Dilaporkan Ahok ke KPK, Lulung: Gua Kagak Takut  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru foto mengambil gambar saat Ahok (kiri) berbincang dengan Lulung di acara Lebaran Betawi di Monas, Jakarta, 14 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    Juru foto mengambil gambar saat Ahok (kiri) berbincang dengan Lulung di acara Lebaran Betawi di Monas, Jakarta, 14 September 2014. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana menyatakan akan meladeni manuver Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang meminta penyelesaian masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 DKI Jakarta lewat Komisi Pemberantasan Korupsi. "Gua kagak ada takut," ujarnya kepada Tempo, Rabu, 4 Maret 2015.

    Lulung mengatakan tak akan menghindari proses hukum yang ditangani KPK. Pria yang biasa disapa Lulung itu menilai persoalan ini sudah mengarah kepada fitnah.

    "Saya tegaskan, saya dan anggota Fraksi PPP di DPRD tak akan menarik dukungan memakai hak angket karena ini sudah berkaitan dengan fitnah dan prosedur yang dilanggar Ahok," katanya.

    Anggaran siluman dalam APBD 2015 dilaporkan Gubernur Basuki kepada KPK. Dugaan itu berpangkal dari dokumen APBD versi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta yang menganggarkan sejumlah proyek yang tidak sesuai dengan kebutuhan dengan pagu anggaran lebih tinggi daripada harga pasar. Dari hasil audit, total dana yang diselundupkan mencapai Rp 12,1 triliun.

    Lulung tak membantah tudingan yang menyatakan adanya proyek titipan dari anggota DPRD. "Kami punya hak untuk itu," ujarnya. Menurut dia, pengadaan barang sangat mungkin diusulkan oleh DPRD atas dasar masukan masyarakat.

    "Usulan itu disampaikan secara terbuka dan melibatkan lembaga swadaya masyarakat," katanya.

    Wawancara selengkapnya baca majalah Tempo edisi 9-16 Maret 2015.

    RIKY FERDIANTO | SYAILENDRA PERSADA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.