Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Polemik Rumah Dinas BRIN di Puspiptek Serpong, Apa Hak dan Kewajiban Penghuni Rumah Negara?

image-gnews
Pensiunan dokter radiasi Batan yang juga harus melakukan pengosongan rumah dinas di Perumahan Puspitek, Kota Tangerang Selatan. TEMPO/Muhammad Iqbal
Pensiunan dokter radiasi Batan yang juga harus melakukan pengosongan rumah dinas di Perumahan Puspitek, Kota Tangerang Selatan. TEMPO/Muhammad Iqbal
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pegawai Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaku diminta untuk mengosongkan rumah dinas di Kawasan Puspiptek Serpong yang telah ditempatinya selama puluhan tahun.

"Saya disurati tanggal 22 Maret dengan surat pemberitahuan dan pengosongan rumah negara. Sedangkan di 14 Mei surat itu sudah dengan keterangan (jadwal) eksekusi pengosongan rumah negara," kata Perdamean Sebayang pada Tempo, Selasa, 21 Mei 2024. 

Perdamean menjelaskan bahwa ia dan dua warga lainnya diminta mengosongkan rumah dinas karena terkena dampak pelebaran Jalan Puspitek Raya. Ia mengatakan telah mencoba mencari informasi mengenai rencana pelebaran jalan tersebut, namun tidak menemukan apa pun. "Saya cari informasi itu tidak ada. Dari pemda juga tidak ada rencana itu," ujarnya.

Perdamean juga mengungkapkan bahwa BRIN telah mengosongkan beberapa rumah yang sebelumnya ditempati oleh pensiunan. Menurutnya, rumah-rumah dinas ini akan diberikan kepada pegawai yang masih aktif, namun rumah-rumah yang sudah dikosongkan tersebut justru terbengkalai dan rusak.

Ketentuan Penempatan Rumah Dinas

Rumah dinas atau rumah negara adalah bangunan milik negara yang digunakan sebagai tempat tinggal atau hunian, serta sebagai sarana pembinaan keluarga dan mendukung pelaksanaan tugas pejabat atau pegawai negeri. 

Dilansir dari birolppbmn.dephub.go.id, menurut PP nomor 40 Tahun 1994 Pasal 7, ada dua kriteria yang berhak menempati rumah negara, yaitu pejabat pemerintah yang ditunjuk dan PNS dari instansi terkait. 

Rumah negara juga memiliki aturan khusus bagi penghuninya, antara lain kewajiban untuk membayar sewa, memelihara rumah, menggunakan rumah sesuai fungsinya, tidak menyerahkan sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain, dan tidak mengubah sebagian atau seluruh rumah negara.

Peraturan bagi Penghuni Rumah Dinas

Dilansir dari djkn.kemenkeu.go.id, penghuni rumah negara juga harus memiliki Surat Ijin Penghunian (SIP) atau surat keputusan penunjukan penghunian dari pejabat berwenang, serta menandatangani pernyataan di atas materai yang berisi: 

1) Kesediaan menjaga rumah negara yang dihuni; 

2) Kesediaan meninggalkan rumah negara jika tidak berhak lagi (pensiun/mutasi) dan/atau SIP tidak berlaku; 

3) Tidak mengubah bentuk rumah negara tanpa izin dan tidak menuntut ganti rugi atas perubahan yang diizinkan; dan 

4) Tidak menggunakan rumah negara untuk kepentingan komersial atau bisnis.

Dilansir peraturan.bpk.go.id, berikut hak dan kewajiban penghuni rumah dinas:

Penghuni rumah dinas daerah mempunyai hak:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

a. Menempati rumah dinas daerah sesuai dengan fungsi dan peruntukannya

b. Memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan dalam rumah dinas daerah

Penghuni rumah dinas daerah mempunyai kewajiban:

a. Membayar sewa

b. Merawat dan memelihara kebersihan serta keutuhan bangunan

c. Menjaga fasilitas-fasilitas dalam rumah dinas daerah

d. Memperbaiki kerusakan-kerusakan yang wajar seperti penggantian kunci , kaca pecah, atap bocor, kerusakan instalasi listrik, air PDAM, dan pagar

e. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal

f. Membayar segala pemakaian listrik, air PDAM dan telepon

g. Melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang membidangi, apabila memerlukan perbaikan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e

h. Mengosongkan rumah dinas daerah paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya penghunian

i. Mengajukan permohonan perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa penghunian.

SUKMA KANTHI NURANI  | MUHAMMAD IQBAL

Pilihan Editor: Pegawai Aktif BRIN pun Diminta Kosongkan Rumah Dinas Puspiptek Serpong, Ini Aturan Siapa Berhak Dapat Rumah Dinas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Persediaan Air Jakarta Jauh di Bawah Kebutuhan, BRIN: Bakal jadi Bom Waktu

9 jam lalu

Warga mencuci baju di pinggiran kali saluran irigasi terusan Kalimalang di Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Rabu 12 Juni 2024. Krisis air bersih membuat warga Desa Karangasih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mandi, hingga mencuci pakaian. TEMPO/Tony Hartawan
Persediaan Air Jakarta Jauh di Bawah Kebutuhan, BRIN: Bakal jadi Bom Waktu

Kebutuhan air di Jakarta setahun terakhir, lebih dari 30 ribu liter per detik, sementara ketersediaan hanya mampu untuk menyalurkan 18 ribu liter air per detik.


