Ahok: Rakyat Bisa Lihat Politikus Mana yang Hambat APBD 2015

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama para wakil ketua DPRD DKI Jakarta, usai rapat paripurna hak angket di gedung DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Hasil Rapat paripurna resmi mengajukan hak angket atas Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok, setelah para anggota dewan setuju mengajukan hak angket. TEMPO/Dasril Roszandi

    Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi (tengah) bersama para wakil ketua DPRD DKI Jakarta, usai rapat paripurna hak angket di gedung DPRD DKI Jakata, 26 Februari 2015. Hasil Rapat paripurna resmi mengajukan hak angket atas Gubernur Basuki T Purnama atau Ahok, setelah para anggota dewan setuju mengajukan hak angket. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi tenggat kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta hingga Jumat, 20 Maret 2015, pukul 24.00, untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015.

    Tjahjo yang mantan Sekjen PDI Perjuangan ini, berharap rapat yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan pimpinan DPRD Jakarta dapat mencapai titik temu. Dia tidak menjelaskan sikapnya andai kata Ahok, panggilan akrab Gubernur Basuki, dan pimpinan Dewan tidak sepakat.

    Kepada wartawan di Balai Kota, Ahok menjelaskan Peraturan Daerah APBD 2015 cukup ditandatangani ketua dan satu wakil ketua DPRD periode 2014-2019.

    Jika tidak ada satu pun wakil ketua yang tidak mau tanda tangan perda, ujar Ahok, berarti mereka menghambat APBD. "Kalau memang tidak setuju seluruh rakyat akan melihat bahwa wakil ketua ini tidak menyetujui," kata Ahok.

    Ketua DPRD Jakarta saat ini adalah Prasetyo Edi Marsudi dari Fraksi PDI Perjuangan. Dia didampingi empat wakil ketua, yakni M. Taufik (Fraksi Gerindra), Triwisaksana (Fraksi PKS),  Abraham 'Lulung' Lunggana (Fraksi PPP), dan Ferriyal Sofyan (Fraksi Partai Demokrat).

    Gubernur Basuki tidak mempermasalahkan jika akhirnya harus menggunakan plafon APBD 2014. Namun, syaratnya tetap satu: menggunakan sistem e-budgeting.

    Menurut dia, sistem tersebut membuat proses penganggaran sangat transparan. "Semua bisa dibuka. Sekarang kekurangannya di mana, DPRD bisa kunci juga. Wartawan semua terlibat, Rp 12 triliun sudah diakui tidak masuk akal sudah dicoret," kata Ahok

    Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik mengatakan, Dewan mulai menggelar rapat pada Jumat, 20 Maret 2015, pukul 14.30. Agenda rapat menentukan sikap apakah setuju atau tidak dengan  Rancangan Perda APBD DKI 2015. "Kalau Gubernur mau pakai APBD 2014, kita turuti," ujarnya.

    ERWAN HERMAWAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.