TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima laporan staf Sekretaris Jenderal Partai Indonesia Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto, Kusnadi, terhadap penyidik KPK Rossa Purbo Bekti.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro memastikan penanganan kasus Kusnadi tidak akan mengintervensi kasus yang sedang berjalan di KPK. "Komnas HAM tetap menghormati kewenangan KPK dalam memberantas korupsi dan penegakan hukum," ujar Atnike, Rabu, 12 Juni 2024.
Staf Hasto Kristiyanto itu melaporkan pemeriksaan dan penyitaan barang pribadinya ketika menemani Hasto di gedung KPK, Senin, 10 Juni 2024. Pada saat itu Hasto diperiksa sebagai saksi kasus suap mantan kader PDIP Harun Masiku. Kusnadi hanya menemani Hasto.
Namun, saat menunggu Hasto diperiksa di lantai dua KPK, Kusnadi dipanggil oleh penyidik KPK. Semula, penyidik KPK Rossa Purbo Bekti mengatakan, Kusnadi dipanggil oleh Hasto. Namun saat tiba di lantai dua, Kusnadi tahu bahwa penyidik itu berbohong.
Kusnadi tiba-tiba diperiksa selama tiga jam dan barang miliknya disita. Termasuk barang Hasto yang dititipkan kepadanya. Barang milik Kusnadi yang disita penyidik adalah satu gawai, buku rekening dan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) miliknya. Sementara barang Hasto yang juga disita, yaitu dua gawai dan buku catatan.
Atnike mengatakan, penanganan laporan Kusnadi merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Komnas HAM untuk memastikan perlindungan hukum. "Salah satunya hak atas keadilan bagi setiap warga negara," ujar dia. Termasuk dalam hal mendapat perlakuan yang adil di depan hukum.
Laporan Kusnadi diterima Atnike pada Rabu, 12 Januari 2024. Setelah penerimaan laporan itu, Atnike menegaskan perlu mendalami informasi yang disampaikan Kusnadi. Ia akan memanggil saksi-saksi yang dibutuhkan.
Dalam laporan itu, pihak pelapor meminta agar Komnas HAM memanggil pimpinan KPK, penyidik KPK Rossa Purbo Bekti, hingga Kapolri dan kuasa hukum Hasto yang mengetahui peristiwa tersebut.
Pilihan Editor: Top 3 Metro: Cerita KPK Nyaris Tangkap Hasto dan Harun Masiku di PTIK, Alasan Hakim Belum Buka Rekening Gaji Syahrul Yasin Limpo
