Banjir Kiriman, Warga Kampung Pulo Diminta Waspada  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menggendong anaknya dengan menggunakan ban saat menerobos banjir yang merendam kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur, 27 Desember 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Warga menggendong anaknya dengan menggunakan ban saat menerobos banjir yang merendam kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur, 27 Desember 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator penjaga pintu air Manggarai, Pardjono, mengimbau warga di Kampung Pulo untuk waspada pada dinihari nanti. Sebab, diperkirakan ada banjir kiriman dari Bogor, setelah melewati pintu air Katulampa dan Depok yang datang pada pukul dua dinihari.

    "Warga harus waspada dengan banjir kiriman ini," kata Pardjono, Senin, 9 Februari 2015.

    Pardjono optimistis air kiriman dari Depok dan Katulampa tak akan membuat Manggarai meluap parah. Sebab, tanggul di Banjir Kanal Barat sudah diperkuat dan ditinggikan hingga satu meter. "Semua pompa air juga berfungsi maksimal," kata dia. Pintu air sendiri, menurut dia, sudah dibuka loss sejak beberapa hari lalu.

    Sementara itu, BNPB telah memberikan peringatan dini kepada warga di sekitar bantaran Sungai Ciliwung sejak tiga jam lalu. "Masyarakat di Kampung Pulo, Gang Arus, dan Pengadegan harus waspada," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

    Sementara itu, di sekitar aliran Kali Krukut, masyarakat Pondok Raya, Pasar Mampang, Pulau Raya, Jati Padang, Cipete Selatan, Pondok Labu, Benhil, dan RS Mintoharjo harus ekstra-waspada.

    "Masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran Kali Pesanggrahan juga harus waspada," kata Sutopo. "Terutama untuk masyarakat Cirendeu Indah, Sepolwan, Deplu, IKPN, Ulujami, Perdatam, Tanah Kusir, Cipulir, Cidodol, Kedoya, Perum Kelapa Dua, dan Pos Pengumben," ujarnya.

    DINI PRAMITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.