TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ Bambang Prihantono mengatakan penerapan sistem jalan berbayar (ERP) ditargetkan bisa dimulai pada 2019.
"Penerapannya tahun depan, tapi dikaji dulu, kan ada pengadaan alat, lalu uji coba. Tahun depan baru diterapkan," kata Bambang usai diskusi Uji Publik Pembangunan TOD (Transit Oriented Development) Poris-Plawad di Jakarta, Jumat, 23 Maret 2018.
Kepala BPTJ menuturkan ERP adalah salah satu solusi jangka panjang yang ditawarkan untuk mengurangi kepadatan yang dimulai di ruas tol agar menekan jumlah kendaraan pribadi yang memasuki Jakarta.
"Sekarang masih dengan ganjil-genap, itu cuma jangka pendek, jangka panjangnya kita terapkan ERP," katanya.
Baca: Revisi Aturan ERP Dikritik, Dishub DKI: Sudah Libatkan KPPU
Dia mengatakan studinya akan dimulai pada Juni 2018 dan akan diterapkan di setiap ruas jalan tol sebagai pintu gerbang menuju Jakarta, seperti Tangerang, Bekas dan Bogor.
"Orang jadi mikir, kalau enggak perlu-perlu amat enggak usah ke Jakarta, enggak usah bawa kendaraan pribadi," katanya.
Untuk itu, lanjut dia, saat ini pihaknya juga masih mempelajari sistem ERP yang diterapkan di negara-negara maju, seperti Singapura.
Dia menuturkan untuk mobil-mobil yang sudah ada, maka akan dipasang alat yang terhubung dengan mesin pendeteksi ERP, sementara ke depannya ia akan mengusulkan untuk pembuatan kendaraan yang langsung terpasang dengan alat ERP tersebut. "Ke depan, di dalam mobil ada alatnya. Dulu kan mobil tidak ada AC-nya, mau ada AC masang tambahan. Sekarang, standar mobil ada AC-nya. Untuk mobil lama, nanti harus dipasang juga. Pemasangan tidak dari Kemenhub, tapi dari swasta. Alatnya beli sendiri untuk dipasang bila mempunyai mobil lama," katanya.
ANTARA
