TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan penerapan electronic road pricing (ERP) jauh lebih efektif dari pembatasan kendaraan ganjil-genap dalam mengurai kemacetan di jalan Jakarta. Ahok mengklaim ERP bisa mengurai kemacetan hingga 80 persen. Pembatasan ganjil-genap hanya berpengaruh 20 persen.
"Paling cocok itu ERP. Dengan begitu kita bisa tekan sampai 80 persen juga bisa. Tergantung tarif, kalau ini (pembatasan ganjil-genap) enggak bisa," kata Ahok di Balai Kota, Senin, 25 Juli 2016.
Meskipun seharusnya pembatasan ganjil-genap seharusnya bisa mengurangi jumlah kendaraan sebesar 50 persen, Ahok mengatakan saat di lapangan bukan tidak mungkin terjadi kecurangan. Adapun kendala yang mungkin terjadi, salah satunya adalah munculnya nomor pelat kendaraan palsu. Selain itu, kebijakan tersebut bukan tidak mungkin mengundang masyarakat untuk memiliki mobil lebih dari satu.
Hari ini, Ahok berencana menandatangani peraturan gubernur tentang ERP yang mengatur pembatasan kendaraan dengan sistem jalan berbayar. Dengan begitu, pelelangan sudah bisa dilakukan. "Mungkin hari ini (tanda tangan) kalau keburu. Mudah-mudahan besok atau lusa sudah lelang. Itu lebih penting," kata Ahok.
Ahok menginginkan pembangunan ERP sesuai standar internasional dan sudah digunakan oleh banyak negara dengan standar yang jelas. "Isinya saya mau standar best practice dipakai di seluruh dunia. Jadi di dunia paling banyak pakai yang mana. Jadi standarnya harus jelas," tutur Ahok.
Meskipun Ahok mengizinkan pihak swasta untuk turut terlibat dalam pembangunan infrastruktur ERP, dalam pengelolaannya Ahok enggan menyerahkan pengoperasian ERP kepada swasta. Menurut dia, sebaiknya ERP dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
"Dan ini bukan swasta. Duitnya masuk ke kami (Pemprov) semua. Intinya swasta yang pasang. Nanti, kami cicil bayar ke dia. Enggak ada bagi hasil bayar saja," katanya.
LARISSA HUDA
