TEMPO.CO, Depok - Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad, menyarankan agar Pemerintah Kota Depok duduk bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk membahas masalah lima situ yang dianggap telah hilang dari peta Depok. “Masalah lima situ itu harus diproses dan diminta pertanggungjawabannya. Harus diketahui kapan alih fungsinya,” kata Hasbullah kepada Tempo seperti dimuat di Koran Tempo hari ini.
Selama permasalahan situ tersebut belum ada titik temu, setiap dilakukan pembahasan Peraturan Daerah RTRW Kota Depok 2012-2032, kelima situ tersebut selalu diabaikan atau ditunda dengan catatan khusus. “Artinya, situ tersebut masih dianggap ada,” kata dia. Kelima situ yang diklaim Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih ada adalah Situ Ciming di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukma Jaya; Situ Bunder di Pondok Duta, Kecamatan Cimanggis; Situ Telaga Subur di Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoranmas; Situ Lembah Gurame di Taman Lembah Gurame, Kecamatan Pancoranmas; dan Situ Cinere di Kecamatan Cinere.
Dalam pembahasan yang diharapkan berlangsung dalam waktu dekat, kata Hasbullah, perlu sinkronisasi data di antara pemerintah Kota Depok dan Bagian Aset Provinsi Jawa Barat serta Kabupaten Bogor. Sebab, situ merupakan aset negara dan bila beralih fungsi, harus dikembalikan ke fungsi semula. “Bahkan masalah ini direkomendasikan diselesaikan ke tingkat yudikatif yang lebih tinggi," ucapnya.
Menurut Hasbullah, sebelum Depok membikin turunan RTRW berupa Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), situ-situ tersebut harus sudah teridentifikasi. Sebab, Perda RDTR harus jelas memberikan gambaran kelima situ tersebut. Setelah teridentifikasi, semua pihak harus melacak ke lapangan. “Bila ada penyalahgunaan kewenangan atas perubahan situ, harus dicari siapa yang bertanggung jawab,” ucapnya. Misalnya, bila saat serah-terima aset lahan situ tersebut sudah beralih fungsi pada 1984, yang bertanggung jawab adalah Kabupaten Bogor. “Karena Depok lepas dari Bogor pada 1999.”
Kepala Biro Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Barat Aripin mengatakan kelima situ tersebut tercantum pada peta Hindia Belanda. Hanya, keberadaannya saat ini tidak terlihat jelas. “Kelima situ masih tercatat di sistem barang inventarisir provinsi,” ujarnya.
Kepala Seksi Pemetaan Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Depok Putri Mirmasari mengatakan, dalam pembahasan RDTR, dari 31 situ yang didata, kelima situ ditunda lantaran telah beralih fungsi menjadi perumahan. “Yang kami terima saat penyerahan aset dari Kabupaten Bogor hanya ada 26 situ,” kata Putri. Sedangkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan data luas area kelima situ. “Satu-satunya cara hanya memberikan catatan bahwa lokasi itu eks situ,” kata dia.
Ketua Panitia Khusus III tentang Raperda RDTR DPRD Kota Depok, Hamzah, mengatakan pihaknya akan mulai melakukan pembahasan awal pada 9-11 November mendatang. “Pansus belum berani bicara banyak sebelum pembahasan detail dengan dinas terkait,” ujarnya.
IMAM HAMDI
