Wali Kota Tangerang Juga Tolak Sodetan Cisadane  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jembatan Satria penghubung utaman kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang terlihat dari udara yang membentang di atas Sungai Cisadane, Tangerang (28/5).  TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Jembatan Satria penghubung utaman kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang terlihat dari udara yang membentang di atas Sungai Cisadane, Tangerang (28/5). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.CO, Tangerang - Wali Kota Tangerang Arif Rachadiono Wismansyah menolak proyek sodetan Kali Ciliwung-Cisadane yang kembali digulirkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sebelumnya, penolakan disampaikan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar Zuklkarnain.

    Arief mengaku harus kompak dengan Bupati Tangerang karena ini menyangkut kemaslahatan hidup warga Tangerang secara keseluruhan. "Rasanya hal itu (sodetan) tidak layak dilakukan mengingat bukan hanya Kota Tangerang yang akan terkena dampak banjir, tapi juga Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang," ujar Arief, Selasa, 21 Januari 2014.

    Menurut Arief, belum disodet saja, empat kecamatan; Karawaci, Cibodas, Periuk, dan Jatiuwung; sudah terkena dampak banjir yang berasal dari Kali Cisadane. Apalagi kalau Kali Ciliwung disodet ke Kali Cisadane, kata dia, tentunya akan memberikan dampak banjir yang lebih luas.

    Arief berharap rencana penanganan banjir dapat dilakukan secara komprehensif. Ia juga berharap ada opsi lain di luar proyek sodetan untuk menangani banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

    Adapun Bupati Tangerang Ahmed Zaki meminta agar pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum melakukan normalisasi Kali Cisadane. "Kami sudah minta normalisasi Cisadane berkali-kali ke Kementerian PU, tapi hingga saat ini belum terealisasi," kata Zaki.

    Mestinya sebelum membahas sodetan, kata dia, normalisasi sungai dari hulu ke hilir dilakukan. Misalnya, dilakukan pengerukan, juga pada pinggirnya dibuat tanggul sehingga kuat menahan luapan air. Zaki mengingatkan agar penanganan banjir dilakukan secara terstruktur, masif, dan berkesinambungan. "Jangan hanya membahas dan mencari solusi pada saat banjir datang," ujarnya.

    AYU CIPTA

    Berita terpopuler:
    SBY Sakit Hati Tak Jadi Wapres Mega
    Curhat SBY Soal Hubungannya dengan Mega
    7 Ekspresi Sewot Ani SBY di Instagram
    Istilah Akil Soal Suap: Emas 3 Ton dan Uang Kecil
    Akil Dituding Bermain di Sengketa Pilkada Bali


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.