TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengajak serikat buruh yang memprotes kebijakan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2018 berdialog. Ribuan buruh dari berbagai elemen serikat buruh yang digalang Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI untuk memprotes kebijakan UMP DKI Jakarta 2018, yang hanya diputuskan sebesar Rp 3,6 juta.
"Harus, harus berdialog. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita. Pahlawan yang selama ini belum terjamin kesejahteraannya," ujar Sandiaga di lapangan eks IRTI Monas, Jakarta Pusat, Jumat, 10 November 2017.
Baca: Sandiaga Perintahkan BUMD Beri Fasilitas Usai Penetapan UMP DKI 2018
Sandiaga mengatakan tidak menutup pintu berkomunikasi dengan kaum buruh. Sejauh ini dia masih menampung semua aspirasi kaum buruh, terutama yang berkaitan dengan UMP. Ia berjanji akan terus mengupayakan apa yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Sandiaga, beberapa upaya telah dilakukan seiring dengan keluarnya kebijakan UMP sebesar Rp 3,6 juta. Salah satunya, kata dia, Pemprov DKI Jakarta akan menurunkan biaya hidup masyarakat. Selain itu, Pemprov tengah berupaya menurunkan biaya transportasi bagi buruh yang menerima UMP.
"Terus kami akan buka komunikasi serta dalam pola yang sangat bersahabat dan berkeadilan," ucap Sandiaga.
