Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International: Polri Gagal Tegakkan HAM

image-gnews
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti saat pembacaan 'Maklumat Trisakti Lawan Tirani' di Tugu Reformasi 12 Mei, Jakarta, Jumat, 9 Febuari 2024. Para civitas academica yang terdiri dari guru besar, pengajar, mahasiswa, karyawan dan alumni Universitas Trisakti yang memegang teguh nilai-nilai etik kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia, kekhawatiran atas matinya Reformasi dan lahirnya tirani sepakat mengeluarkan maklumat. TEMPO/Joseph.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada perayaan hari ulang tahun atau HUT Bhayangkara ke-78, Amnesty International Indonesia beberkan dosa-dosa Polri terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan sepanjang 2019-2023 terdapat sedikitnya 58 kasus penangkapan sewenang-wenang polisi terhadap 412 orang pembela HAM.

Paling banyak yang ditangkap adalah aktivis politik Papua sebanyak 174 orang, aktivis mahasiswa 150 orang, dan masyarakat adat 44 orang. "Sejumlah jurnalis, aktivis buruh dan lingkungan, hingga petani dan nelayan juga ditangkap saat mereka menggunakan hak untuk berpendapat dan berkumpul," kata Usman melalui keterangan resminya, Senin, 1 Juli 2024. 

Bahkan, kata Usman, aparat kepolisian mendominasi kasus-kasus penyiksaan terhadap warga sipil dalam beberapa tahun terakhir.  Pada periode Juli 2019 hingga Juni 2024, Amnesty International Indonesia mencatat aparat Polri terlibat atas dugaan 100 kasus penyiksaan dengan 151 korban dari total 142 kasus dengan 227 korban.    

Kasus yang masih dalam ingatan, pada 9 Juni lalu, publik dikejutkan dengan dugaan penggunaan kekerasan berlebihan dan penyiksaan polisi terhadap beberapa anak di Kota Padang, Sumatera Barat, dengan dalih penertiban wilayah dari aksi tawuran. Aksi itu berujung pada salah satu dari remaja berusia tiga belas tahun, meninggal dunia. Polri juga menyundut rokok dan memukulkan senjata kejut istrik terhadap anak-anak yang ditangkap dan dituduh melakukan tawuran.  

"Pada Hari Bhayangkara ini Polri harus mengakui kalau mereka telah gagal dalam menegakkan hak asasi manusia," kata Usman. 

Usman mangatakan sebagai penegak hukum polisi seharusnya memberi ruang dan melindungi warga. Penggunaan kekuatan berlebihan seperti tindak kekerasan, serta penggunaan gas air mata dan meriam air juga kerap masih dilakukan aparat kepolisian dalam menghadapi kebebasan ekspresi secara damai.   

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kapolri seringkali menyatakan akan melakukan perbaikan dan reformasi di tubuh Polri. Tampaknya ini tidak kunjung terwujudkan," kata Usman.

Untuk itu, pada momentum HUT ke-78 Bhayangkara ini, Usman mengatakan, Polri harus benar-benar memperbaiki diri, tegakkan hukum atas aparatnya yang terlibat dalam kekerasan yang sewenang-wenang dan mencegah agar peristiwa serupa tidak terulang.  Selain itu, perlu juga meninjau ulang revisi UU Polri yang dinilai masih banyak pasal-pasal yang dapat melanggengkan praktik kesewenangan. 

"Aksi represif polisi atas kebebasan sipil terus berlangsung dan berpotensi melanggengkan impunitas bila negara tetap meloloskan Revisi Undang-Undang Polri," kata Usman.

Pilihan Editor: Raffi Ahmad dan Soraya Larasati jadi MC di HUT Bhayangkara ke-78

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polri Rekrut 45 Sarjana IT sebagai Calon Perwira untuk Perangi Kejahatan Siber

38 menit lalu

Asisten SDM Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo (kedua dari kiri) berfoto bersama peserta disabilitas yang lolos seleksi SIPSS 2024, Minggu 25 Februari 2024. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)
Polri Rekrut 45 Sarjana IT sebagai Calon Perwira untuk Perangi Kejahatan Siber

Polri merekrut 45 calon perwira jalur SIPSS dengan keahlian khusus teknologi informasi


Hoegeng Awards dari Masa ke Masa, Alasan Polri Beri Anugerah kepada Polisi Terbaik dan Berintegritas

1 jam lalu

Apa Kata Tempo: Hoegeng dan Integritas Tanpa Batas
Hoegeng Awards dari Masa ke Masa, Alasan Polri Beri Anugerah kepada Polisi Terbaik dan Berintegritas

Kapolri Listyo Sigit menggagas Hoegeng Awards pertama kali pada 2022. Apa hubungannya dengan humor Gus Dur?


