda Kembali Desak Tolak Izin Tambang

6 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika ditemui di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Defara
PP Muhammadiyah Gelar Pleno Hari Ini, Kader Muda Kembali Desak Tolak Izin Tambang

Kader muda Muhammadiyah kembali mendesak para elite PP Muhammadiyah pertimbangkan keputusan untuk menolak konsesi tambang untuk ormas keagamaan


PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

6 hari lalu

Logo Muhammadiyah. ANTARA/HO-istimewa
PP Muhammadiyah Putuskan Sikap Soal Konsesi Izin Tambang Usai Rapat Pleno Hari Ini

PP Muhammadiyah gelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin usaha pertambangan untuk ormas kelola tambang


Airlangga Sebut Xinyi Lanjut Investasi di PSN Rempang, Walhi Minta Pemerintah Terbuka

6 hari lalu

Menko Airlangga Hartanto saat konperensi pers terkait perkembangan penyelesaian penanganan PSN Rempang Eco City, di Gedung BP Batam, Jumat, 12 Juli 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Airlangga Sebut Xinyi Lanjut Investasi di PSN Rempang, Walhi Minta Pemerintah Terbuka

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis isu mundurnya Xinyi Group dalam investasi di Pulau Rempang.


Kejari Jaksel Terima Pelimpahan Tiga Tersangka Korupsi Timah, Satu Orang Jadi Tahanan Kota di Sungailiat

7 hari lalu

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan. Haryoko Ari Prabowo menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) dalam perkara timah di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kejari Jaksel Terima Pelimpahan Tiga Tersangka Korupsi Timah, Satu Orang Jadi Tahanan Kota di Sungailiat

Kejari Jaksel melakukan penahanan terhadap tersangka korupsi timah AS dan SW di Rutan Salemba.


Saat Hakim Ungkit Kedermawanan Bos Timah Tamron, Singgung Soal Sangu dan Setoran ke Pejabat

8 hari lalu

Ketua majelis hakim Sulistiyanto Budiharto menyinggung kedermawanan bos timah Tamron alias Aon dalam sidang menghalangi penyidikan kasus timah dengan terdakwa Toni Tamsil di PN Pangkalpinang, Rabu, 10 Juli 2024. TEMPO/Servio Maranda
Saat Hakim Ungkit Kedermawanan Bos Timah Tamron, Singgung Soal Sangu dan Setoran ke Pejabat

Sidang kasus perintangan penyidikan korupsi timah di PN Pangkalpinang menghadirkan pemilik perusahaan timah, Tamron alian Aon.


Walhi Khawatir UU Konservasi Terbaru Memicu Konflik Lahan

9 hari lalu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menerima berkas berisi pandangan akhir fraksi dari anggota Komisi IV Fraksi PKS Slamet (kanan) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. Dalam rapat tersebut Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI menyepakati naskah RUU KSDAHE untuk dilanjutkan pembicaraan di rapat paripurna DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Walhi Khawatir UU Konservasi Terbaru Memicu Konflik Lahan

Walhi mencatat ribuan desa ada di area konservasi. Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik dikhawatirkan memicu konflik, bahkan kriminalisasi.


Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

9 hari lalu

Foto udara sejumlah warga menggunakan perahu mesin memanen sumer daya laut saat Tradisi Buka Sasi di Perairan Misool, Distrik Misool Barat, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Senin, 25 Maret 2024. Sasi merupakan tradisi adat dalam mengelola sumber daya laut berkelanjutan secara turun temurun dimana pada prosesi Buka Sasi tersebut Kelompok Sasi Perempuan Waifuna dan masyarakat Kapatcol yang didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dapat memanen biota laut yang disepakati, seperti teripang, lobster dan lola. ANTARA/Bayu Pratama S
Pengesahan UU Konservasi yang Baru, Simak Rincian Perubahan dan Keberatannya

Pengesahan perubahan UU Konservasi hari ini mengabaikan keberatan yang disampaikan koalisi masyarakat sipil pembela HAM dan masyarakat adat.