Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kurikulum 2013, Hampir Separuh Guru Bekasi Gaptek  

Siswa-siswi Sekolah Dasar kelas 1 mengikuti Orientasi Sekolah di SD Negeri 01 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta, Senin (15/7). Pemerintah menerapkan pelaksanaan pertama kali kurikulum baru untuk tahun ajaran 2013-2014 di 6.326 sekolah di 33 provinsi seluruh Indonesia pada 15 Juli 2013. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Siswa-siswi Sekolah Dasar kelas 1 mengikuti Orientasi Sekolah di SD Negeri 01 Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta, Senin (15/7). Pemerintah menerapkan pelaksanaan pertama kali kurikulum baru untuk tahun ajaran 2013-2014 di 6.326 sekolah di 33 provinsi seluruh Indonesia pada 15 Juli 2013. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Bekasi - Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bekasi mencatat sekitar 40 persen guru di sekolah negeri tak memahami dan menguasai kemampuan teknologi informasi guna mendukung penerapan kurikulum 2013. (Baca: Percetakan Tak Selesaikan Buku Kurikulum 2013)

Wakil Ketua PGRI Kota Bekasi Dudung Abdul Qodir menyebutkan jumlah guru PNS di wilayah setempat mencapai 4.500. Dari jumlah itu, sekitar 3.000-an ialah guru yang mengajar di sekolah dasar negeri. Rata-rata yang tak paham teknologi ialah guru yang mengajar di sekolah dasar.

"Berdasarkan data, satu sekolah dasar ada 3-4 guru tidak paham," kata Dudung kepada Tempo, Rabu, 13 Agustus 2014. Menurut dia, dalam satu sekolah dasar terdapat sekitar 7-8 guru PNS. Sedangkan guru bantu hanya 2-3 orang. "Setiap guru memegang satu kelas."

Karena itu, ia akan memberdayakan guru bantu agar membantu memberikan ilmu tentang TI. "Kebanyakan guru yang tak paham usianya rata-rata 40 tahun ke atas," ujar Dudung. Mereka, kata dia, di sekolah hanya fokus mengajar, sedangkan penilaiannya secara manual. Padahal, dalam kurikulum 2013 yang diterapkan, semuanya dilakukan secara online. (Baca: Ahok Tak Sepakat Penerapan Kurikulum 2013)

Dudung mendesak dinas pendidikan setempat supaya memberikan pelatihan kepada guru yang tak paham TI tersebut. Ia juga meminta kepada seluruh guru, baik di sekolah dasar, menengah pertama, maupun atas, memiliki perangkat komputer sendiri. "Sekarang wajib memiliki karena seluruh data harus di-input untuk penilaian kepada siswa," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Bidang Bina Program Dinas Pendidikan Kota Bekasi Agus Enaf mengatakan pihaknya meminta gugus dan KKG di setiap sekolah dasar untuk memberikan pembelajaran kepada setiap guru. "Ini tuntutan, semua guru wajib bisa," kata Agus.

Karena itu, kata dia, Dinas Pendidikan mewajibkan setiap guru mempunyai perangkat komputer berikut jaringan Internet-nya. "Karena sudah menjadi kebutuhan," ujar Agus. "Kami juga akan mengadakan komputer di setiap sekolah." (Baca: Alasan Buku Kurikulum 2013 Terlambat Dicetak)

ADI WARSONO



Berita Lainnya:
Begini Robin Williams Saat Pertama Ditemukan  
Tim Hukum Jokowi Percaya Diri Soal Saksi Prabowo  
Saksi Prabowo Mengaku ke MK Telah Diancam  
'Presiden ISIS' Ditangkap di Cilacap  

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Jeroan RUU Sisdiknas: Perbedaan Sisdiknas dan Kurikulum di RUU Sisdiknas

30 Agustus 2022

Konferensi pers PB PGRI terkait hilangnya ayat TPG dalam RUU Sisdiknas secara daring, di Jakarta, Ahad 28 Agustus 2022. ANTARA/Indriani
Jeroan RUU Sisdiknas: Perbedaan Sisdiknas dan Kurikulum di RUU Sisdiknas

RUU Sisdiknas yang diajukan oleh Kemendikbudristek memuat beberapa perbedaan tentang Kurikulum dan Sisdiknas. Simak penjelasannya


PTM 100 Persen, Guru Diimbau Lakukan Asesmen Diagnostik Siswa

17 Juli 2022

Mendikbud Nadiem Makarim ketika bermalam di rumah salah satu guru di Kalimantan Utara. Dok. Kemdikbud
PTM 100 Persen, Guru Diimbau Lakukan Asesmen Diagnostik Siswa

Hal itu perlu dilakukan guru karena selama masa pandemi peserta didik belajar berbeda-beda sehingga level kemampuannya beragam.


