SPCI Adukan CNN Indonesia ke Sudinaker Jakarta Selatan soal Dugaan Pemotongan Upah dan PHK Sepihak

Kamis, 19 September 2024 15:45 WIB

Suasana diskusi dan peluncuran Serikat Pekerja CNN Indonesia (SPCI) dengan tajuk Serikat Pekerja di Era Disrupsi Media di Jakarta Selatan pada Sabtu, 31 Agustus 2024. TEMPO/Bagus Pribadi

TEMPO.CO, Jakarta - Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) mengadu ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Sudinaker) Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan oleh manajemen CNN Indonesia. Pengaduan ini didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers selaku kuasa hukum.

Dua hal utama yang diadukan adalah pemotongan upah sepihak dan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa kesepakatan. “PHK terhadap kami dilakukan sesaat setelah kami menggelar peluncuran SPCI. Ini diduga termasuk union busting,” kata Ketua Umum SPCI Taufiqurrohman, Rabu, 18 September 2024.

Pengacara LBH Pers Mustafa Layong mengatakan, tindakan pemotongan upah sepihak diduga melanggar ketentuan Pasal 54 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 yang mengharuskan perusahaan membayar upah penuh pada setiap periode.

Sementara pemberangusan serikat pekerja bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM, dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 87 Tahun 1948 dan konvensi ILO Nomor 98 Tahun 1949 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

“Pengaduan ini dilakukan agar Sudinaker Jakarta Selatan melakukan pengawasan terhadap CNN Indonesia atas dugaan pelanggaran norma hukum tersebut,” kata Mustofa.

Advertising
Advertising

Dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan ini berawal ketika manajemen CNN Indonesia memotong upah para pekerja secara sepihak per Juni 2024. Sebanyak 201 pekerja CNN Indonesia telah membuat surat terbuka menolak pemotongan upah.

Usai pendirian SPCI, sebanyak 14 orang pekerja yang tergabung dalam serikat pekerja di-PHK sepihak. Kini, proses tripartit sedang berjalan. Namun, pada tripartit 11 September 2024 lalu, perusahaan menolak membahas substansi perselisihan dan malah mempersoalkan tripartit yang dilakukan di Disnaker Provinsi DKI Jakarta. Perusahaan ingin tripartit dilakukan di Sudinaker Jakarta Selatan dengan dalih prosedural lokasi perusahaan berada di Jakarta Selatan.

Kemudian pada 18 September 2024, tripartit di Sudinaker Jakarta Selatan belum bisa masuk ke substansi persoalan karena masih harus menunggu surat pengalihan dari Disnaker Jakarta ke Sudinaker Jakarta Selatan.

Saat ini, kondisi pekerja yang di-PHK sepihak tidak diperbolehkan bekerja dan masuk kantor. Bahkan salah satu anggota SPCI yang hendak masuk kantor malah diusir pada saat akan masuk lobi gedung kantor karena dianggap sudah tidak bekerja di CNN Indonesia lagi.

Penjelasan CNN Indonesia

Perusahaan media CNN Indonesia angkat suara ihwal dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dialami sejumlah pekerjanya. Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Revolusi Riza Zulverdi, membenarkan hal tersebut. "Proses PHK sudah jalan sejak tahun lalu," katanya kepada Tempo, Selasa, 3 September 2024.

Revo menjelaskan PHK dilakukan karena CNN Indonesia tengah dalam proses restrukturisasi organisasi. Ia mengklaim hak-hak karyawan yang dipecat telah diberikan. "Pesangonnya sesuai Undang-Undang," ujar Revo.

Revo mengatakan, terdapat sebagian karyawan CNN Indonesia yang menyetujui pemutusan hubungan kerja ini. Namun, ia tak menepis jika terdapat juga karyawan yang menolak.

Meski mengakui melakukan PHK, Revolusi Riza Zulverdi membantah bahwa CNN Indonesia melakukan union busting kepada pekerja yang mendirikan SPCI. "Di Grup Transmedia tidak ada aturan melarang pendirian serikat pekerja," kata Revo.

