Dugaan Korupsi Pemerintah Kota Semarang, KPK Jadwalkan Pemeriksaan Hevearita Gunaryanti Rahayu Kamis Ini
Reporter
Mutia Yuantisya
Editor
Suseno
Rabu, 31 Juli 2024 21:20 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu untuk diperiksa pada Kamis, 1 Agustus 2024, dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang. "KPK berharap saudari HGR akan hadir besok," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika, Rabu, 31 Juli 2024.
Pemanggilan Hevearita besok merupakan penjadwalan ulang pemeriksaan yang sudah disetujui oleh penyidik lantaran ia tidak hadir pada agenda pemeriksaan 30 Juli 2024. Perempuan yang karib disapa Ita itu absen karena ada menghadiri rapat paripurna yang sudah terjadwal. “Yang bersangkutan kemarin sudah menyampaikan surat permintaan penjadwalan ulang di tanggal 1 Agustus 2024,” ujar Tessa.
Tessa mengatakan, Hevearita tak hadir karena harus menghadiri rapat Paripurna DPRD Kota Semarang soal pengesahan APBD Perubahan 2024. Sementara suami Ita yang juga Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri, telah diperiksa oleh tim penyidik KPK hari ini. Alwin diperiksa sekitar tiga jam.
Berdasarkan pantauan Tempo, Alwin datang ke Gadung Merah Putih KPK pada pukul 10.00 WIB dan keluar pada pukul 12.56 WIB. Didampingi oleh ajudannya, Alwin tak banyak bicara. “Pokoknya mengikuti hukum, sesuai hukum aja. Kita pokoknya negara hukum, kita patuh pada hukum,” kata dia usai pemeriksaan.
Kendati demikian, politikus PDIP itu mengaku dirinya sudah menerima Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan korupsi di Pemerintah Kota Semarang. “Nggih (iya),” tuturnya.
Terbaru dalam kasus ini, KPK telah menggeledah 66 lokasi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Penggeledahan ini dilakukan pada 17–25 Juli 2024.
“Penyidik telah melakukan kegiatan penggeledahan terhadap 10 rumah pribadi, 46 kantor dinas atau OPD (organisasi perangkat daerah) pemerintah Kota Semarang, kantor DPRD Jawa Tengah, 7 kantor perusahaan swasta, dan 2 kantor pihak lainnya,” kata Tessa ketika ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Juli 2024.
DEFARA DHANYA PARAMITHA