Eks Bupati Langkat Divonis Bebas, Ini 7 Fakta Kasus Kerangkeng Manusia

2 jam lalu

Gestur Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 4 Juli 2022. Terbit diperiksa sebagai tersangka oleh Tim Penyidik Polda Sumatera Utara dalam perkara pidana umum setelah terjaring OTT KPK dalam kasus dugaan suap terkait kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.TEMPO/Imam Sukamto
Eks Bupati Langkat Divonis Bebas, Ini 7 Fakta Kasus Kerangkeng Manusia

Hakim menyatakan Terbit Rencana Perangin Angin tidak terbukti bersalah dalam kasus kerangkeng manusia tersebut


Polri Rekrut 45 Calon Perwira Sarjana untuk Perangi Kejahatan Siber

2 jam lalu

Ilustrasi kejahatan siber. (Antara/Pixabay)
Polri Rekrut 45 Calon Perwira Sarjana untuk Perangi Kejahatan Siber

Demi memerangi kejahatan siber, Polri merekrut 45 orang sebagai calon perwira dengan latar belakang keahlian di bidang Informasi dan Teknologi.


Ke Calon Prajurit Remaja TNI-Polri, Prabowo: Untuk Apa Bangun Bangunan, Bandara, Waduk, Kalau Negara Tak Utuh

3 jam lalu

Menhan yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyapa awak media sebelum bertemu dengan Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Dalam keterangan persnya Prabowo akan menjalankan rekomendasi BPK saat masa peralihan ke pemerintahan. TEMPO/Subekti
Ke Calon Prajurit Remaja TNI-Polri, Prabowo: Untuk Apa Bangun Bangunan, Bandara, Waduk, Kalau Negara Tak Utuh

Dalam pesannya, Prabowo mengatakan bahwa menjadi prajurit TNI dan Polri adalah panggilan pengabdian yang mulia.


New York University Abu Dhabi Dihujat karena Mahasiswa Bela Palestina Dideportasi

1 hari lalu

Aktivis iklim melakukan protes untuk mendukung warga Palestina di Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab, 3 Desember 2023. REUTERS/Thaier Al Sudani
New York University Abu Dhabi Dihujat karena Mahasiswa Bela Palestina Dideportasi

NYUAD banjir kritikan karena mahasiswa yang meneriakkan Free Palestina dideportasi dari Uni Emirat Arab.


Aksi Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya: Soroti Revisi UU Kontroversial hingga Narasi Pulangkan Jokowi

1 hari lalu

Para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Solo Raya menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis, 11 Juli 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Aksi Mahasiswa Aliansi BEM Solo Raya: Soroti Revisi UU Kontroversial hingga Narasi Pulangkan Jokowi

Para mahasiswa dalam aliansi BEM Solo Raya itu juga menyampaikan tuntutan berkaitan beberapa rancangan undang-undang atau RUU yang problematis


TPNPB-OPM Klaim Penembakan Pesawat di Sinak karena Bawa Pasukan dan Logistik Militer

1 hari lalu

Baling-baling pesawat Smart Air yang ditembak oleh TPNPB-OPM di Bandara Sinak, Papua Tengah. Doc. Satgas Operasi Damai Cartenz.
TPNPB-OPM Klaim Penembakan Pesawat di Sinak karena Bawa Pasukan dan Logistik Militer

TPNPB-OPM mengklaim aksi penembakan pesawat Smart Air PK-SNH yang mendarat di Bandara Sinak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Senin, 8 Juli 2024 dilakukan karena ada pengedropan logistik militer Indonesia.


DPR dan TNI Sepakat Naikkan Uang Operasional Prajurit di Papua

2 hari lalu

KASAD TNI Jenderal Maruli Simanjuntak melintas dibelakang Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024. Rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tentang penambahan 23 kegiatan pinjaman dalam negeri (PDN) dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR dan TNI Sepakat Naikkan Uang Operasional Prajurit di Papua

Komisi I dan TNI menyepakati soal kenaikan uang operasional untuk prajurit yang bertugas di wilayah konflik.


Perjalanan Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat yang Divonis Bebas

2 hari lalu

Di sisi lain, Migrant Care melaporkan Terbit Rencana Peranginangin ke Komnas HAM dengan dugaan praktik perbudakan terkait temuan kerangkeng di rumahnya. Menurut temuan Migrant Care, kerangkeng berisi pekerja kebun kelapa sawit milik Terbit Rencana dan mengalami eksploitasi yang diduga kuat merupakan praktik perbudakan modern. Foto: Istimewa
Perjalanan Kasus Kerangkeng Manusia Eks Bupati Langkat yang Divonis Bebas

Eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin divonis bebas dalam perkara TPPO kerangkeng manusia di rumahnya.