Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa yang Masuk Kategori Pelat Nomor Khusus?

image-gnews
Ilustrasi foto pelat nomor khusus. Foto: Instagram/ TMC Polda Metro Jaya
Ilustrasi foto pelat nomor khusus. Foto: Instagram/ TMC Polda Metro Jaya
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Registrasi dan Identifikasi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigadir Jenderal Yusri Yunus, memastikan, pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil-genap

"Kalau hari ini (aturannya) ganjil, terus dia punya nomor genap, tetap dilakukan penindakan tilang," kata Yusri dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) POM TNI Tahun 2024, yang digelar di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, pada Kamis, 2 Mei 2024.

Yusri menyebut kendaraan dinas yang memiliki pelat nomor 'ZZ' dibebaskan dari aturan ganjil genap jika memiliki kepentingan khusus. Jika dalam keadaan normal atau tidak memiliki kepentingan khusus, kendaraan dinas tetap harus mematuhi aturan ganjil genap.

Dia menjelaskan keadaan khusus yang dimaksud misalnya berkaitan dengan iring-iringan pengawalan polisi atau polisi militer. 

"Kapan nomor khusus ini yang ganjil genap tak berlaku? Untuk pejabat yang setiap pergerakannya dilakukan dengan pengawalan. Contoh, Panglima TNI, beliau pakai (pelat berkode) ZZT lalu dikawal, beliau punya (pelat nomor) ganjil, tetapi hari ini genap, tetap boleh melintas karena ada urgensi. Yang lain? Tetap dilakukan penindakan," kata Yusri.

Adapun saat ini, Korlantas telah mengeluarkan kebijakan untuk membatasi penggunaan pelat khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ'. Saat ini, pelat khusus itu hanya boleh digunakan oleh pejabat TNI, Polri, kementerian atau lembaga setingkat eselon I dan eselon II.

Pelat berkode 'ZZ' itu juga hanya untuk satu kendaraan dinas per satu orang pejabat. "Dulu kan begitu, satu orang bisa 4, 5, sampai 10, bahkan teman-temannya dipakaikan RF (kode sebelum diubah menjadi ZZ) semua," kata Yusri.

Apa itu pelat khusus dan bagaimana aturannya? 

Dilansir dari Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor dan Tanda Nomor Kendaran Bermotor Khusus dan Rahasia Bagi Kendaraan Bermotor Dinas, disebutkan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau TNKB adalah tanda berbentuk plat yang dipasang pada kendaraan bermotor dan berfungsi sebagai bukti registrasi, identifikasi kendaraan bermotor, berisikan nomor registrasi, serta masa berlaku yang diterbitkan oleh Polri dengan spesifikasi teknis tertentu.

Kemudian, disebutkan bahwa TNKB Khusus adalah registrasi khusus yang diterbitkan Polri untuk kendaraan bermotor dinas yang digunakan pejabat pemerintah. Adapun, TNKB Khusus diberikan kepada kendaraan bermotor dinas Pejabat TNI, Polri dan Instansi Pemerintahan: 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

a. eselon I;

b. eselon II; dan

c. eselon III.

Selain itu, TNKB Khusus kepada pejabat di lingkungan Polri dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dari Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Sementara untuk pejabat di lingkungan instansi pemerintah dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Satuan Intelijen Keamanan. 

Pejabat yang berwenang menerbitkan TNKB Khusus adalah: 

a. Direktur Lalu Lintas atau Dirlantas Polda Metro Jaya untuk tingkat pusat dan provinsi/kabupaten/kota di wilayah hukum Polda Metro Jaya; dan

b. Dirlantas Polda untuk tingkat provinsi/kabupaten/kota di wilayah hukum Polda masing-masing.

MICHELLE GABRIELA  | YOHANES MAHARSO

Pilihan Editor: Tak Kebal Aturan Ganjil-Genap, Apa Itu Pelat Khusus ZZ?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kompolnas Temukan Maraknya STNK dan Pelat Nomor Palsu di Lembaga Negara

8 menit lalu

Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol (Purn) Benny Josua Mamoto meninjau rumah wartawan yang terbakar di Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara, Selasa, 2 Juli 2024. Tim gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Tanah Karo masih mengusut pemicu kebakaran rumah milik wartawan yang menewaskan empat orang korban pada Kamis (27/6) lalu, serta memeriksa 16 saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian tersebut. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio
Kompolnas Temukan Maraknya STNK dan Pelat Nomor Palsu di Lembaga Negara

Kompolnas menemukan maraknya penggunaan pelat nomor dan STNK palsu di sejumlah institusi dan lembaga negara.


KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Setuju Prajurit TNI Berbisnis

3 jam lalu

KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat mengunjungi Gudmurah Kodam Jaya Ciangsana, di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, 31 Maret 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Setuju Prajurit TNI Berbisnis

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak setuju dengan usulan prajurit TNI boleh berbisnis. Yang penting tetap wajib apel pagi dan petang.


