Tempat Sampah Jerman, Anies Baswedan: Bukan Hanya Jakarta

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Salah satu penampakan tempat sampah beroda yang dipesan dari Jerman oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Foto Dokumentasi Dinas LH DKI

    Salah satu penampakan tempat sampah beroda yang dipesan dari Jerman oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Foto Dokumentasi Dinas LH DKI

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pengadaan tempat sampah asal Jerman bukan hanya di Jakarta. Daerah lain, kaa dia, juga sudah melakukan pengadaan serupa. Bahkan satu daerah disebut sudah memulainya lebih dulu.

    "Surabaya sudah menggunakan mulai 2013, kemudian daerah lain. Ada Probolinggo, Bandung, Medan, Palembang, banyak ini daftarnya," kata Anies Baswedan di kantor Kepolisian Daerah Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 5 Juni 2018.

    Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta membeli 2.640 tempat sampah bermerek Weber dari Jerman dengan total anggaran Rp 9,581 miliar. Perusahaan yang bertindak sebagai importir dalam pengadaan ini adalah PT Groen Indonesia.

    Tempat sampah beroda atau garbage bin berukuran 660 liter itu juga berfungsi sebagai pelengkap truk compactor. Setiap unit garbage bin dibeli seharga Rp 3,5 juta dan ongkos kirim dari Jerman menghabiskan biaya Rp 79,2 juta.

    Menurut Kepala Dinas LH DKI Jakarta Isnawa Adji, pembelian tempat sampah asal Jerman sudah dilakukan sejak masa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada 2016 didatangkan 96 unit truk compactor. Pada 2017, Isnawa melanjutkan, Dinas LH mengadakan 1.500 garbage bin 120-140 liter dan 660 liter.

    Isnawa mengatakan Jakarta masih membutuhkan sekitar 3.800 garbage bin lagi untuk memodernisasi pengolahan sampah. Satu garbage bin, kata dia, dapat menampung sampah yang dihasilkan kira-kira 330 orang atau setara dengan 70 keluarga. Jumlah itu didapat dengan asumsi sampah yang dihasilkan tiap keluarga 2-3 liter per hari.

    Menurut Anies Baswedan, pemilihan tempat sampah asal Jerman bukan melalui proses tender. Barang itu tersedia di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. "Pembelian lewat katalog," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.