Ahok Ingin Swakelola Sampah DKI, Dewan: Bisa Babak Belur  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Triwisaksana. Triwisaksana.com

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana ragu akan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Kebersihan, untuk melakukan swakelola sampah setelah memutuskan kontraknya dengan PT Godang Tua Jaya dan PT Navigate Organic Energy Indonesia. "Kalau kami sih ragu itu berhasil. Akan babak belur kalau swakelola," ujarnya saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 12 November 2015.

Menurut Triwisaksana, Dinas Kebersihan DKI Jakarta memiliki track record yang kurang baik dalam mengelola sampah. "Kita kan tahu Dinas Kebersihan selalu masalah dalam loading sampah di dalam kota. Lalu, soal pengiriman sampah ke Bantargebang, bisa dikatakan Dinas Kebersihan sudah 'termehek-mehek'. Buktinya, bermasalah terus soal kualitas truk yang pada akhirnya berujung penolakan warga," tuturnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu juga berujar, Dinas Kebersihan DKI Jakarta belum memiliki pengalaman dalam mengelola sampah secara mandiri. "Selain itu, akan ada tumpang-tindih kewenangan. Harusnya pemerintah sebagai regulator, sementara pengelolaannya, biarkan pihak ketiga yang ngerjain," ujarnya.






Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

3 hari lalu

Rancangan Perda Kota Religius Depok Ditolak Kemendagri, Wakil Wali Kota Ingin Tahu Alasannya

Kemendagri tidak mengabulkan Rancangan Perda Kota Religius Depok dan wakil wali kota ingin tahu alasannya.


Pengelolaan Sampah ITF Sunter Hasilkan Listrik 35 MW, Kurangi 30 Persen Sampah Jakarta

16 hari lalu

Pengelolaan Sampah ITF Sunter Hasilkan Listrik 35 MW, Kurangi 30 Persen Sampah Jakarta

Jakpro menyebutkan proyek Fasilitas Pengelolaan Sampah atau ITF Sunter di Jakarta Utara mampu menghasilkan energi listrik sekitar 35 MW.


Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

21 hari lalu

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

23 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

23 hari lalu

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.


Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

23 hari lalu

Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

PKB Jawa Timur akan memanggil Anang Ahmad Syaifuddin yang meletakkan jabatannya setelah viral video ia tak lancar saat melafalkan Pancasila.


Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

29 hari lalu

Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

Ratusan massa mahasiswa demo tolak kenaikan BBM di Makassar. Terjadi bentrok antarwarga, tapi mahasiswa tak terprovokasi.


Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

29 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

Koalisi mahasiswa se-Kota Palangka Raya melakukan demo tolak kenaikan BBM hingga melakukan pengepungan Gedung DPRD Kalimantan Tengah, kemarin.


Rekomendasi Pansus DPRD Kota Batam untuk 10 OPD

44 hari lalu

Rekomendasi Pansus DPRD Kota Batam untuk 10 OPD

Rekomendasi dibacakan saat rapat paripurna pada Jum'at, 12 Agustus 2022.


Pemaksaan Jilbab SMAN 1 Banguntapan Bantul, DPRD DIY: Copot Kepala Sekolah dan Oknum Guru

4 Agustus 2022

Pemaksaan Jilbab SMAN 1 Banguntapan Bantul, DPRD DIY: Copot Kepala Sekolah dan Oknum Guru

Kalangan DPRD DI Yogyakarta mendesak pemerintah daerah bersikap tegas terkait dugaan pemaksaan penggunaan jilbab yang terjadi di SMAN 1 Banguntapan.