TEMPO.CO, Bekasi -Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat gagal mendapatkan dana kemitraan dari DKI Jakarta untuk pembangunan infrastuktur pada tahun depan. Padahal, tahun ini, Kota Bekasi diguyur oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan dana sekitar Rp 250 miliar plus Rp 68 miliar kompensasi TPST Bantargebang.
Dana Rp 250 miliar untuk pembangunan dua jembatan layang masing-masing di Jalan Ahmad Yani menuju ke Bantargebang, dan di Jalan Baru Cipendawa menuju ke Bantargebang. Masing-masing proyek didanai Rp 100 miliar. Terakhir, jembatan Jatiwaringin yang perbatasan dengan DKI Rp 50 miliar.
Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, sudah menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno pada akhir pekan lalu. Rahmat membahas dana kemitraan tersebut. "Kami sepakat membentuk tim kecil dulu, sehingga dana kemitraan ditunda," kata Rahmat kepada Tempo, Selasa, 12 Desember 2017.
Baca : Kantin Kejujuran di Kota Bekasi Bangkrut, Banyak Siswa Tak Jujur?
Rahmat mengatakan, pihaknya mengajukan hampir Rp 1 triliun untuk proyek pengendalian banjir dan kemacetan yang masih berhubungan dengan DKI. Hanya saja, yang awalnya diprediksi dapat Rp 350 miliar tertunda. "Mungkin diberikan pada anggaran perubahan tahun depan," kata dia.
Meski dana kemitraan gagal, tapi pemerintah daerah mendapatkan dana kompensasi bau sampah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang senilai Rp 202 miliar. Dana itu untuk bantuan langsung tunai kepada 18 ribu keluarga masing-masing Rp 900 ribu pertiga bulan, Rp 300 ribu diantaranya masuk ke kas LPM untuk kegiatan sosial.
Selain dipakai untuk bantuan itu, DKI kata dia, juga masih berhutang pembangunan infrastuktur untuk kesehatan maupun pendidikan. Sisa dana dari bantuan tersebut disalurkan ke sana.
"Itu merupakan kewajiban dari DKI, tidak bisa ditunda karena berkaitan dengan TPST Bantargebang, sehingga warga di sana mempunya hak atas adanya TPST," kata Rahmat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kota Bekasi, Tri Adhianto mengatakan, ada beberapa kegiatan yang gagal dikerjakan menggunakan anggaran hibah dari DKI. Salah satunya, penyelesain pekerjaan pembangunan jalan baru Pangeran Jayakarta di Bekasi Utara menuju ke Medansatria. "Kita tunggu saja," kata dia.
Simak juga : Ini Motif Pelemparan Truk Sampah DKI di Bantargebang
Selain itu, proyek yang kini sedang berlangsung yaitu jembatan layang Cipendawa dan Rawapanjang hanya diserap Rp 30 miliar tahun ini. Sisanya Rp 70 miliar akan dilanjutkan pada tahun depan. Menurut dia, anggaran Rp 100 miliar dianggap masih belum cukup menyelesaikan proyek tersebut. "Kami inginnya semua dibiayai pakai dana hibah, tapi kalau memang nanti tidak bisa kami anggarkan pakai APBD," kata Tri.
Wakil Ketua Komisi II DPRD, Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata menyayangkan tertundanya dana kemitraan tersebut. Harusnya, kata dia, dana itu tetap diberikan, karena DKI saat ini cukup bergantung dengan Kota Bekasi. "Mereka masih bergantung dengan TPST Bantargebang," ujar dia.
