Uji Coba Rupiah per Kilometer di DKI Mulai April

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Terlihat perangkat alat sensor Elektronic Road Pricing (ERP) di Jalan Rasuna Said, Jakarta, 30 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    Terlihat perangkat alat sensor Elektronic Road Pricing (ERP) di Jalan Rasuna Said, Jakarta, 30 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.COJakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Benjamin Bukit mengatakan proyek purwarupa penerapan pembayaran rupiah per kilometer bagi angkutan umum akan dimulai April 2015. Trayek yang akan diuji coba adalah Kopaja S66 rute Blok M-Manggarai.

    "Selama tiga bulan ini, kami akan buat konsepnya," kata Benjamin di Balai Kota, Selasa, 27 Januari 2015. (Baca: Beroperasi Januari 2015, Ini Rute Trans Anggrek)

    Benjamin menuturkan sistem pembayaran rupiah per kilometer bertujuan mengintegrasikan operasional angkutan umum. Operator angkutan yang ikut bergabung akan menerima pembayaran dari PT Transportasi Jakarta. Pembayarannya diatur berdasarkan jarak yang ditempuh selama beroperasi dalam sehari. 

    Artinya, ujar Benjamin, sistem tersebut menghilangkan budaya ngetem yang kerap dilakukan sopir. Metode pembayaran rupiah per kilometer membuat sopir angkutan umum di DKI Jakarta menerima gaji bulanan dan tak perlu menyerahkan uang setoran. "Kalau tak mengetem, berarti tidak ada kemacetan," ujarnya. (Baca: Motor Dilarang Lewat HI, Kurir Sepeda Panen Order)

    Benjamin menjelaskan, kajian sistem ini dibantu oleh konsultan dari The Indonesia Infrastructure Initiative yang dibiayai oleh Australian Aid. Setelah kajian selesai, PT Transportasi Jakarta akan melakukan finalisasi perhitungan pembayaran jarak yang ditempuh. "MRT harus finalisasi karena biayanya variatif," kata Ahok.

    LINDA HAIRANI 



    Baca juga:
    Sandera Penunggak Pajak, Berapa Biayanya ?
    Kasus Gratifikasi Budi Gunawan, KPK: Saksi Mangkir
    Awal Tahun, 29 Pegawai Pajak Dihukum
    Ini Alasan Kemenhub Izinkan AirAsia QZ8501 Terbang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.