Pakar BMKG Beberkan Penyebab Hujan di Musim Kemarau, Sebut Masih Ada Risiko Cuaca Ekstrem

1 hari lalu

Siklon Tropis Megan (BMKG)
Pakar BMKG Beberkan Penyebab Hujan di Musim Kemarau, Sebut Masih Ada Risiko Cuaca Ekstrem

Sedikitnya ada delapan faktor penggerak cuaca, di antaranya Monsun Asia, Cold Surge, Siklon Tropis, IOD dan MJO, La Nina dan El Nino, serta Local Convective.


BRIN-Telkom University Riset Asset Visual Game Tema Kebudayaan Nusantara

1 hari lalu

Ilustrasi Gundala dalam game PUBG Mobile (ANTARA/HO)
BRIN-Telkom University Riset Asset Visual Game Tema Kebudayaan Nusantara

Laju pertumbuhan subsektor aplikasi dan game mencapai 9,17 persen pada 2021/2022, hanya kalah dari pertumbuhan televisi dan radio sebesar 9,48 persen.


Airlangga Benarkan Rencana Kenaikan Gaji PNS Tahun Depan: Iya, Disesuaikan..

2 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Airlangga Benarkan Rencana Kenaikan Gaji PNS Tahun Depan: Iya, Disesuaikan..

Pemerintah membenarkan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2025.


Fakta-fakta Kerusuhan di Bangladesh Akibat Demo Kuota PNS

2 hari lalu

Pengunjuk rasa anti-kuota berbaris saat  terlibat dalam bentrokan dengan Liga Chhatra Bangladesh, sayap mahasiswa dari partai berkuasa Liga Awami Bangladesh, di Universitas Dhaka, di Dhaka, Bangladesh, 16 Juli 2024. REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain
Fakta-fakta Kerusuhan di Bangladesh Akibat Demo Kuota PNS

Bangladesh didera kerusuhan massal akibat demo mahasiswa. Mereka memprotes kuota PNS yang dinilai tidak adil.


BRIN Olah Kelapa Tak Layak Jual Jadi Bioavtur, Pabriknya Dibangun di Banyuasin

3 hari lalu

Ilustrasi minyak kelapa untuk  Bioavtur. antaranews.com
BRIN Olah Kelapa Tak Layak Jual Jadi Bioavtur, Pabriknya Dibangun di Banyuasin

BRIN menggandeng perusahaan asal Jepang untuk pemanfaatan minyak kelapa menjadi bahan bakar pesawat ramah lingkungan atau bioavtur.


Ingin Daftar Beasiswa LPDP? Perhatikan 17 Syarat Umum Ini

3 hari lalu

LPDP. lpdp.kemenkeu.go.id
Ingin Daftar Beasiswa LPDP? Perhatikan 17 Syarat Umum Ini

Ini 17 syarat yang perlu dipenuhi untuk melakukan pendaftaran beasiswa LPDP.


FSGI Sebut Guru Honorer Seharusnya Diangkat Kontrak Bukan Di-PHK

3 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer direncanakan berlangsung selama tiga hari. ANTARA/Fakhri Hermansyah
FSGI Sebut Guru Honorer Seharusnya Diangkat Kontrak Bukan Di-PHK

P2G mencatat ada 107 laporan dari guru honorer jenjang SD, SMP, hingga SMA di Jakarta yang mengalami pemecatan pada 5 Juli 2024 menjelang tahun ajaran baru.


Janji Kementerian Pendidikan Agar Dosen PPPK Segera Jadi PNS

5 hari lalu

Peserta calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agama menjakani pemeriksaan oleh panitia seleksi kompetensi sebelum memasuki ruangan ujian dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) di gedung Amel Convention, Banda Aceh, Aceh, Kamis, 23 Maret 2023.  ANTARA / Irwansyah Putra
Janji Kementerian Pendidikan Agar Dosen PPPK Segera Jadi PNS

Alih status dosen PPPK menjadi PNS diupayakan tuntas di ujung pemerintahan Jokowi. Dosen PPPK tak bisa lagi naik pangkat dalam dua tahun terakhir.


Pegawai PTN Baru 10 Tahun Berjuang Menuntut Haknya sampai ke Ujung Pemerintahan Jokowi

5 hari lalu

Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP-PTNB) menggelar aksi di Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Jakarta pada Kamis, 18 Juli 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Pegawai PTN Baru 10 Tahun Berjuang Menuntut Haknya sampai ke Ujung Pemerintahan Jokowi

Ikatan Lintas Pegawai PTN Baru berharap di ujung kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin hak mereka menjadi PNS akhirnya bisa dipenuhi.