Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Divonis 6 Tahun Bui

image-gnews
Direktur Utama PT. Bhanda Ghara Reksa (persero), Muhammad Kuncoro Wibowo, menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Kamis, 11 Januari 2024. Muhammad Kuncoro Wibowo, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Direktur Utama PT. Bhanda Ghara Reksa (persero), Muhammad Kuncoro Wibowo, menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Kamis, 11 Januari 2024. Muhammad Kuncoro Wibowo, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menghukum Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) Muhammad Kuncoro Wibowo enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. "Apabila tidak membayar, diganti dengan kurungan 12 bulan," kata ketua majelis hakim Djuyamto dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 10 Juni 2024.

Majelis hakim menyatakan Kuncoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial atau bansos Covid-19. Dalam pertimbangannya, hakim mengemukakan hal-hal yang meringankan hukuman Kuncoro yakni terdakwa berlaku sopan di persidangan, belum pernah dihukum, program penyaluran beras telah terlaksana dan telah sampai pada penerima KPM/KPH. Sedangkan hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara.

Kuncoro dianggap terbukti merekayasa pekerjaan konsultansi dengan menunjuk PT Primalayan Teknologi Persada sebagai konsultan PT Bhanda Ghara Reksa dalam penyaluran bansos beras Kementerian Sosial. Hakim menilai korupsi ini merugikan negara sejumlah Rp 127 miliar.

Vonis terhadap Kuncoro lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Sebelumnya, Jaksa KPK menuntut Kuncoro dengan pidana sembilan tahun penjara. Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) periode 2018–2021 ini juga didakwa membayar denda Rp 1 miliar subsider 12 bulan kurungan. 

Jaksa Penuntut Umum menilai Kuncoro tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan korupsi yang dilakukan selama periode pandemi Covid-19 juga menjadi pertimbangan memberatkan. “Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara keseluruhan,” imbuh jaksa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Oleh sebab itu, Kuncoro dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi dan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

AMELIA RAHIMA SARI | BAGUS PRIBADI

Pilihan Editor: Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Bos Rental Mobil Hingga Tewas di Pati

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mulai Usut Dugaan Korupsi di ASDP, KPK Sita 3 Mobil dan Periksa Para Mantan Direksi

8 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Mulai Usut Dugaan Korupsi di ASDP, KPK Sita 3 Mobil dan Periksa Para Mantan Direksi

KPK menyatakan telah melakukan sejumlah upaya paksa dalam kasus dugaan korupsi di perusahaan pelat merah PT ASDP.


KPK: 6.969 Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN

10 jam lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK: 6.969 Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta 6.969 calon anggota legislatif terpilih segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).


Tiga Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Semarang yang Diusut KPK

11 jam lalu

Petugas KPK memasuki lift bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Semarang seusai menggeledah ruangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa lantai 6 Gedung Moch Ikhsan kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Tiga Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Semarang yang Diusut KPK

KPK tengah mengusut dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang


Profil Wali Kota Semarang Hevearita alias Mbak Ita yang Tengah Disidik KPK

13 jam lalu

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram
Profil Wali Kota Semarang Hevearita alias Mbak Ita yang Tengah Disidik KPK

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita merupakan kader PDIP.


Wali Kota Semarang Hevearita Diperiksa KPK, Punya Harta 2 Motor dan Utang Rp 2,6 Miliar

14 jam lalu

Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita.
Wali Kota Semarang Hevearita Diperiksa KPK, Punya Harta 2 Motor dan Utang Rp 2,6 Miliar

KPK menggeledah dan memeriksa Wali Kota Semarang Hevearita. Berapa harta kekayaannya?


Usut 3 Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Geledah Kantor Dinsos dan Bappeda

14 jam lalu

Petugas KPK mengamankan koper seusai menggeledah sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Usut 3 Kasus Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Geledah Kantor Dinsos dan Bappeda

KPK tengah mengusut tiga dugaan kasus korupsi di Pemkot Semarang. Sejumlah kantor dinas dan badan di Balai Kota digeledah.


Lanjutkan Penggeledahan di Kantor Wali Kota Hevearita, KPK Periksa Sejumlah Kepala Dinas dan Badan

15 jam lalu

Sejumlah kepala dinas masuk ke ruangan di lantai 8 Gedung Moch Ihsan kompleks Balai Kota Semarang, Kamis, tempat pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. (ANTARA/I.C. Senjaya)
Lanjutkan Penggeledahan di Kantor Wali Kota Hevearita, KPK Periksa Sejumlah Kepala Dinas dan Badan

Setelah menggeledah kantor Wali Kota Hevearita, KPK juga memeriksa sejumlah kepala badan dan kepala dinas di Kota Semarang.


KPK Periksa Bendahara Setda Sidoarjo Kasus Gus Muhdlor

15 jam lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Mei 2024. Ahmad Muhdlor Ali, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan perkara operasi tangkap tangan KPK terhadap Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati, dalam tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri total sejumlah Rp2,7 miliar di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Periksa Bendahara Setda Sidoarjo Kasus Gus Muhdlor

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periksa seorang ASN dan karyawan swasta terkait dugaan korupsi pemerasan, penerimaan suap dan gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.


Geledah Kantor Wali Kota Hevearita, Penyidik KPK juga Geledah Ruang Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Semarang

15 jam lalu

Petugas KPK memasuki lift bersama sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Semarang seusai menggeledah ruangan Bagian Pengadaan Barang/Jasa lantai 6 Gedung Moch Ikhsan kompleks Balai Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam penggeledahan sejumlah ruangan gedung di kompleks Balai Kota Semarang, KPK mengamankan dua koper yang diduga terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang/jasa tahun 2023-2024 di lingkungan Kota Semarang, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan gratifikasi 2023-2024, sementara itu proses penyidikan masih berlanjut. ANTARA FOTO/Aji Styawan
Geledah Kantor Wali Kota Hevearita, Penyidik KPK juga Geledah Ruang Wakil Wali Kota dan Sekda Kota Semarang

KPK sejak Rabu menggeledah kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Hari ini sejumlah lokasi juga digeledah.


Geledah Kantor Wali Kota Hevearita, KPK Usut 3 Kasus Sekaligus: Korupsi Pengadaan, Gratifikasi dan Pemerasan

16 jam lalu

Pelaksana Tugas Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau biasa disapa Mbak Ita.
Geledah Kantor Wali Kota Hevearita, KPK Usut 3 Kasus Sekaligus: Korupsi Pengadaan, Gratifikasi dan Pemerasan

KPK telah menggeledah kantor Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu. Tiga kasus tengah disidik, korupsi pengadaan, gratifikasi dan pemerasan.