Batal Cabut Laporan Presiden PKS, Ini Kata Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Rabu, 2 Mei 2018 TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah membatalkan pencabutan laporan terhadap Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Menurut Fahri, dia ingin perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan Sohibul dilanjutkan hingga ke pengadilan.

"Saya minta perkara diteruskan aja," kata Fahri saat dihubungi, Selasa, 26 Juni 2018.

Baca: Fahri Hamzah vs Presiden PKS, Polisi: Laporan Masih Diselidiki

Pada Selasa pagi, Fahri Hamzah didampingi kuasa hukumnya, Muhajid Latief, menyambangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sekitar pukul 08.30 WIB. Dia hendak memberikan klarifikasi terkait dua surat yang diajukannya, yakni surat pencabutan laporan dan surat pembatalan pencabutan laporan.

Sebelumnya, Fahri Hamzah tak lagi memperkarakan masalahnya dengan Sohibul Iman. Melalui Muhajid, Fahri memberikan surat pencabutan laporan ke Polda Metro Jaya pada 14 Mei 2018.

Baca: Usai Lebaran, Fahri Hamzah Malah Batal Cabut Laporan Soal PKS

Pada saat itu disebutkan, Fahri Hamzah mencabut laporan lantaran akan memasuki bulan puasa 2018. Fahri ingin suasana tenang selama bulan puasa.

Menjelang Lebaran, pada 13 Juni 2018, Fahri Hamzah kembali melayangkan surat untuk membatalkan pencabutan laporan yang dikirim ke Polda Metro Jaya.

"Semoga berlanjutnya perkara ini hingga ke pengadilan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua khususnya para pimpinan parpol (partai politik) yang terkait atau tidak dengan perkara ini," ujar Fahri Hamzah.

Baca: Fahri Hamzah Cabut Laporannya terhadap Presiden PKS Sohibul Iman

Fahri Hamzah melaporkan Sohibul Iman pada 8 Maret 2018 atas dugaan kasus tindak pidana berkaitan dengan fitnah dan pencemaran nama baik. Laporan tersebut diterima polisi dan diberi nomor LP/1265/III/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 8 Maret 2018.

Atas laporan Fahri Hamzah itu, Presiden PKS Sohibul Iman terancam dikenai Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 311 dan/atau 310 KUHP. 






Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

17 jam lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

21 jam lalu

Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

PKS menilai setiap warga dan relawan berhak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.


Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

23 jam lalu

Safari Anies Baswedan ke Daerah Dihalang-halangi, Ini Kata Sekjen NasDem

Sekjen NasDem Johnny G Plate tak mau berpikir negatif soal adanya penghalangan terhadap safari politik Anies Baswedan.


Belum Berdamai dengan Penggemar Lesti Kejora, Dewi Perssik: Kuncinya Mami Saya

2 hari lalu

Belum Berdamai dengan Penggemar Lesti Kejora, Dewi Perssik: Kuncinya Mami Saya

Selebritas Dewi Perssik memenuhi undangan Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses mediasi dengan tersangka kasus dugaan pelanggaran UU ITE.


Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

2 hari lalu

Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

Menurut politikus PKS Mardani Ali Sera, usulan revisi UU IKN malah menunjukkan praktik ketatanegaraan yang tidak baik.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

2 hari lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

2 hari lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

3 hari lalu

Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

Pemerintah mengumumkan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan dihapus lewat RKUHP.


Bacakan Eksepsi, Nikita Mirzani Nukil Ayat Al Quran dan Menangis Ingat Tiga Anaknya

10 hari lalu

Bacakan Eksepsi, Nikita Mirzani Nukil Ayat Al Quran dan Menangis Ingat Tiga Anaknya

Hari ini Nikita Mirzani membacakan eksepsi atas dakwaan jaksa. Membuka dengan nukilan ayat Al Quran bahwa Allah SWT Maha Adil.


PKS Instruksikan DPW dan DPD Turun Bantu Korban Gempa Cianjur

10 hari lalu

PKS Instruksikan DPW dan DPD Turun Bantu Korban Gempa Cianjur

Ahmad Syaikhu, menginstruksikan DPW Jawa Barat dan DPD Kabupaten Cianjur untuk turun ke lapangan membantu korban gempa Cianjur