TEMPO.CO, Jakarta - Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyoroti banyaknya Pelaksana Tugas (Plt) di Pemprov DKI bakal berdampak pada penyerapan APBD DKI 2018. Trubus mencatat ada sebanyak 12 Plt yang saat ini bekerja sebagai kepala dinas.
Baca: Kursi Wagub DKI Masih Kosong, Serapan APBD DKI Seret
Para Plt itu bertugas di Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Perhubungan dan Transportasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Kehutanan dan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
"Kendati secara jabatan serta tugas pokok dan fungsi sama sama dengan kepala dinas, namun Plt tidak berani mengambil keputusan strategis," kata Trubus, Minggu 30 September 2018.
Akibatnya, penyerapan APBD DKI 2018 juga tidak bisa maksimal.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara yakin Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2018 berjumlah besar.
Namun, Bhima tidak bisa memperkirakan secara tepat SiLPA ini dapat mencapai jumlah berapa. Dia hanya memperhitungkan bahwa anggaran yang terserap hanya sekitar 80 persen dari APBD 2018.
Menurutnya, penyerapan anggaran yang tinggi pada akhir tahun merupakan kebiasaan dari pemerintah daerah (Pemda). Akan tetapi, kebiasaan ini harus diubah karena berdampak pada pemerataan ekonomi yang tidak maksimal.
"APBD sama seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN], belanja barang, modal dipercepat akhir tahun. Namun jika tanpa perencanaan matang jadi tidak sehat," kata Bhima.
Mengacu pada data Bappeda DKI, penyerapan anggaran hingga akhir September 2018 baru mencapai 48 persen atau senilai Rp34,16 triliun.
Jumlah tersebut masih minim mengingat total nilai belanja daerah 2018 sebesar Rp71,1 triliun dan kinerja Pemprov DKI telah berjalan hampir 10 bulan.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan salah satu penyebab serapan anggaran tidak maksimal lantaran banyaknya SKPD dipimpin Plt.
Dia menilai posisi Plt memiliki risiko kerja yang tinggi. Meski belum berstatus pejabat definitif, mereka tetap menjadi pejabat pembuat komitmen (PPK) atas program yang harus dilelang.
Namun banyak Plt. yang tak berani merealisasikan kegiatan, khususnya menggelar lelang proyek. Makanya, pejabat sementara tersebut justru berhati-hati dalam menyerap anggaran.
“Rantainya itu Plt enggak berani eksekusi lelang, larinya ke serapan anggaran yang rendah. Makanya Gubernur harus buru-buru kasih mereka kepastian,” kata Prasetio, pekan lalu.
Meski demikian, dia mengingatkan agar Gubernur Anies Baswedan tak asal melantik kepala dinas baru. Justru, jika memungkinkan Plt yang menjabat saat ini diangkat menjadi kepala dinas.
Baca: DPRD DKI Sahkan APBD-P 2018 Rp 83,2 Triliun, Ini Rinciannya
Prasetio berpesan agar Anies Baswedan tidak mengisi jabatan pimpinan suatu dinas dari bidang lain. Selain berdampak pada penyerapan APBD DKI 2018, dia khawatir tidak jelasnya nasib Plt juga berdampak pada perencanaan APBD DKI 2019. “Sejuta persen pasti berdampak. Tiba-tiba nanti yang didefinitifkan bukan dia, ada temuan, yang kena siapa? Yang dilantik? Bukan, yang kena Plt," ujarnya.
