Jakarta Belum Bebas Stunting, Ini Kata Anies Baswedan

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di rumah mantan Panglima TNI, Djoko Santoso, di Jalan Bambu Apus Raya, Cipayung, Jakarta Timur, 8 September 2018. Tempo / Friski Riana

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di rumah mantan Panglima TNI, Djoko Santoso, di Jalan Bambu Apus Raya, Cipayung, Jakarta Timur, 8 September 2018. Tempo / Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti Kampanye Nasional Pencegahan Stunting di Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 16 September 2018. Dalam sambutannya, Anies mengatakan bahwa prevalensi stunting di DKI adalah 27 persen.

    Baca: 8.000 Ribu Balita di Depok Menderita Stunting

    Angka itu, menurut Anies, masih di bawah rata-rata statistik kasus stunting di daerah lain. Dengan adanya kampanye ini, Anies ingin Jakarta menjadi yang pertama menyukseskan pembebasan stunting. "Insya Allah temuan berikutnya lagi, saat itu kita bisa katakan bahwa Jakarta sudah bebas stunting," kata Anies.

    Anies mengatakan bakal menyiapkan sejumlah program lintas dinas untuk mencegah stunting. Program itu untuk memastikan intervensi gizi kepada anak-anak DKI dituntaskan.

    Anies juga berharap peran warga, khususnya bagi ibu-ibu dalam pencegahan stunting. Para ibu diminta untuk memperhatikan asupan anak, khususnya di seribu hari pertama pasca-lahir.

    "Kita akan pastikan program-program pemberian makanan tambahan, kemudian inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif dan berbagai macam kegiatan lainnya," kata Anies.

    Simak: Tangani Stunting, BKKBN Fokus Peningkatan Kualitas PAUD

    Hadir juga dalam Kampanye Nasional Pencegahan Stunting di Monas itu sejumlah pejabat negara. Di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.