Pengadilan Putuskan Jamaah Ansharut Daulah Bubar

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomarudin, pemimpin Jamaah Ansharut Daulah (JAD), saat menjalani persidangan perdana pembubaran JAD di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 24 Juli 2018. Sidang yang dijaga ketat petugas kepolisian tersebut menghadirkan pemimpin JAD, Zainal Anshori, serta tiga terduga anggota JAD dengan agenda pembacaan dakwaan. TEMPO/Nurdiansah

    Ekspresi Zainal Anshori alias Abu Fahry alias Qomarudin, pemimpin Jamaah Ansharut Daulah (JAD), saat menjalani persidangan perdana pembubaran JAD di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 24 Juli 2018. Sidang yang dijaga ketat petugas kepolisian tersebut menghadirkan pemimpin JAD, Zainal Anshori, serta tiga terduga anggota JAD dengan agenda pembacaan dakwaan. TEMPO/Nurdiansah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Jamaah Ansharut Daulah atau JAD terbukti berafiliasi dengan organisasi teroris ISIS. Dengan bukti itu Majelis Hakim yang dipimpin Aris Bawono memutuskan untuk membubarkan JAD. Keputusan hakim sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pekan lalu.

    Baca: Sidang Pembubaran JAD, JPU: JAD Terbukti Meneror dan Gabung ISIS

    “JAD melakukan tindakan yang meresahkan dan menyebarkan ketakutan di masyarakat,” kata hakim Aris Bawono dalam persidangan, Selasa, 31 Juli 2018. Aris menegaskan selama persidangan tidak bukti-bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan JAD.

    Dalam persidangan ini JAD diwakili oleh Zainal Anshori, ketua organisasi itu. Zainal mulai memimin JAD setelah Marwan alias Abu Musa, ketua sebelumnya, berhijrah ke Suriah. Selain membubarkan JAD, hakim juga mengenakan denda sebesar Rp 5 juta.

    Baca: Alasan Jaksa Tuntut Pimpinan JAD Aman Abdurrahman Dihukum Mati
    Keputusan hakim terhadap Jamaah Ansharut Daulah didasarkan atas  Pasal 17 ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidara Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003.

    FIKRI ARIGI | SSN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menunggu Dobrakan Ahok di Pertamina

    Basuki Tjahaja Purnama akan menempati posisi strategis di Pertamina. Ahok diperkirakan akan menghadapi banyak masalah yang di BUMN itu.