Pilihan Editor: Terungkap Isi Jet Pribadi yang Ditebengi Kaesang dan Istri, Ada Kakak Erina Gudono dan Staf

Berita terkait

Kubu Anindya Bakrie Nilai Arsjad Rasjid Kurang Perhatikan Kadin Daerah selama Menjabat Ketua Umum

9 jam lalu

Kubu Anindya Bakrie Nilai Arsjad Rasjid Kurang Perhatikan Kadin Daerah selama Menjabat Ketua Umum

Arsjad Rasjid dinilai kurang memperhatikan nasib Kadin Daerah selama menjabat sebagai Ketua Umum periode 2021-2026.

Baca Selengkapnya

Ridwan Kamil-Suswono Janjikan Pinjaman Tanpa Bunga untuk Warga yang Terdampak PHK

1 hari lalu

Ridwan Kamil-Suswono Janjikan Pinjaman Tanpa Bunga untuk Warga yang Terdampak PHK

Ridwan Kamil-Suswono (Rido) berjanji akan kurangi masalah pengangguran dengan program pinjaman terutama bagi mereka yang terdampak PHK

Baca Selengkapnya

PHK Massal Hantui Sejumlah Pabrik Ponsel, dari Samsung hingga Apple

1 hari lalu

PHK Massal Hantui Sejumlah Pabrik Ponsel, dari Samsung hingga Apple

Industri ponsel sedang menghadapi masa-masa sulit. Samsung dan Apple berencana melakukan PHK massal.

Baca Selengkapnya

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Dukung Anindya Bakrie jadi Ketua Kadin

4 hari lalu

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Dukung Anindya Bakrie jadi Ketua Kadin

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mendukung Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

PwC Pecat 1.800 Karyawan, PHK Besar Pertama Sejak 2009

6 hari lalu

PwC Pecat 1.800 Karyawan, PHK Besar Pertama Sejak 2009

PHK massal terjadi di PwC. Lembaga akuntansi internasional ini memecat 1.800 orang karyawannya di Amerika Serikat.

Baca Selengkapnya

Apindo Singgung Akuntabilitas hingga Kompetensi Pemerintah Kelola Dana Publik dalam Program Pensiun Tambahan

6 hari lalu

Apindo Singgung Akuntabilitas hingga Kompetensi Pemerintah Kelola Dana Publik dalam Program Pensiun Tambahan

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti empat potensi persoalan di rencana pemerintah dalam program pensiun tambahan yang akan memangkas gaji pekerja untuk iuran. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Aturan Pengamanan Produk Tembakau Dinilai Bisa Picu PHK Massal

7 hari lalu

Aturan Pengamanan Produk Tembakau Dinilai Bisa Picu PHK Massal

Ketua Umum FSP RTMM - SPSI mengatakan aturan pengamanan produk tembakau dan rokok elektrik mengancam 6 juta pekerja di sektor industri hasil tembakau.

Baca Selengkapnya

Kemenparekraf Sebut Bakal Bantu Serap Korban PHK ke Sektor Ekonomi Kreatif

8 hari lalu

Kemenparekraf Sebut Bakal Bantu Serap Korban PHK ke Sektor Ekonomi Kreatif

Kemenparekraf sebut sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus menjawab tantangan dapat menyediakan peluang usaha dan buka lapangan kerja baru

Baca Selengkapnya

Jumlah Kasus PHK Naik, Sandiaga: Saya Korban PHK Tahun 1997

8 hari lalu

Jumlah Kasus PHK Naik, Sandiaga: Saya Korban PHK Tahun 1997

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno angkat bicara soal kenaikan jumlah kasus PHK belakangan ini.

Baca Selengkapnya

OJK Masih Tunggu PP soal Program Dana Pensiun Tambahan: Kami Tak Bisa Menebak

9 hari lalu

OJK Masih Tunggu PP soal Program Dana Pensiun Tambahan: Kami Tak Bisa Menebak

OJK mengaku masih menunggu Peraturan Pemerintah atau PP ihwal program dana pensiun tambahan.

Baca Selengkapnya