Rabu, 17 Oktober 2018

Begini Korban Kebakaran Taman Kota Menolak Dipindahkan ke Rusun

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sebagian korban kebakaran Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, sudah mulai membangun rumahnya kembali, Selasa, 17 April 2018. TEMPO/Kartika Anggraeni.

    Sebagian korban kebakaran Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat, sudah mulai membangun rumahnya kembali, Selasa, 17 April 2018. TEMPO/Kartika Anggraeni.

    TEMPO.CO, Jakarta -Salah satu korban kebakaran Taman Kota, Subakir mengatakan alasan ia tak mau dipindah ke Rumah Susun Rawa Buaya karena harganya yang mahal. Menurut dia, harga yang harus dibayarkan yaitu Rp 505 ribu setiap bulannya.

    "Harganya enggak sesuai kantong. Itu belum termasuk listrik, air dan gas," kata dia di Balai Kota, Jumat, 4 Mei 2018.


    Baca : Alasan Warga Korban Kebakaran Taman Kota Menolak Ide Sandiaga Uno

    Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana memindahkan korban kebakaran Taman Kota ke rumah susun (rusun).

    Menurut Sandiaga Uno, lahan di lokasi bekas kebakaran Taman Kota sebenarnya merupakan milik pemerintah provinsi DKI Jakarta. Pemprov DKI ingin mengalihfungsikan lahan bekas kebakaran itu menjadi fasilitas umum.

    Alasan lain, kata Subakir, ia tak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. "Saya terkendala KTP, saya punyanya KTP kampung," kata dia.

    Kemarin belasan warga Taman Kota mendatangi Balai Kota untuk bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memindahkan mereka ke Rumah Susun Rawa Buaya.

    Salah satu tuntutan mereka ke Anies Baswedan ialah menolak pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang mengatakan korban kebakaran setuju untuk direlokasi. Selain itu, ia juga meminta Anies Baswedan untuk memenuhi janji kampanyenya. "Saat kampanye janji tidak ada penggusuran, tapi ini digusur," Subakir menegaskan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Suap Izin Meikarta

    KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka dugaan kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta. Ini sekilas fakta kasus itu.