Komnas HAM Rampungkan Pemantauan Lapangan Kasus Penembakan Terduga 3 Anggota OPM di Puncak Jaya

Reporter

Antara

Selasa, 13 Agustus 2024 09:45 WIB

Komisionar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Uli Parulian Sihombing Sihombing (tengah), dan Anis Hidayah (satu dari kiri), serta tim kuasa hukum Vina Dewi Arsita, memberi pernyataan kepada awak media, di kantor Komnas HAM, pada Senin, 27 Mei 2024, soal pengaduan terkait kelompok rentan perempuan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada Agustus 2016 silam. TEMPO/Advist Khoirunikmah.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI berkomitmen untuk terus memantau perkembangan peristiwa penembakan tiga orang terduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Selasa, 16 Juli lalu. “Komnas HAM berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan akan mengumumkan hasil akhir pemantauan serta rekomendasi kepada publik setelah semua informasi terkumpul dan dianalisis secara menyeluruh,” ucap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin, 12 Agustus 2024.

Komnas HAM, kata Uli, telah melaksanakan serangkaian pemantauan lapangan terkait peristiwa tersebut pada 6–10 Agustus 2024. Komnas HAM telah meminta keterangan dari berbagai pihak, mengumpulkan dokumen terkait, serta melakukan peninjauan langsung ke lokasi kejadian.

“Di tempat peristiwa tersebut, Komnas HAM melakukan permintaan keterangan secara langsung dengan keluarga korban dan para saksi, dan mengumpulkan barang bukti yang diperlukan,” kata Uli.

Komnas HAM juga meninjau lapangan ke tempat peristiwa kerusuhan usai penembakan itu, yakni di depan RSUD Mulia Puncak Jaya dan meminta keterangan secara langsung kepada para saksi dan tenaga kesehatan. “Dalam proses pemantauan ini, Komnas HAM telah menemukan sejumlah fakta dan informasi yang akan ditindaklanjuti secara menyeluruh guna memastikan hak-hak korban dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” ujarnya,

Sebagai bagian dari langkah tindak lanjut, Komnas HAM berencana untuk meminta keterangan pihak terkait lainnya untuk melengkapi dan memperjelas temuan yang sudah ada. “Hal ini penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keakuratan dalam penanganan kasus ini serta untuk menyusun rekomendasi yang baik,” ucap Uli.

Komnas HAM, menurut Uli, menghargai langkah-langkah yang diambil oleh forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), pemimpin komunitas agama maupun adat, serta masyarakat setempat dalam menciptakan kondisi yang kondusif. “Tindakan cepat dan tepat dari semua pihak yang terlibat menjadi kunci utama dalam menjaga harmoni sosial,” ucapnya.

Sebelumnya, Kapendam XVII Letkol Inf Chandra Kurniawan membenarkan anggota TNI menembak tiga terduga anggota OPM pimpinan Teranus Enumbi di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. "Memang benar, anggota Satgas Yonif RK 753/AVT, Selasa malam (16 Juli), sekitar pukul 19.45 WIT, melakukan penindakan dengan menembak terduga anggota OPM pimpinan Teranus Enumbi," kata Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Chandra Kurniawan dalam keterangan tertulisnya di Jayapura, Rabu, 17 Juli 2024.

Chandra menjelaskan insiden itu berawal dari adanya dugaan keberadaan Teranus Enumbi bersama beberapa anggotanya memasuki pemukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya dengan membawa senjata api. Satgas Yonif RK 753/AVT kemudian merespons dugaan itu dengan melakukan penindakan terhadap gerombolan OPM tersebut.

Saat akan ditangkap, anggota OPM melakukan perlawanan dengan mengeluarkan tembakan ke arah prajurit, sehingga dibalas untuk melumpuhkan mereka. Tiga orang terduga OPM yang tewas adalah SW (33), YW (41), dan DW (36). Di tempat kejadian peristiwa juga ditemukan satu pucuk senjata api jenis pistol rakitan serta bendera Bintang Kejora.

"Pimpinan OPM Teranus Enumbi berhasil lolos melarikan diri," kata Chandra tentang Teranus Enumbi yang merupakan salah satu pimpinan OPM yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) polisi terkait penyerangan ke aparat keamanan tahun 2018.

