TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan dia belum bersedia merilis lokasi calon perumahan dengan uang muka atau down payment (DP) nol rupiah. Alasannya, khawatir akan ada spekulan yang bermain dalam pelaksanaan program yang telah dijanjikan saat kampanye lalu.
"Belum bisa kami rilis, karena khawatir memicu spekulan," ucap Sandiaga, Ahad, 5 November 2017. Selain itu, ujar dia, pihaknya belum menerima rekomendasi DP nol rupiah secara spesifik dari ketua tim sinkronisasi, Sudirman Said.
Menurut Sandiaga, pada masa transisi tersebut otoritas tim sinkronisasi terbatas. "Kemarin, karena keterbatasan otoritas dari tim sinkronisasi," katanya. Dia memastikan, konsep rumah DP nol rupiah ialah rumah susun atau rumah berlapis.
Hunian vertikal, ujar Sandiaga, menjadi pilihan lantaran lahan di Jakarta yang terbatas. Namun, kata dia, konsepnya baru akan dibicarakan dengan warga. "Tapi jangan dibayangkan 16 lantai gitu. Ini mungkin yang lebih cocok dengan ekosistem masyarakat yang secara aktif mengusulkan juga bagaimana mereka ingin ditata. Jadi kita ingin merangkul juga," ucapnya.
Sebelumnya, dia mengatakan salah satu syarat untuk mengikuti program DP nol rupiah adalah akan dilihat dari pengeluaran dan kemampuan menabung partisipan program DP nol rupiah.
Selain harus memiliki penghasilan tertentu agar dapat membayar cicilan, peserta program ini akan dinilai dari aspek kemampuannya menabung. "Harus dilihat bukan hanya penghasilannya, tetapi juga net savings-nya dia," katanya.
Menurut Sandiaga, konsep pembelian rumah DP nol rupiah yang diusungnya bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditujukan kepada penduduk yang memiliki pendapatan Rp 7-10 juta.
Sandiaga mengatakan, jika dilihat penghasilannya memungkinkan tapi daya untuk menabung tidak ada, keluarga berpenghasilan sekitar Rp 7 juta tidak dapat menikmati program tersebut. "Kalau dia pendapatannya Rp 7 juta tapi pengeluarannya Rp 6,9 juta enggak akan bisa partisipasi," tuturnya.
DP nol rupiah merupakan janji pasangan Anies-Sandiaga pada masa kampanye pemilihan kepala daerah DKI Jakarta lalu. DP nol rupiah menjadi program unggulan yang diyakini mampu menarik minat pemilih, karena diklaim bisa menjadi solusi bagi penduduk Jakarta yang ingin memiliki rumah.
