Peluru Nyasar di DPR, 7 dari 8 Uji Balistik Gagal Kenai Sasaran

Reporter

Editor

Ali Anwar

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono menunjukkan hasil tembakan yang mengenai sasaran sebuah kaca saat uji balistik peluru nyasar ke Gedung DPR di Mako Brimob, Depok, Selasa, 23 Oktober 2018. Tersangka secara tidak sengaja melepaskan peluru ke Gedung DPR, yang jaraknya sekitar 300 meter. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi melakukan uji balistik senjata api Glock 17 di Lapangan Tembak Markas Komando Brigade Mobile Kelapa Dua, Depok, Selasa, 23 Oktober 2018. Uji balistik untuk membandingkan antara senjata api Glock 17 yang di Mabo Brimob dengan peluru nyasar yang mengenai Gedung DPR RI pada 15 Oktober lalu.

Baca juga: Pistol Glock Sanggup Tembus Kaca 6 mm plus 3 Lapis Tripleks

Kepala Sub Direktorat Senjata Api Pusat Laboratorium Mabes Polri Komisaris Arif Sumirat mengatakan dari hasil uji balistik tersebut, tujuh dari delapan tembakan tidak mengenai sasaran. Artinya, hanya satu tembakan yang berhasil mengenai sasaran.

“Tembakan dari Glock 17 dengan peluru kaliber 9x19 mili meter memang sulit untuk mengenai sasaran jika jaraknya hingga 300 meter,” kata Arif, Selasa, 23 Oktober 2018.

Arif mengatakan, anggota penembak Mako Brimob Ajun Inspektur Satu Anang Yulianto baru bisa melesatkan peluru ke sasaran pada tembakan kedelapan, itu pun tidak dalam jarak 300 meter seperti saat ditembakkan dari Lapangan Tembak Senayang ke Gedung DPR RI.

"Sebab senjata ini bukan senjata target (jarak jauh). Jarak ketepatan hanya 30-50 meter," kata Arif. Karakter penembak yang menggunakan Glock, ujar Arif, akan sulit mencari sudut yang presisi untuk mengenai sasaran jarak jauh.

Apalagi dengan jarak yang sejauh itu jangkauan mata penembak bakal kesulitan melihat target. "Jadi baru bisa tepat sasaran setelah beberapa kali mencoba. Itu pun dibantu diarahkan oleh anggota yang menggunakan tele di sampingya," kata Arif

Arif menuturkan, jenis peluru yang bersarang di gedung DPR  mempunyai jangkaun hingga 2,3 kilo meter. Adapun kecepatan peluru tersebut bisa mencapai 380-500 meter per detik.

Saat diuji balistik dengan jarak yang sama antara Lapangan Tembak Senayan dengan Gedung DPR pun terlihat hasil yang serupa. Bekas lubang dengan jarak 300 meter di kaca setebal 6 mili meter saat uji balistik tersebut sama seperti lubang jendela yang tertembus peluru di gedung DPR. Ketebalan kaca di Gedung DPR juga 6 mili meter.

"Bekasnya sama. Jadi, dalam uji balistik ini terbukti senjata yang digunakan di Lapangan Tembak Senayan menggunakan Glock 17 dengan peluru 9x19 mili meter," ujar Arif. "Sebab dengan jarak yang sama saat uji balistik ini menghasilkan lubang yang sama," kata Arif.

Menurut Arif, apa pun senjata yang digunakan untuk melesatkan peluru kaliber 9x19 mm bakal mempunyai jangkauan yang sama yakni sekitar 2 km. Sebab yang menentukan jarak tembak tersebut bukan senjata apinya, melainkan pelurunya.

Dari uji balistik ini terbukti bahwa kaliber 9x19 masih mempunyai daya tekan yang tinggi jika menghantam sasaran dengan jarak 300 meter. "Buktinya, kaca bolongnya tidak hancur. Kalau daya tekannya lemah kaca akan pecah berkeping-keping seperti bekas dipukul," ujar Arif.

Bahkan, kata Arif, bukti daya tekan yang dilesatkan dengan Glock 17 masih tinggi juga bisa dilihat dari tiga lapis triplek setebal 18 mili meter yang bolong diterjang peluru.

Triplek tersebut sengaja diletakkan satu meter di belakang kaca yang menjadi sasaran untuk menahan peluru. "Peluru jenis ini jika terkena seseorang bisa mematikan. Bisa dilihat dari kekuatannya," ucap Arif.

Sejak Senin, 15 Oktober lalu setidaknya ada lima lubang bekas tembakan peluru dan empat proyektil yang sudah ditemukan di gedung Nusantara I DPR RI.

Kepolisian Daerah Metro Jaya telah mengungkap dua tersangka penembak yang memicu peluru nyasar ke gedung DPR ini. Mereka adalah IAW dan RM, PNS di Kementerian Perhubungan. Keduanya dijadikan tersangka karena dianggap lalai saat berlatih menembak.






Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

16 jam lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

18 jam lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

18 jam lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

19 jam lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

20 jam lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

20 jam lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

1 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

1 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

2 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.