Pilihan Editor: Penuntut Umum Cecar Hubungan Gazalba Saleh dan Fify Mulyani di Sidang Pencucian Uang

Advertising
Advertising

Berita terkait

Komnas HAM Sebut Kepolisian Aktor Paling Sering Muncul di Kasus Dugaan Pelanggaran HAM

3 jam lalu

Komnas HAM Sebut Kepolisian Aktor Paling Sering Muncul di Kasus Dugaan Pelanggaran HAM

Komnas HAM kembali menyoroti kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian selama aksi Peringatan Darurat Kawal Putusan MK pada akhir Agustus lalu

Baca Selengkapnya

Percobaan Pembunuhan Donald Trump Lagi, Berikut Fakta-faktanya

15 jam lalu

Percobaan Pembunuhan Donald Trump Lagi, Berikut Fakta-faktanya

Terduga pelaku upaya pembunuhan Donald Trump di lapangan golf, belakangan diketahui bernama Ryan W Routh berusia 58 tahun. Apa motifnya?

Baca Selengkapnya

Top 3 Hukum: Jubir Tegaskan Kaesang Nebeng Teman yang Pergi ke Amerika, TNI Ragukan Alasan Kemanusiaan TPNPB-OPM

17 jam lalu

Top 3 Hukum: Jubir Tegaskan Kaesang Nebeng Teman yang Pergi ke Amerika, TNI Ragukan Alasan Kemanusiaan TPNPB-OPM

Kuasa Hukum Kaesang Pangarep, Nasrullah menjelaskan ada 4 penumpang lain dari pihak pemilik pesawat jet pribadi itu.

Baca Selengkapnya

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

23 jam lalu

Semester I 2024, Komnas HAM Soroti Konflik Agraria di IKN dan Kriminalisasi Aktivis HAM Lingkungan

Komnas HAM mengungkap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama semester I 2024. Dari konflik agraria, kriminalisasi hingga UKT.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Catat Polri Jadi Institusi yang Paling Banyak Diadukan dengan 350 Kasus

1 hari lalu

Komnas HAM Catat Polri Jadi Institusi yang Paling Banyak Diadukan dengan 350 Kasus

Dari total 1.227 kasus yang diterima Komnas HAM, sebanyak 350 di antaranya melibatkan Polri.

Baca Selengkapnya

TNI Ragukan Alasan Kemanusiaan TPNPB-OPM di Balik Rencana Pembebasan Pilot Susi Air

1 hari lalu

TNI Ragukan Alasan Kemanusiaan TPNPB-OPM di Balik Rencana Pembebasan Pilot Susi Air

TNI meminta TPNPB-OPM untuk tidak memanfaatkan rencana pembebasan pilot Susi Air sebagai ajang mencari simpati.

Baca Selengkapnya

TNI Bantah Serang Markas TPNPB-OPM yang Ditempati Pilot Susi Air

1 hari lalu

TNI Bantah Serang Markas TPNPB-OPM yang Ditempati Pilot Susi Air

TNI membantah telah menyerang markas TPNPB-OPM di Alguru, Papua Pegunungan yang menjadi tempat pilot Susi Air Philip Mark Marthens disandera.

Baca Selengkapnya

Permintaan TPNPB-OPM ke Pemerintah Indonesia soal Pembebasan Pilot Susi Air, Apa Saja?

1 hari lalu

Permintaan TPNPB-OPM ke Pemerintah Indonesia soal Pembebasan Pilot Susi Air, Apa Saja?

TPNPB-OPM mengumumkan proposal pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens. Berikut permintaannya ke pemerintah Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Perlindungan Aktivis Lingkungan, KLHK Akan Koordinasi dengan LPSK, Komnas HAM dan Polisi

2 hari lalu

Soal Perlindungan Aktivis Lingkungan, KLHK Akan Koordinasi dengan LPSK, Komnas HAM dan Polisi

KLHK akan berkoordinasi dengan Komnas HAM, LPSK dan polisi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap aktivis lingkungan.

Baca Selengkapnya

Kapuspen TNI Sebut Militer Indonesia Siap Bekerja Sama dengan OPM untuk Bebaskan Pilot Susi Air

2 hari lalu

Kapuspen TNI Sebut Militer Indonesia Siap Bekerja Sama dengan OPM untuk Bebaskan Pilot Susi Air

Hariyanto mengungkapkan, bahwa militer Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh pihak untuk membebaskan pilot Susi Air.

Baca Selengkapnya