TEMPO.CO, Jakarta - Dukungan dari berbagai partai untuk bakal calon Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, dalam pilkada DKI 2017 rupanya tidak membuat Teman Ahok, kelompok pendukung Ahok, gentar. Juru bicara Teman Ahok, Singgih Widiyastono, mengatakan timnya akan terus bekerja mengumpulkan satu juta kartu tanda penduduk (KTP) buat Ahok.
"Sampai saat ini, kami masih bekerja seperti biasa," ujar Singgih kepada Tempo, Senin, 23 Mei 2016. Sejumlah partai, seperti Partai NasDem dan Partai Hati Nurani Rakyat, telah menyatakan dukungan resmi buat Ahok. Belakangan, Partai Golongan Karya juga turut mendukung mantan Bupati Belitung Timur itu.
Baca juga:
Heboh Kontribusi Reklamasi: Tiga Skenario Nasib Ahok
Geger Daging Manusia Dijadikan Kornet, Ini Penampakannya
Singgih menilai banyaknya dukungan dari partai sebagai apresiasi lantaran kinerja Ahok cemerlang. Menurut dia, tak masalah bila partai mendukung Ahok, asal tak mengusung jagonya secara resmi di Komisi Pemilihan Umum. Dia yakin Ahok teguh berada di jalur independen. "Kami tetap yakin dan terus mengumpulkan KTP," ucap Singgih.
Pada Senin, 23 Mei 2016, Teman Ahok sudah menjaring 874.763 KTP. Singgih menargetkan pada Juni 2016 sudah terkumpul satu juta KTP yang nantinya akan diserahkan ke KPU DKI Jakarta. Sejauh ini, tutur Singgih, proses pengumpulan KTP berjalan lancar, meski masih ada beberapa pendukung yang salah kira soal pemakaian meterai.
Sebelumnya, KPU sempat mengusulkan penggunaan meterai pada lembar dukungan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Namun usul tersebut batal karena dinilai merugikan calon yang berada di jalur independen. Akhirnya, penggunaan meterai disepakati hanya untuk setiap kelurahan.
Amalia Ayuningtyas, juru bicara Teman Ahok, mengaku tak mempersoalkan aturan itu. Menurut dia, lebih irit menyediakan meterai untuk tiap kelurahan dibanding perorangan.
Jika satu meterai untuk satu kelurahan, pihaknya hanya membutuhkan dana sekitar Rp 1,65 juta untuk menyediakan meterai, karena di Jakarta terdapat 276 kelurahan. Sedangkan untuk penggunaan meterai perorangan, setidaknya dibutuhkan duit Rp 6 miliar untuk sekitar satu juta penduduk. "Jadi tak masalah, karena kembali ke Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015," tuturnya.
Menanggapi soal dukungan dari partai, langkah Ahok tak berubah. Dia menyatakan akan tetap berada di jalur independen. "Tetap kita harus menghargai Teman Ahok yang kumpulkan KTP. Itu yang perlu saya sampaikan ke teman-teman juga ke partai," katanya.
Ditemui di ruang kerjanya, calon wakil gubernur yang digandeng Ahok, Heru Budi Hartono, mengaku mendukung segala langkah yang diambil Ahok. Dia pun siap mundur dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DKI apabila terpilih dalam pilkada 2017.
DEVY ERNIS
Baca juga:
Heboh Kontribusi Reklamasi: Tiga Skenario Nasib Ahok
Geger Daging Manusia Dijadikan Kornet, Ini Penampakannya
