Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

All Eyes on Papua: Apa yang Terjadi di Hutan Boven Digoel?

image-gnews
All Eyes on Papua. Foto: Instagram
All Eyes on Papua. Foto: Instagram
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Papua tengah menjadi perhatian masyarakat Indonesia setelah sejumlah pejuang lingkungan hidup, dari suku Awyu dan suku Moi di Papua, menggelar doa dan ritual di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, pada Senin pekan lalu, 27 Mei 2024. Hal itu lantas menjadi topik pembicaraan dan mengundang simpati masyarakat Indonesia. Bahkan, seruan “All Eyes on Papua” menjadi viral sebagai bentuk dukungan untuk masyarakat Papua yang sedang berjuang menolak hutan adatnya diubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Melansir dari laman Greenpeace, masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan Suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya, mengajukan gugatan hukum melawan pemerintah dan perusahaan sawit demi mempertahankan hutan adat mereka. Gugatan itu kini telah sampai tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Pejuang lingkungan dari Suku Awyu, Hendrikus Woro, menggugat Pemerintah Provinsi Papua karena memberikan izin kelayakan lingkungan hidup kepada PT Indo Asiana Lestari (IAL). Izin tersebut mencakup lahan seluas 36.094 hektare, lebih dari setengah luas DKI Jakarta. Lahan tersebut berada di hutan adat milik marga Woro, yang merupakan bagian dari Suku Awyu. 

Meski begitu, upaya hukum Hendrikus ditolak oleh pengadilan tingkat pertama dan kedua. Kini, harapan terakhir Suku Awyu untuk melindungi hutan adat mereka, yang menjadi warisan nenek moyang dan sumber kehidupan bagi marga Woro, berada pada Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi.

Selain PT IAL, masyarakat adat Awyu juga mengajukan kasasi atas gugatan PT Kartika Cipta Pratama (KCP) dan PT Megakarya Jaya Raya. Dua perusahaan sawit itu sudah dan akan berekspansi di hutan Boven Digoel, milik Suku Awyu. 

Sebelumnya, PT KCP dan PT MJR sudah kalah di PTUN Jakarta. Namun, mereka mengajukan banding dan dimenangkan oleh hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta. 

Lantas, sebenarnya apa yang terjadi di Hutan Boven Digoel?

Berdasarkan catatan Majalah Tempo, PT KCP dan PT MJR adalah anak perusahaan dari Menara Group yang diakuisisi oleh Chairul Anhar pada 2012 lalu. Dua perusahaan tersebut masing-masing memiliki Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) seluas lebih dari 39 hektare di Boven Digoel, Papua Selatan.

Selain kedua perusahaan itu, Menara Group juga memiliki izin untuk lima anak perusahaannya yang lain. Mulai dari PT Energi Samudera Kencana, PT Graha Kencana Mulia, PT Trimegah Karya Utama, PT Usaha Nabati Terpadu dan PT Manunggal Sukses Mandiri.  Setiap perusahaan itu mendapat izin lokasi hampir 40 ribu hektare yang totalnya mencapai sekitar 280 hektare. Angka ini setara dengan empat kali luas DKI Jakarta atau sepersepuluh luas Kabupaten Boven Digoel.

Berdasarkan hasil investigasi Tempo pada 2018 lalu, konflik masyarakat adat dan perusahaan kelapa sawit di Hutan Boven Digoel telah terjadi sebelum 2013 silam. Pemberian dan pencabutan izin pembukaan lahan berulang kali terjadi di kawasan tersebut.

Contohnya, PT Megakarya Jaya Raya yang sudah menebang kayu merbau dan meranti sejak 2014. Namun, hingga 2018, mereka belum memulai usaha sawit kendati izin pelepasan kawasan hutan telah terbit bertahap pada 2011-2013.

Lalu pada 2015, Bupati Boven Digoel Yesaya Merasi mencabut izin lokasi PT Usaha Nabati Terpadu dan PT Manunggal Sukses Makmur. Hal ini lagi-lagi terjadi karena penolakan masyarakat dan lahan konsesi lain yang tak kunjung ditanami meski pohon sudah ditebang.

Penerus Yesaya, Benediktus Tambonop, mencabut izin lokasi dan izin prinsip PT Energi Samudra Kencana di Distrik Mandobo dan Fofi pada Juli 2017. Sebulan kemudian, Gubernur Papua Lukas Enembe mencabut izin usaha perkebunan anak-anak usaha Menara lain. 

