Cara ICW Telusuri Program Siluman di APBD Jakarta

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Meme #SaveAhok yang mendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bermunculan setelah DPRD mengajukan hak angket mengenai rancangan APBD DKI 2015. Ahok dan DPRD tidak sependapat mengenai rincian APBD. Menurut Ahok terdapat

    Meme #SaveAhok yang mendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama bermunculan setelah DPRD mengajukan hak angket mengenai rancangan APBD DKI 2015. Ahok dan DPRD tidak sependapat mengenai rincian APBD. Menurut Ahok terdapat "dana siluman" di dalamnya. Facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesian Corruption Watch menelisik "dana siluman" dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah DKI Jakarta 2015.

    Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, mengatakan organisasinya juga sedang menyisir APBD sebelumnya. "Kami juga sedang mengumpulkan data APBD 2014 ke bawah," katanya saat dihubungi, Senin, 2 Maret 2015.

    Firdaus mengatakan ICW sedang menggali proyek-proyek DKI yang sudah terealisasi pada 2014 dan tahun-tahun sebelumnya. Mulai dari proses penganggaran hingga penerimaan barang. Mereka membandingkan data dan informasi yang diperoleh dari banyak sumber, seperti LPSE, akta notaris, dan laporan masyarakat.

    ICW, kata dia, mengevaluasi apakah pengadaan yang dilakukan dibutuhkan atau tidak. Jika tidak, bisa jadi ada penyimpangan di dalamanya.

    ICW juga meihat apakah realisasi barang dengan harga yang dianggarkan wajar atau tidak. Jika harga barang yang diadakan ternyata tak sesuai dengan anggaran, bisa jadi ada penggelembungan.

    "Kami juga melihat fisik barang tersebut, apakah sesuai dengan volume dan spesifikasi yang dianggarkan atau tidak," ujarnya. Jika ditemukan perbedaan, kata dia, ICW akan melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menggandeng ICW untuk menelisik "dana siluman" APBD 2015. Dana itu ditemukan dari RAPBD yang dibuat DPRD dan versi pemerintah yang dirancang dengan sistem e-budgeting. Menurut dia, selisihnya cukup banyak, sekitar Rp 12,1 triliun.

    Firdaus mengatakan dana siluman sebanyak itu wajar. Soalnya, APBD DKI saja mencapai Rp 73 triliun. "Separuh lebihnya digunakan untuk pengadaan barang dan jasa," katanya.

    NUR ALFIYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.