Soal Direksi PAM Jaya, Ahok: Emang Susah Cari Orang Jujur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama  (Ahok). TEMPO/Dasril Roszandi

    Wakil Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.COJakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan pergantian direksi PD PAM Jaya akan berlangsung tahun ini. Penyebabnya, menurut Ahok, kinerja direksi mengecewakan lantaran perusahaan gagal mencegah pencurian air di PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) sebagai mitra kerja. "Kami curiga PD PAM Jaya sebenarnya tahu," kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 29 April 2015.

    Seperti diketahui, sejak tahun 1997, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui PT Perusahaan Air Minum Jaya (PAM Jaya) melakukan kerja sama dengan dua perusahaan asing untuk mengelola air di Ibu Kota. Palyja mengelola air untuk wilayah Jakarta bagian barat. Sedangkan PT Aetra Air Jakarta ditunjuk untuk mengelola air di wilayah Jakarta bagian timur. Batas pengelolaan air oleh kedua perusahaan itu ialah Sungai Ciliwung.

    Ahok mengatakan direksi tak mengambil langkah konkret ihwal pencurian air yang terjadi di PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Terlebih, Ahok sudah memperingatkan PAM Jaya tentang kasus tersebut sejak menjabat sebagai wakil gubernur. Kasus terbaru, produsen air minum kemasan dengan merek dagang Anita mencuri air dari Palyja untuk memproduksi air minum. Praktek ini diduga dijalankan selama empat tahun.

    Ahok menjelaskan telah memberikan masa toleransi untuk membuktikan perbaikan kinerja direksi selama hampir tiga tahun. Masa tersebut juga bertepatan dengan masih berlangsungnya proses peradilan gugatan dari Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Pergantian direksi, ujar Ahok, di tengah proses peradilan menimbulkan banyak risiko. Salah satunya, pertanggungjawaban yang harus dilakukan para anggota direksi menyangkut kontrak kerja sama dengan Palyja.

    Selain itu, Ahok mengaku kesulitan menemukan calon pengganti para direksi yang kompeten membenahi manajemen di PAM Jaya. "Emang susah sekali mencari orang jujur," ujar Ahok.

    LINDA HAIRANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.