Tolak Rencana Wajibkan Asuransi Kendaraan Tahun Depan, Serikat Pekerja Angkutan: Tak Sebanding dengan Pendapatan Kami

16 jam lalu

Kepadatan kendaraan bermotor pada pagi hari di kawasan jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Dari besaran anggaran Rp6,9 triliun untuk penanganan kemacetan, sebanyak Rp4,9 triliun merupakan Public Service Obligation (PSO) yang akan difokuskan sebagai peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum. TEMPO/Tony Hartawan
Tolak Rencana Wajibkan Asuransi Kendaraan Tahun Depan, Serikat Pekerja Angkutan: Tak Sebanding dengan Pendapatan Kami

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan organisasinya menolak rencana ini karena akan menambah beban bagi pekerja angkutan berbasis aplikasi, seperti ojek online, taksi online, dan kurir.


Aturan Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor, Industri Asuransi Untung?

20 jam lalu

Pemerintah berencana menerapkan aturan wajib asuransi kendaraan bermotor.
Aturan Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor, Industri Asuransi Untung?

Pemerintah berencana menerapkan aturan wajib asuransi kendaraan bermotor. Industri asuransi menangguk untung


Investasi Fiktif Menyeret Anak Polisi di Bogor, Kasat Reskrim Ungkap Kasusnya Naik ke Penyidikan

1 hari lalu

Kasat Reskrim bersama Kepala Polresta Bocor, memberikan keterangan atas beberapa kasus yang dirilis di Mapolres Kota Bogor Jl. Kapt. Muslihat, Kota Bogor. Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/M.A MURTADHO
Investasi Fiktif Menyeret Anak Polisi di Bogor, Kasat Reskrim Ungkap Kasusnya Naik ke Penyidikan

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan korban, ujar Luthfi, ternyata memang tidak ada proyek yang dijanjikan alias investasi fiktif.


Fakta-fakta Wacana Ganjil Genap 24 jam di Jakarta

1 hari lalu

Petugas kepolisian melarang pengendara mobil berplat nomor genap memasuki Jalan MH Thamrin di kawasan Bundaran Monas, Jakarta, Jumat, 13 Agustus 2021. Pemprov DKI Jakarta menerapkan sistem ganjil genap di delapan ruas jalan di Jakarta pada pukul 06.00-20.00 WIB. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Fakta-fakta Wacana Ganjil Genap 24 jam di Jakarta

Ganjil genap 24 jam pernah diusulkan oleh salah satu angggota DPRD DKI Jakarta. Berikut fakta-fakta soal wacana tersebut.


Terpopuler: Kontroversi Kendaraan Wajib Asuransi, Respons Erick Thohir dan Jokowi usai Whoosh Dituding Rugikan Wika

1 hari lalu

Kendaraan melintas di Jalan Bulevar, Summarecon, Bekasi, 19 Juli 2024. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seluruh kendaraan bermotor di Indonesia wajib ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. TEMPO/Fajar Januarta
Terpopuler: Kontroversi Kendaraan Wajib Asuransi, Respons Erick Thohir dan Jokowi usai Whoosh Dituding Rugikan Wika

Berita terpopuler bisnis pada Ahad, 21 Juli 2024 dimulai dari penolakan PKS atas rencana pemerintah mewajibkan asuransi kendaraan bermotor.


Badan Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Ditemukan, Operasi SAR Fokus Cari Jenazah Pilot AKP Arif Rahman Saleh

3 hari lalu

Tim Search And Rescue (SAR) gabungan kembali memulai operasi pencarian puing Helikopter BO-105 P-1103 milik Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri yang jatuh di Perairan Manggar Kabupaten Belitung Timur dua tahun lalu atau tepatnya pada Ahad, 27 November 2022. Dokumentasi Tim SAR.
Badan Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Ditemukan, Operasi SAR Fokus Cari Jenazah Pilot AKP Arif Rahman Saleh

Ia menyebutkan target utama penyelaman kali ini berfokus terhadap pilot yang berada di dalam helikopter.


Tim SAR Selami Lokasi Penemuan Puing Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Timur 2 Tahun Lalu

3 hari lalu

Tim Search And Rescue (SAR) gabungan kembali memulai operasi pencarian puing Helikopter BO-105 P-1103 milik Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri yang jatuh di Perairan Manggar Kabupaten Belitung Timur dua tahun lalu atau tepatnya pada Ahad, 27 November 2022. Foto/istimewa
Tim SAR Selami Lokasi Penemuan Puing Helikopter Polri yang Jatuh di Belitung Timur 2 Tahun Lalu

Pilot helikopter AKP Arif Rahman Saleh menjadi satu-satunya korban yang jenazahnya belum ditemukan hingga saat ini.


Polisi Tangkap Satu Lagi Tersangka Jaringan Online Scam Internasional yang Beroperasi di Dubai

3 hari lalu

Konferensi pers kasus penipuan daring internasional dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskim mengungkap adanya jaringan online scam internasional yang dioperasikan dari Dubai. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Polisi Tangkap Satu Lagi Tersangka Jaringan Online Scam Internasional yang Beroperasi di Dubai

Total kerugian yang diakibatkan operasi online scam dari jaringan internasional tersebut mencapai Rp 1,5 triliun.