TEMPO.CO, Jakarta - Akhir-akhir ini, kabar pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP) mencuat di sejumlah kalangan warga Jakarta. Melalui media sosial, mereka mengeluhkan identitasnya telah dicatut secara sepihak untuk dukungan calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen atau perseorangan, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Meski isu tersebut sedang menjadi sorotan, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta tetap menyatakan bahwa Dharma Pongrekun-Kun Wardana memenuhi syarat, sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta 2024.

Hal ini disampaikan Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata usai acara Rapat Pleno Penetapan Pemenuhan syarat calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, pada Senin, 19 Agustus 2024. Keputusan itu dibacakan Wahyu pada pukul 23.25 WIB.

“Kami mengeluarkan Surat keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Tentang pemenuhan syarat Dukungan untuk pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardana,” kata Wahyu, Senin.

Anggota KPU Jakarta, Dody Wijaya, menyatakan bahwa pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana telah memenuhi syarat dukungan yang diperlukan untuk mendaftar dalam Pilgub Jakarta. Duet Dharma-Kun telah memenuhi syarat dengan mengumpulkan 677.468 data warga.

Isu pencatutan identitas ini mengingatkan masyarakat dengan mantan gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Berbeda dengan Dharma-Kun yang terseret isu pencatutan KTP, pada 2016 Ahok justru berjuang keras untuk bisa mengumpulkan satu juta KTP agar dapat maju dalam Pilkada Jakarta 2017.

Bahkan, pendukung Ahok membuat kelompok relawan yang diberi nama Teman Ahok untuk mengumpulkan dukungan masyarakat Jakarta, beberapa bulan sebelum Pilkada Jakarta dimulai. Lebih lanjut, berikut kisah relawan Teman Ahok yang kumpulkan satu juta KTP, namun gagal digunakan karena Ahok masuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.

Kisah Relawan Teman Ahok

Saat awal kemunculannya, tim relawan Teman Ahok dinilai banyak masyarakat sebagai sebuah perusahaan yang dibuat untuk menggalang dukungan bagi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menanggapi hal itu, juru bicara Teman Ahok, Amalia Ayuningtyas menyatakan bahwa Teman Ahok murni merupakan jejaring relawan pendukung Ahok.

Menurut Amalia, tuduhan mengenai Teman Ahok itu merupakan pujian karena mereka memiliki sistem yang dibangun dengan sangat efisien. Mereka juga mendanai sendiri operasional sehari-hari relawan dalam pengumpulan salinan KTP. Apalagi, kata dia, selama ini relawan identik dengan manajerial yang semrawut, menghabiskan banyak uang, dan mengandalkan donatur.

Amalia mengungkapkan organisasi yang mengusung Basuki Tjahaja Purnama-Heru Budi Hartono untuk maju dalam Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI 2017 lewat jalur independen ini harus memberikan target perolehan salinan KTP kepada relawannya. Penyebabnya, target perolehan salinan KTP sebanyak satu juta lembar tak mudah direalisasi dalam kurun waktu sekitar satu tahun. “Hal itu menurut kami wajar karena kami memiliki target,” katanya.

Oleh karena itu, Teman Ahok memiliki target agar setiap penanggung jawab di setiap posko mampu relawan dapat mengumpulkan 140 salinan KTP per minggu. Hal ini, kata Amalia, pernah disimulasikan oleh sekretariat Teman Ahok agar dapat mengumpulkan sejuta dukungan dari warga Jakarta.

Target sejuta KTP untuk Ahok pun tercapai pada 19 Juni 2016 silam. Tim relawan Teman Ahok lalu menggelar acara prosesi penghitungan mundur menuju satu juta KTP yang dijadikan sebagai syarat Ahok maju Pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Acara itu digelar di markas Teman Ahok di Komplek Graha Pejaten No. 3, Jalan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Pada kesempatan itu, Amalia juga membagikan pengalamannya selama mengumpulkan salinan KTP untuk Ahok. “Sangat sulit meyakinkan masyarakat Jakarta untuk memilih pemimpin tanpa diiming-imingi sembako,” kata Amalia, di Markas Teman Ahok, Ahad, 19 Juni 2016.

Selama pengumpulan KTP, kata Amalia, tak jarang bertemu dengan warga yang meminta imbalan sebagai syarat bersedia memberikan KTP-nya. Selain itu, ia mengungkapkan Teman Ahok sering diterpa berbagai kabar yang tidak mengenakkan. “Bermacam isu yang disematkan Teman Ahok, dari dana hingga kantor sekretariat,” tutur Amalia.

Meski begitu, Amalia juga menyampaikan Teman Ahok berusaha tetap transparan dalam setiap bentuk dukungan yang diterima. Hasilnya, mereka mampu mengumpulkan satu juta KTP untuk mendukung Ahok sebagai calon independen di Pilkada Jakarta 2017.

Namun, pada akhirnya Ahok memutuskan untuk bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Dia lalu diusung dalam Pilgub Jakarta 2017 bersama Djarot Saiful Hidayat, rekannya di PDIP.

Pilihan editor : Profil Kun Wardana, Kandidat Cawagub Jakarta Pendamping Dharma Pongrekun