Rencana Mogok Angkot di Kota Tangerang Batal  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas polisi membubarkan paksa angkot  R 07 rute Malabar Binong yang mensweeping angkot lainnya di Karawaci, Tangerang, Banten, 2 September 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    Petugas polisi membubarkan paksa angkot R 07 rute Malabar Binong yang mensweeping angkot lainnya di Karawaci, Tangerang, Banten, 2 September 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

    TEMPO.COJakarta - Ratusan sopir angkutan umum yang tergabung dalam Kelompok Kerja Sub Unit (KKSU) T03 jurusan Poris Plawad-Cadas, Kota Tangerang, membatalkan rencana aksi mogok massal, hari ini, Rabu, 8 Maret 2017.

    Batalnya aksi demo dengan tuntutan utama menolak semua angkutan online ini setelah dilakukan perundingan antara para sopir angkutan, Dinas Perhubungan Kota Tangerang, dan Polres Metro Tangerang Kota di Kantor Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Selasa malam, 7 Maret 2017. "Aksi demo kami batalkan setelah ada kesepakatan antara dinas perhubungan dan Polres," ujar Ketua KKSU T03 Jumroni kepada Tempo, Rabu.

    Isi kesepakatan itu, kata Jumroni, dinas perhubungan dan Polres Metro Tangerang Kota bersedia meneruskan tuntutan mereka kepada pengelola angkutan online. "Tuntutan kami agar taksi online dan ojek online yang menjamur ditertibkan karena sangat berdampak pada penurunan pendapatan para sopir angkutan di Kota Tangerang," ujarnya.

    Menurut Jumroni, keberadaan angkutan online tidak hanya mengikis pendapatan mereka hingga 50 persen lebih setiap harinya. "Tapi ikut menyusutkan jumlah armada angkutan karena sepi dan akhirnya banyak pengusaha angkutan yang bangkrut," katanya.

    Baca: Aturan Taksi Online Berlaku Mulai 1 Oktober 2016

    Dia mencontohkan, jumlah armada yang tergabung dalam KSU T03 trayek Poris Plawad-Cadas yang semula berjumlah 375 unit, dalam setahun terakhir menyusut hingga 225 unit. "Sejak taksi dan ojek online beroperasi bebas, banyak anggota kami mengeluhkan sulitnya mendapat setoran Rp 100 ribu per hari. Meski diturunkan Rp 60 ribu per hari, banyak yang tidak bisa mencapai target karena penumpang sepi," kata Jumroni.

    Untuk itu, kata Jumroni, karena keberadaan angkutan berbasis aplikasi itu sangat mengancam kehidupan mereka. Para sopir angkutan meminta pemerintah melakukan tindakan penertiban dan melarang angkutan online beroperasi di Kota Tangerang. "Bagaimanapun, keberadaan kami jauh lebih lama daripada mereka."

    Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Tangerang Kota Ajun Komisaris Besar Ojo Ruslani mengapresiasi sikap para sopir angkutan umum yang membatalkan aksi demo hari ini. "Ini berjalan sesuai dengan harapan kami agar masyarakat tetap terlayani," katanya.

    Menurut dia, rencana aksi demo sopir angkutan di 29 trayek di Kota Tangerang ini pasti akan membuat repot masyarakat. "Untuk itu, kami meminta para sopir angkutan agar kami diberi kesempatan menyampaikan aspirasi mereka dengan syarat mereka tidak mogok dan mereka bersedia," katanya.

    Meski ada informasi pembatalan aksi, Ruslani mengatakan polisi tetap membuat persiapan antisipasi dengan menyiagakan 25 angkutan di rute-rute tertentu untuk mengangkut penumpang angkutan umum.

    JONIANSYAH HARDJONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.