“Masyarakat sudah kecewa karena Menara tak memenuhi janji-janji membangun sekolah dan fasilitas kesehatan,” ucap Benediktus. Padahal perusahaan-perusahaan itu pun sudah dijual pula ke Tadmax Resources Berhad dan sebuah perusahaan Timur Tengah pada 2011

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Permasalahan semakin rumit ketika orang-orang perwakilan dari perusahaan Menara Group berkunjung ke Kampung Meto di Boven Digoel. Mereka menjanjikan akan membangun daerah tersebut dengan berbagai fasilitas.

Saat itu, Menara Group diwakili oleh Direktur Operasional Dessy Mulvidas. Kepada warga Kampung Meto, Mulvidas mengatakan hendak melakukan sosialisasi serta survei pembukaan lahan untuk kebun sawit seluas 40 ribu hektare yang akan dikelola PT Usaha Nabati Terpadu.

Dalam kunjungan itu, Mulvidas dan anak buahnya membawa berbagai jenis bahan makanan serta dua ekor babi dan sejumlah uang. Lalu, tujuh gepok amplop cokelat yang berisi uang kertas itu dibagikan Mulvidas kepada warga begitu saja. Menurut Lukas, Mulvidas menyebut uang itu sebagai “uang tali asih”.

Menurut Pastor Felix Amias, yang merupakan penanggung jawab dari marga Woboi, ketika masyarakat bertanya tentang tujuan pembagian uang tersebut, Mulvidas tidak menjawab. “Mereka meminta kami tanda tangan di kertas kosong,” ucapnya. Lukas juga mencoba bertanya namun tidak dihiraukan, “Mereka buru-buru pulang.”

Beberapa bulan kemudian, penduduk menyadari bahwa tanda tangan tersebut merupakan persetujuan untuk memberikan tanah ulayat kepada Menara Group untuk pengembangan kebun sawit. “Persetujuan masyarakat itu syarat mendapatkan izin usaha perkebunan,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Pusaka, Franky Yafet Leonard Samperante.

Merasa dibohongi, penduduk Kampung Meto pun menolak hutan mereka dibuka untuk sawit. Karena penolakan itu, Chairul Anhar pun menjelaskan perusahaannya belum menanami lahan dengan sawit seturut izin yang diperoleh, meski sudah membabat hutan. “Masyarakat membawa panah tiap kami ke sana,” ujarnya.

Apabila konflik masyarakat suku adat dengan pemerintah dan perusahaan ini terus berlanjut, maka ada tiga kerugian yang akan muncul sebagai akibatnya. Salah satunya adalah keberadaan perusahaan sawit PT IAL dan PT SAS yang dapat merusak hutan yang menjadi sumber penghidupan, pangan, air, obat-obatan, budaya, dan pengetahuan masyarakat adat Awyu dan Moi.

“Potential loss-nya, jika terus dibiarkan akan berdampak pada, pertama, kehilangan ruang hidup bagi masyarakat adat yang selama ini hidup bersama alam,” ucap juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Asep Komaruddin ketika dihubungi, Selasa, 4 Juni 2024.

Kedua, hutan adat itu juga merupakan habitat bagi flora dan fauna endemik Papua, sehingga masyarakat adat bisa kehilangan biodiversitas yang ada dalam hutan alam tersebut. Ketiga, kata Asep, pembukaan hutan yang sangat luas ini akan mengakibatkan pelepasan emisi karbon. 

“(Ini) yang akan menambah kontribusi pelepasan karbon Indonesia yang akan memperparah krisis iklim,” ucapnya. 

Baca Selengkapnya: Berebut Hutan Boven Digoel

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TPNPB-OPM Klaim Penembakan Pesawat di Sinak karena Bawa Pasukan dan Logistik Militer

1 hari lalu

Baling-baling pesawat Smart Air yang ditembak oleh TPNPB-OPM di Bandara Sinak, Papua Tengah. Doc. Satgas Operasi Damai Cartenz.
TPNPB-OPM Klaim Penembakan Pesawat di Sinak karena Bawa Pasukan dan Logistik Militer

TPNPB-OPM mengklaim aksi penembakan pesawat Smart Air PK-SNH yang mendarat di Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Senin, 8 Juli 2024 dilakukan karena ada pengedropan logistik militer Indonesia.


