TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Tauifk mengatakan Koalisi Merah Putih tak akan memprotes keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam memilih wakilnya untuk memimpin Ibu Kota. (Baca: Dapat Pesan BBM, Ahok: Mega Setuju Djarot)
Sebab, langkah Ahok dalam memutuskan siapa yang akan menjadi partnernya dilindungi oleh undang-undang. "Itu hak Ahok. Mau dia tunjuk siapa yang jadi wakil. Mau istri dia, mau dari partai, mau dari mana, itu hak dia," ujar Tauifk kepada Tempo, Selasa, 2 Desember 2014. (Baca: Jadi Wakil Gubernur DKI, Djarot Terganjal Izin)
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Ahok berhak memilih siapa yang menjadi wakilnya. Taufik menekankan DPRD tak berwenang untuk turut campur. "Demikian juga seharusnya, partai tak ikut campur dalam keputusan itu," ujar Taufik. "Biar saja Ahok yang tentukan." (Baca: Djarot, Doyan Blusukan dan Anti-Mal)
Taufik menganggap sikap PDIP, yang ngotot menyorongkan nama untuk menjadi wakil Ahok, merupakan upaya yang wajar. Sebab, PDIP dianggap berjasa memajukan Ahok. "Yang namanya partai meminta balas budi, itu kan wajar," ujarnya. Secara politis, ia mengaku tak kaget dengan langkah PDIP tersebut. (Baca: Ahok Bisa Suruh Orang Ini Kerjakan Tugas Wagub)
Ketika ditanya soal nama Djarot yang santer diberitakan menjadi pilihan orang nomor dua di Jakarta itu, Taufik juga pasrah. "DPRD harus dukung, itu sudah sesuai dengan undang-undang," ujarnya. Taufik mengklaim dukungan dari Dewan terhadap Djarot akan tetap mengalir sepanjang memang untuk memperjuangkan kepentingan warga Jakarta. (Baca juga: Ahok Kepincut Djarot karena Bokek)
DINI PRAMITA
Topik terhangat:
Golkar Pecah | Wakil Ahok | Kasus Munir | Susi Pudjiastuti
Berita terpopuler lainnya:
FPI Pilih Gubernur Jakarta Fahrurrozi. Siapa Dia?
Risiko jika Jokowi Tenggelamkan Kapal Ilegal
Muhammad, Nama Bayi Lelaki Terpopuler di Inggris
