THR PNS 2018, Gubernur Banten: Kalau Tak Ada Duit Ya Jangan...

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Banten Wahidin Halim (tengah) bersama Ketua DPW PKS Banten Miftahudin (kanan) dan Ulama senior KH Zaenal Abidin (kiri) mengikuti Istigosah dan Doa Bersama untuk keselamatan warga Rohingya-Myanmar di Mesjid Albantani Serang, 5 September 2017. Wahidin Halim bersama jajaran Muspida, sejumlah Ulama serta ratusan ASN dan warga masyarakat menggelar Istigosah dan doa bersama. ANTARA/Asep Fathulrahman

    Gubernur Banten Wahidin Halim (tengah) bersama Ketua DPW PKS Banten Miftahudin (kanan) dan Ulama senior KH Zaenal Abidin (kiri) mengikuti Istigosah dan Doa Bersama untuk keselamatan warga Rohingya-Myanmar di Mesjid Albantani Serang, 5 September 2017. Wahidin Halim bersama jajaran Muspida, sejumlah Ulama serta ratusan ASN dan warga masyarakat menggelar Istigosah dan doa bersama. ANTARA/Asep Fathulrahman

    TEMPO.CO, Tangerang - Pemerintah Provinsi Banten masih mengkaji secara hukum Surat Edaran Kemendagri No.903/3387/SJ pada 30 Mei 2018 soal sumber dana THR PNS 2018.

    Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan akan mengadakan pembahasan internal mengenai pemberian tunjangan kinerja atau penghasilan tambahan pegawai negeri sipil (PTPNS) kepada  Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Upaya itu kata Gubernur Banten Wahidin Halim dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak berisiko hukum kelak kemudian hari.

    Baca: Sandiaga: Anggaran THR DKI Rp 500 M, Honorer Juga Dapat

    "Kami melihat kemampuan  daerah, sedang dihitung apakah mampu dan tidak mengganggu anggaran yang lain. Kalau tidak mampu tidak akan dipaksa, apakah nanti kalau ada konsekuensi hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada jaminan kepada kepala daerah?" kata Wahidin ditemui di Rumah Dinas Gubernur di Serang, Selasa malam, 5 Juni 2018.

    Wahidin mengatakan pihaknya lebih memilih melakukan dengan kehati-hatian, menilik anggaran untuk tunjangan kinerja atau penghasilan tambahan tidak ada pos di dalam APBD.

    Baca: Pembayaran THR PNS 2018 yang Bikin Daerah Berhati-hati

    "Apakah ini menjadi satu keharusan. Apalagi ini surat edaran yang kekuatannya tidak seperti peraturan presiden. Bukan bermaksud mengabaikan, tetapi kami akan lihat kemampuan daerah. Kalau tidak ada duit ya jangan dipaksa, kecuali daerah yang mampu siapkan saja," kata Wahidin.

    Meskipun arahan Mendagri memperbolehkan pergeseran anggaran, tapi ini berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang ada. "Makanya menggunakan anggaran tak terduga ini harus penuh kehati-hatian,"kata Wahidin yang pernah menjadi Wali Kota Tangerang dua periode ini.

    Baca: Petugas Kebersihan Ditangkap Karena Minta THR, Ternyata..

    Dihubungi terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten
    Nandy Mulya menyatakan diluar tambahan penghasilan, Provinsi Banten sudah membayarkan dari pos anggaran APBD gaji ke-14/THR kepada sebanyak 10.077 pegawai di lingkup Provinsi Banten.

    "Sudah  dicairkan Senin 4  Juni 2018 dengan  total anggaran Rp. 41,9 miliar, tanpa komponen TPPNS,"kata Nandy.

    Nandy menyebutkan komponen TPPNS untuk THR PNS 2018 butuh uang tidak sedikit dan tidak dianggarkan, jika digabungkan bisa mencapai Rp 110 miliar, itu yang menurut Wahidin dan Nandy diperlukan prinsip kehati-hatian menyikapi surat edaran Kemendagri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Fahri Hamzah Dari PKS Ke Partai Gelora Indonesia

    Partai Gelora Indonesia didirikan di antaranya oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta pada, 28 Oktober 2019. Beberapa tokoh politik lain ikut bergabung.