DPR dan TNI Sepakat Naikkan Uang Operasional Prajurit di Papua

2 hari lalu

KASAD TNI Jenderal Maruli Simanjuntak melintas dibelakang Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tentang penambahan 23 kegiatan pinjaman dalam negeri (PDN) dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR dan TNI Sepakat Naikkan Uang Operasional Prajurit di Papua

Komisi I dan TNI menyepakati soal kenaikan uang operasional untuk prajurit yang bertugas di wilayah konflik.


Zulhas Sebut Swasembada Beras dan Gula di Jawa Mustahil: Cuma Bisa di Kalimantan dan Papua

3 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Sentra Rendang Asese di Kota Padang pada Minggu 7 Juli 2024. TEMPO/Fachri Hamzah.
Zulhas Sebut Swasembada Beras dan Gula di Jawa Mustahil: Cuma Bisa di Kalimantan dan Papua

Zulhas menjelaskan swasembada beras dan gula mustahil diwujudkan di Jawa karena luas tanah yang tidak memadai.


Kronologi OPM Tembaki Pesawat Smart Air di Bandara Sinak Papua Tengah

3 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM menyiapkan prosesi pembakaran mayat Detius Kogoya, personil Komando Daerah Pertahanan (Kodap) VIII Intan Jaya. Detius tewas setelah baku tembak dalam penyerangan di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 21 dan 22 Mei 2024. Dalam penyerangan itu kelompok bersenjata ini membakar 12 bilik kios dan sejumlah bangunan sekolah. Dok. Istimewa
Kronologi OPM Tembaki Pesawat Smart Air di Bandara Sinak Papua Tengah

Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM mengklaim menembak pesawat sipil di Bandara Sinak, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, Senin, 8 Juli 2024


Peta Ini Ungkap Deforestasi oleh Tambang Meningkat Kembali, Batu Bara 'Juara'

5 hari lalu

Sejumlah
Peta Ini Ungkap Deforestasi oleh Tambang Meningkat Kembali, Batu Bara 'Juara'

Tren peningkatan deforestasi karena tambang kembali terlihat 2021-2023. Angkanya tiga kali lipat lebih tinggi dibandingkan awal milenium.


Satgas Damai Cartenz Bantah Baku Tembak TPNPB dan Militer di Ilaga Papua

8 hari lalu

Pasukan TPNPB-OPM. Dok. Istimewa
Satgas Damai Cartenz Bantah Baku Tembak TPNPB dan Militer di Ilaga Papua

Kepala Satgas Damai Cartenz menyatakan hingga saat ini belum ada laporan apa-apa di Ilaga soal baku tembak anatar TPNPB dan TNI di Ilaga.


TPNPB Klaim Baku Tembak dengan TNI di Puncak Papua, Satu Anggota KKB Tewas

8 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TPNPB Klaim Baku Tembak dengan TNI di Puncak Papua, Satu Anggota KKB Tewas

TPNPB mengklaim kelompoknya terlibat baku tembak dengan TNI di Kabupaten Puncak, Papua sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Seorang anggota KKB disebut tewas


Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 25 Juta Jiwa, Ini Kriteria dan Batasan Garis Kemiskinan

10 hari lalu

Aktivitas warga yang tinggal di pemukiman padat pinggiran kali kawasan Kebon Kacang, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 5,80 juta jiwa pada bulan Maret 2021 menjadi 5,59 juta jiwa pada bulan Maret 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Penduduk Miskin Indonesia Mencapai 25 Juta Jiwa, Ini Kriteria dan Batasan Garis Kemiskinan

BPS sebut penduduk miskin Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa. Apa kriteria penduduk miskin dan garis kemiskinan?


HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Polri Gagal Tegakkan HAM

11 hari lalu

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Polri Gagal Tegakkan HAM

Pada perayaan HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International Indonesia beberkan dosa-dosa Polri terkait pelanggaran HAM.


Amnesty International Indonesia Desak Pemerintah Akhiri Pelanggaran HAM di Papua

12 hari lalu

Aktivis pro demokrasi Usman Hamid saat berorasi dalam Aksi Sejagad yang diikuti elemen gerakan Gejayan Memanggil hingga Forum Cik Ditiro di halaman Kantor KPU DIY Rabu, 24 April 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Amnesty International Indonesia Desak Pemerintah Akhiri Pelanggaran HAM di Papua

Mahkamah Rakyat Permanen menyatakan, bahwa Indonesia telah secara paksa mengambil tanah adat Papua.