TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis hak asasi manusia Usman Hamid meminta agar masyarakat Jakarta melakukan kontrol politik terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Cara itu bisa ditempuh melalui ruang publik digital, seperti Twitter dan Facebook.
"Perlu ada gerakan tagih janji gubernur lewat media yang efektif saat ini seperti Twitter ataupun Facebook," ujar Usman usai seminar publik Evaluasi Pasca Pemilukada DKI Jakarta, Selasa, 9 Oktober 2012.
Dia mengatakan, di ruang publik digital, visi dan misi Jokowi dan Ahok dapat dipantau dan dikritisi oleh masyarakat dengan percakapan sehari-hari. "Segala kepentingan publik bisa dibicarakan dengan bahasa sehari-hari dengan dimensi yang lebih rasional dan kritis," kata Usman.
Dia mencontohkan, ramainya dukungan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Twitter dapat mengumpulkan petisi agar kasus simulator SIM diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan ditangani Kepolisian Republik Indonesia.
Begitu pula pada saat pemilihan umum kepala daerah Jakarta yang berlangsung September lalu. Usman sempat membuat isu mengenai stop politik SARA yang seringkali digaungkan beberapa calon gubernur dan wakil gubernur pada saat kampanye. "Saat dilontarkan di media seperti Twitter, ternyata cukup efektif," katanya.
Untuk itu, menurut dia, ruang publik digital mesti dikelola sehingga dapat menghasilkan basis politik yang nyata. Karena pada saat ini, ada semacam transformasi ruang publik offline ke digital. "Internet saat ini memiliki relasi yang mistis pada demokrasi. Itu tergantung siapa pengguna Internetnya," ujarnya.
Ketika Pemilukada Jakarta putaran pertama, Usman mengakui memilih pasangan calon gubernur Faisal Basri dan Biem Benyamin. Dia pun mendata pendukung pasangan itu melalui Twitter dan bisa didata mencapai 27 ribu orang. Hasil "kegaduhan" di linimasa itu ternyata terbukti di dunia nyata. Hasilnya pun hampir sama, bahkan dapat menyaingi suara pasangan calon Gubernur Hidayat Nur Wahid-Didik Rachbini.
Dia menilai, media sosial memiliki prospek yang sangat besar untuk menggiring isu politik. "Meski tidak bisa menjawabnya, setidaknya bisa membicarakan hal politik dengan bahasa sehari-hari."
SUTJI DECILYA
Terpopuler:
Jokowi: Saya Belum Pasti Dilantik 15 Oktober
SBY Teken SK Pengesahan Jokowi Hari Ini
Bekas SMA Jokowi Gelar Doa Bersama
Kemendagri: Pelantikan Jokowi 15 Oktober
Panwaslu Terima Aduan Pelanggaran Hingga 7 Oktober
