Ahok Ajak Ainun 'Kawal Pemilu' Buat Aplikasi Kawal APBD  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memperlihatkan dokumen setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 27 Februari 2015. Kedatangan Ahok untuk menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti usulan anggaran APBD DKI senilai Rp 12,1 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengajak pengelola situs www.kawalpemilu.org, Ainun Nadjib, bekerja sama. Ahok menjelaskan, bentuk kerja sama itu berupa pembuatan aplikasi dan situs sederhana agar warga Ibu Kota bisa memantau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    "Saya minta bantuan beliau," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 15 April 2015. Hal itu disampaikan Ahok setelah menggelar pertemuan dengan Ainun.

    Ahok menuturkan kelak aplikasi itu bisa diakses oleh masyarakat yang awam terhadap sistem penganggaran yang rumit. Aplikasi itu bertugas menampilkan semua proses penyusunan anggaran. Dengan begitu, warga bisa mengawal prosesnya sejak musyawarah perencanaan pembangunan hingga APBD dicairkan.

    Ahok menuturkan pembuatan aplikasi ini merupakan salah satu cara melibatkan warga dalam melaksanakan program pembangunan di Jakarta. Warga dapat mengawasi penyusunan dan penggunaan anggaran secara langsung. Aplikasi ini bisa menjadi pilot project bagi semua provinsi di Indonesia.

    Saat yang bersamaan, Ainun mendukung ide Ahok untuk melibatkan warga dalam mengawal penggunaan APBD. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Ahok mengenai teknis dan mekanisme aplikasi yang akan dibuat. "APBD harus dikawal end-to-end," kata Ainun.

    LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.