Pro Kontra Kurikulum Merdeka Besutan Nadiem Makarim

14 Februari 2022

Ilustrasi kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Pro Kontra Kurikulum Merdeka Besutan Nadiem Makarim

Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru mengatur waktu pelajaran. Hal ini memungkinkan karena target pemenuhan jam belajar dibuat per tahun


Ini Hal Baru dari Kurikulum Merdeka Besutan Nadiem Makarim

14 Februari 2022

Siswa saat mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN Ciracas 11 Pagi, Jakarta, Selasa 8 Februari 2022. Saat ini, DKI masih menerapkan PTM di sekolah 50 persen dari kapasitas sesuai aturan pemerintah pusat. TEMPO/Subekti.
Ini Hal Baru dari Kurikulum Merdeka Besutan Nadiem Makarim

Satriwan Salim menerangkan Kurikulum Merdeka yang baru saja diluncurkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak jauh berbeda dengan Kurikulum 2013.


Apa Itu Merdeka Belajar: Tersebab Survei Jebloknya Matematika dan Literasi Siswa

13 Februari 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim saat meninjau pembelajaran tatap muka di Kota Bandung, Senin 17 Januari 2022. Nadiem menekankan bahwa perundungan dan kekerasan harus di lingkungan sekolah harus dihapuskan. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Apa Itu Merdeka Belajar: Tersebab Survei Jebloknya Matematika dan Literasi Siswa

Kurikulum ini menjadi bagian dalam program Merdeka Belajar episode 15.


Terapkan Kurikulum Merdeka, Nadiem Siapkan Angket untuk Sekolah

11 Februari 2022

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021. Rapat ini juga membahas Laporan pengembangan/tindak lanjut rapat kerja tanggal 20 Januari 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan Kurikulum Merdeka, Nadiem Siapkan Angket untuk Sekolah

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengatakan akan ada angket untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.


Nadiem Makarim Luncurkan Program Merdeka Belajar, Tak Ada Paksaan ke Sekolah

11 Februari 2022

Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim memberikan sambutan dalam peluncuran buku penguatan moderasi beragama yang diselenggarakan Kementerian Agama, Rabu 22 September 2021. (ANTARA/Asep Firmansyah/Youtube-Pendis Channel)
Nadiem Makarim Luncurkan Program Merdeka Belajar, Tak Ada Paksaan ke Sekolah

Nadiem Makarim menyatakan dalam Merdeka Belajar tidak ada lagi peminatan di SMA. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat.


Kementerian Agama Minta Guru Madrasah Siap Terapkan Kurikulum Prototipe

2 Februari 2022

Guru mengajar pada hari pertama sekolah tatap muka di Madrasah Aliyah Negeri 1 Aceh Barat, Aceh, Senin 20 Juli 2020. Guna mencegah penyebaran COVID-19, pihak sekolah membagi siswa menjadi dua kelompok, yakni kelompok pertama belajar di sekolah dan lainnya belajar di rumah. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas
Kementerian Agama Minta Guru Madrasah Siap Terapkan Kurikulum Prototipe

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kementerian Agama, Muhammad Zain, meminta guru madrasah siap menerapkan kurikulum prototipe.


Kurikulum Gendut, Nadiem: Dampak Kurikulum Dijadikan Penitipan

20 Januari 2022

Nadiem Makarim bersama guru honorer yang ditumpanginya menginap. Foto: Instagram Nadiem Makarim.
Kurikulum Gendut, Nadiem: Dampak Kurikulum Dijadikan Penitipan

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan materi yang sedikit akan membuat pembelajaran berkualitas.


Kementerian Pendidikan Beri Tiga Opsi Kurikulum untuk Sekolah Hingga 2024

19 Januari 2022

Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Nadiem Makarim memberikan sambutan dalam peluncuran buku penguatan moderasi beragama yang diselenggarakan Kementerian Agama, Rabu 22 September 2021. (ANTARA/Asep Firmansyah/Youtube-Pendis Channel)
Kementerian Pendidikan Beri Tiga Opsi Kurikulum untuk Sekolah Hingga 2024

Mulai tahun ini hingga 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan tiga opsi kurikulum yang dapat diterapkan.