101. Penyuapan dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas
102. SOP razia lalu lintas tidak berjalan maksimal
103. Menguatnya narasi tidak maksimalnya pemahaman aparat soal peraturan lalu lintas
104. Tidak akuntabelnya pembuatan SIM
105. Ketidakpatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor
106. Terdapat dugaan jual-beli suku cadang kendaraan sitaan
107. Penyuapan dalam seleksi rekrutmen kepolisian
108. Lemahnya pengetahuan materi HAM dalam pendidikan Polri
109. Menguatnya narasi "Kuota anak Jenderal" dalam seleksi Kepolisian
110. Tes Keperawanan bagi Perempuan pada seleksi masuk Polri
111. Kekerasan dalam Pendidikan Polri
112. Singkatnya masa pendidikan Bintara Polri
113. Terdapat dugaan jual-beli jabatan di internal Polri
114. Tidak konsistennya penerapan sistem merit
115. Dugaan keberadaan perkubuan di internal Polri
116. Peralihan pembuatan SIM ke Kementerian Perhubungan
117. Isu keberadaan Konsorsium dalam tubuh Polri
118. Tarik ulur penyidik KPK dari Polri;
119. Lambannya penanganan kasus yang memiliki irisan kepentingan dengan Polri
120. Korupsi oleh perwira tinggi Polri
121. Overdosis dan kekeliruan implementasi Esprit de Corps
122. Terima suap dan/atau gratifikasi dari koruptor
123. Menguatnya narasi Obstruction of Justice dalam penanganan kasus korupsi
124. Terlibat politik praktis
125. Dugaan keterlibatan dalam pemenangan calon tertentu dalam Pemilu/ Pilkada;
126. Menguatnya narasi intervensi politik kekuasaan dalam kinerja Polri
127. Konflik prajurit TNI dan anggota Polri
128 Belum terbangunnya kemitraan konstruktif dengan Komisi III DPR RI
129. Tidak adanya pola sinergi dan peningkatan kapasitas anggota Polri dalam merespons produk hukum baru
130. Lemahnya sinergi Polri dengan institusi penegak hukum lain dalam penanganan korupsi
Pilihan Editor: Komnas HAM Catat Polri Jadi Institusi yang Paling Banyak Diadukan dengan 350 Kasus
