Rabu, 19 Desember 2018

Biro Hukum DKI Dicecar 27 Pertanyaan Soal Jalan Jatibaru Raya

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Truk membawa tenda yang akan digunakan pedagang kaki lima  di sepanjang jalur depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Jumat 22 Desember 2017. Salah satu ruas jalan itu ditutup sehingga pedagang kaki lima (PKL) bebas berjualan. TEMPO/Subekti.

    Truk membawa tenda yang akan digunakan pedagang kaki lima di sepanjang jalur depan Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Jumat 22 Desember 2017. Salah satu ruas jalan itu ditutup sehingga pedagang kaki lima (PKL) bebas berjualan. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pejabat Biro hukum DKI diperiksa hampir 6 jam di Polda Metro Jaya terkait laporan relawan Ahok terhadap Anies Baswedan soal penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hukum Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Rizka Okie Wibowo dicecar 27 pertanyaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sejak pukul 10.00 WIB dan selesai pada pukul 15.50 WIB.

    "Saya dikasih 27 pertanyaan seputar penataan kawasan Tanah Abang," kata Okie di Polda Metro Jaya, Senin, 12 Maret 2018. Penyidik ingin mengetahui bagaimana pendapat biro hukum mengenai kebijakan penataan kawasan Tanah Abang.

    Dalam pemeriksaan itu, Okie membawa Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penataan Kawasan Tanah Abang. "Dan kajian dari biro hukum terkait saran dan masukan kami untuk kebijakan tersebut," ujar Okie.

    Baca: Biro Hukum DKI Diperiksa Soal Anies Baswedan Tutup Jalan Jatibaru

    Dalam ingub itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kepala dinas terkait untuk melakukan penataan di kawasan Tanah Abang. "Salah satunya untuk Dinas Perhubungan, termasuk Direktur Utama Transportasi Jakarta untuk menyediakan shuttle bus dan kepala dinas UMKM untuk menata PKL," kata Okie.

    Penyidik, menurut Okie, juga menanyakan bagaimana prosedur Ingub itu dibuat dan kepada siapa aja instruksi itu diperintahkan.

    Pemeriksaan terhadap Biro Hukum DKI Jakarta terkait dengan laporan relawan Ahok, Jack Lapian terhadap Anies Baswedan atas dugaan tindak pidana penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. Laporan Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia, Jack Boyd Lapian itu diterima Polda pada akhir Februari 2018.

    Baca: Pengamat: Kasus PKL Melawai Dampak Penataan Jalan Jatibaru Raya

    Menurut relawan Ahok itu, pemerintah DKI Jakarta belum memiliki payung hukum tapi sudah menutup Jalan Jatibaru Raya sejak 22 Desember 2017. "Dengan kata lain tidak adanya perda maupun pergub dalam pelaksanaan kebijakan tersebut," ujar Jack. 

    Dampaknya, Jack menambahkan, keputusan itu mendapat respons dari berbagai kalangan karena dianggap sebagai kebijakan yang kontroversial dan bertentangan dengan peraturan. "Bahkan mengarah kepada dugaan tindak pidana," ucap Jack.

    Langkah Anies Baswedan menutup Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang ,dinilai oleh relawan Ahok itu bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Ancaman pidananya 18 bulan atau denda Rp 1,5 miliar.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Baru OK Otrip, Jak Lingko Beroperasi 1 Oktober 2018

    Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan transportasi massal terintegrasi, Jak Lingko pada 1 Oktober 2018. Jak Lingko adalah rebranding OK Otrip.