TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, menganggap eksekutif keliru karena telah memotong anggaran belanja langsung sekitar Rp 10 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016.
Menurut dia, jika anggaran belanja langsung dipotong sebesar itu, banyak usulan kegiatan milik satuan perangkat kerja daerah yang dicoret. "Kalau banyak yang dicoret, mau bangun apa?" kata politikus Partai Gerindra ini di gedung DPRD, Selasa, 20 Oktober 2015.
Dalam APBD, anggaran belanja langsung umumnya digunakan untuk kegiatan pembangunan usulan satuan kerja perangkat daerah. Sedangkan belanja tidak langsung digunakan untuk pengeluaran rutin, seperti gaji dan tunjangan. Dalam RAPBD 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,9 triliun.
Menurut Prabowo, jumlah anggaran belanja tak langsung tahun depan melonjak dibandingkan tahun ini, yang hanya sekitar Rp 19 triliun. "Kalau kami hitung anggarannya sekitar 38 persen dari total APBD," ucap anggota Komisi Infrastruktur ini.
Biasanya, ujar Prabowo, anggaran belanja tidak langsung tak melebihi 30 persen. "Mau gaji tinggi semua pegawai negeri sipil?" tuturnya.
Sekretaris Daerah Saefullah menjamin pembangunan di Jakarta tak akan terganggu meski anggaran belanja langsung dikurangi Rp 10 triliun. Menurut dia, kegiatan yang dihapus bukanlah kegiatan yang menyangkut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. "Kalau yang prioritas, kami utamakan."
Ihwal melonjaknya belanja tidak langsung, Saefullah mengatakan anggaran sebesar itu tak semata untuk gaji pegawai. Di mata anggaran itu, dana bantuan sosial, hibah, dan biaya tak terduga juga masuk di sana. "Kalau belanja pegawai cuma Rp 19 triliun," ujarnya.
ERWAN HERMAWAN
