Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sepi di Pelantikan Nur Mahmudi  

image-gnews
Calon Walikota Depok pereode 2010-2015, Nur Mahmudi Ismail menunjukkan surat suara saat  pelaksanaan Pemilukada di TPS 125, Depok, Jawa Barat, (16/10). ANTARA/Prasetyo Utomo
Calon Walikota Depok pereode 2010-2015, Nur Mahmudi Ismail menunjukkan surat suara saat pelaksanaan Pemilukada di TPS 125, Depok, Jawa Barat, (16/10). ANTARA/Prasetyo Utomo
Iklan
TEMPO Interaktif, Depok

Diantara mereka yang alpa adalah Ketua DPRD Rintis Yanto yang berasal dari Fraksi Demookrat. Sidang akhirnya dipimpin wakil ketua, Prihandoko, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.


“Empat fraksi memang sepakat untuk tidak menghadiri pelantikan,” kata Babai Suhaimi, anggota Dewan dari Fraksi Golkar, ketika dihubungi terpisah. Keempat fraksi itu, selain Golkar, adalah PDI-P, Gerindra, dan Demokrat.


Hasan menduga Babai dkk menolak hadir terkait adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan surat keputusan KPUD terkait nomor 18 tentang penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah Depok. Namun, dia menambahkan, putusan tersebut belum berkekuatan hukum lantaran KPUD Depok mengajukan banding.


Di luar lokasi gedung DPRD, ratusan polisi serta pamong praja berjaga. Ratusan simpatisan sipil antara lain dari Forum Komunikasi Betawi dan Pemuda Pancasila juga ikut mengamankan proses pelantikan pasangan Nur Mahmudi Ismail - Idris Abdul Shomad.


ANANDA BADUDU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Warga Depok Demo Gudang Lazada, Minta Dana CSR Cuma Dikasih Rp 100 Ribu

23 Januari 2023

Sejumlah warga melakukan aksi dengan membawa poster di depan Gudang Lazada, Jatijajar, Depok, Jawa Barat, Senin, 23 Januari 2023. Aksi warga Jatijajar tersebut menuntut ianii pihak management PT Lastana Express Indonesia (Lazada) yang berkedudukan di wilayah Jatijajar yang akan melakukan penyerapan tenaga kerja dari warga sekitar dan kontribusi lingkungan ( CSR ). TEMPO/M Taufan Rengganis
Warga Depok Demo Gudang Lazada, Minta Dana CSR Cuma Dikasih Rp 100 Ribu

Warga Jatijajar, Kota Depok, mendesak Lazada mempekerjakan warga sekitar dan menggulirkan dana CSR untuk lingkungan.


Menteri Gamawan Pertahankan Nur Mahmudi Ismail

3 Juli 2013

Walikota Depok, Nur Mahmudi Isma'il. TEMPO/Subekti
Menteri Gamawan Pertahankan Nur Mahmudi Ismail

KPU Kota Depok batalkan penetapan pasangan calon wali kota yang bertarung pada 2010 lalu karena berdalih mengikuti putusan MA.


Tunggu Kepastian Hukum, Anggota Dewan Absen di Pelantikan Nur Mahmudi

26 Januari 2011

Tunggu Kepastian Hukum, Anggota Dewan Absen di Pelantikan Nur Mahmudi

Kita bukan menolak pelantikan. Tapi menunggu soal keputusan hukum. Ada persoalan hukum yang harus diluruskan.


Ketua DPRD Depok "Mengancam" Membuat Kasus CPNS

9 Maret 2010

Ketua DPRD Depok "Mengancam" Membuat Kasus CPNS

DPRD masih menunggu kinerja dari Komisi A yang dalam waktu dekat ini akan mendatangi Badan Kepegawaian Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk mencari kepastian tentang nasib para CPNS.


Dewan Kupang Desak MA Tindaklanjuti Gugatan Terhadap Bupati

24 Januari 2010

Dewan Kupang Desak MA Tindaklanjuti Gugatan Terhadap Bupati

"Saya sudah bersurat ke MA untuk terus memroses laporan DPRD Kupang terhadap Bupati Kupang," kata Ketua DPRD Kabupaten Kupang Melitus Ataupah di Kupang, Minggu (24/1).


Sengketa DPRD Poso dan Gubernur Bukan Wewenang Mahkamah Konstitusi

12 Maret 2007

Sengketa DPRD Poso dan Gubernur Bukan Wewenang Mahkamah Konstitusi

”Ini menjadi bagian dari muatan undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah," ujar Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Senin (12/3).


DPRD Depok Gagal Agendakan Sidang Interpelasi

15 November 2006

DPRD Depok Gagal Agendakan Sidang Interpelasi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok gagal mengendakan sidang paripurna hak interpelasi dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir dan pengesahan Anggaran Belanja Tambahan tahun anggaran 2006 hari ini.