Menuai Protes, Pembatasan Ganjil-Genap di Tol Batal Diuji Coba  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepadatan kendaraan dekat proyek pembangunan jalur light rail transit (LRT) Jabodetabek di pinggir jalan tol Jakarta-Cikampek KM 14, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, 23 Desember 2016. TEMPO/Ariesant

    Kepadatan kendaraan dekat proyek pembangunan jalur light rail transit (LRT) Jabodetabek di pinggir jalan tol Jakarta-Cikampek KM 14, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, 23 Desember 2016. TEMPO/Ariesant

    TEMPO.COJakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) belum akan menguji uji coba rencana penerapan ganjil-genap di jalan tol Cikampek-Jakarta. "Tidak ada uji coba apa-apa,” kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono, Sabtu pekan lalu, 20 Agustus 2017.

    Sebelum diuji coba, BPTJ masih akan menampung masukan dari semua pemangku kepentingan yang akan diadakan di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. "Kami baru akan mengadakan FGD (focus group discussion) Kamis nanti (24 Agustus 2017)," ucap Bambang.

    Baca:
    Mengurai Macet di Tol Cikampek Lewat Sistem Ganjil Genap 
    Sistem Ganjil-Genap di Tol Cikampek Dianggap Salah Sasaran 

    BPTJ akan melihat aspirasi yang berkembang dalam kelompok diskusi itu. “Pemerintah mengambil kebijakan tentu harus melibatkan masyarakat," kata Bambang. Pekan lalu, Bambang mengatakan uji coba ganjil-genap di Jalan Tol Bekasi Barat hingga Cawang, Jakarta Timur, bakal dilakukan pada bulan ini.

    Wacana itu, kata Bambang, dicetuskan untuk mengatasi kemacetan di jalan tol akibat pembangunan proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) serta jalan tol elevated di koridor jalan tol Jakarta-Cikampek. Juga untuk "memaksa" pengendara kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum. Namun rencana itu menuai banyak protes. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menilai pembatasan jumlah kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di jalan tol ngawur.

    Baca juga:
    Kemacetan Jakarta Kian Parah, Menteri Darmin: Bersepeda...
    Jokowi Serahkan Sertifikat Pulau Reklamasi C dan D kepada...

    Sebab, kata Tulus, rencana itu bertentangan dengan aturan tentang jalan tol Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam aturan itu disebutkan jalan tol adalah jalan bebas hambatan. "Tidak ada rambu-rambu lalu lintas yang sifatnya menjadi penghambat, termasuk lampu pengatur lalu lintas," ujarnya.

    Tulus meminta pemerintah memperbaiki dan membangun terlebih dahulu angkutan umum yang sifatnya terpadu sebelum menentukan kebijakan.

    ADI WARSONO | LUCIANA | DEVY ERNIS


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H