TEMPO.CO, Jakarta--Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama 'Ahok' menyatakan bakal membuka sistem e-catalog untuk mempercepat proses lelang. Hal itu bakal diwujudkan sebagai kompensasi masa bantah yang dilakukan peserta lelang yang tidak menang. "Jadi sistem itu untuk kompensasi agar bisa lebih cepat realisasi proyek," katanya kepada Tempo, Rabu, 19 Juni 2013.
Menurut Ahok, sistem itu bakal memudahkan peserta lelang untuk merealisasikan proyek. Dengan sistem itu, dinas tinggal membeli secara online tanpa tender. Soalnya, semua peserta tender sudah memasukkan penawaran dan diketahui semua pihak. "Tinggal klik dan bisa beli, realisasinya juga lebih cepat pakai katalog elektronik itu," katanya.
Adapun soal target 97 persen serapan, Ahok menilai hal itu sangat mungkin saja diwujudkan. "Tergantung mereka, kalau mau bisa dan kalau merasa tidak bisa kembalikan kepada kami," ujarnya.
Dia juga memastikan cara itu bakal digunakan untuk mencopot kepala SKPD yang selama ini memang kinerjanya tidak maksimal. "Memang akan diganti semua, itu cara halusnya saja," ujar Ahok.
Sebelumnya, Gubernur Joko Widodo menyemprot 10 SKPD yang serapan anggaran sangat rendah. Padahal saat ini sudah memasukki enam bulan tahun anggaran 2013. Dia pun menargetkan agar tiap SKPD bisa menyerap anggaran hingga 97 persen karena tidak mau memiliki Sisa Lebih Penggunaan Anggaran lebih dari tiga persen.
DIMAS SIREGAR
Terhangat:
EDSUS HUT Jakarta | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah
Baca juga:
Ahok Minta Relawan PMI Ada di Setiap RT
Wali Kota Solo Menolak Penyaluran BLSM
BLSM Paling Cepat Dibagikan Juni
Jokowi Tak Setuju BLSM, Ini Kata Mendagri
